Jumat, Juli 8, 2022
BerandaNewsJatimAnggota PPK Pilkada Akui Ada dalam Video 'Berbuntut' Dukungan ke Petahana

Anggota PPK Pilkada Akui Ada dalam Video ‘Berbuntut’ Dukungan ke Petahana

NUSADAILY.COM – JEMBER – Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Kepala Daerah Jember sedang dalam sorotan. Badan Pengawas Pemilu menengarai, seorang diantara 155 PPK terekam bersama sejumlah pejabat dalam video pernyataan dukungan kepada calon Bupati petahana Faida.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

“Saat ini sedang kami kaji dan sedang dalam upaya mengidentifikasi,” kata Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka, Sabtu 29 Pebruari 2020.

Informasi sementara yang diperoleh Bawaslu adalah anggota PPK Pakusari bernama Fajri.

Video itu sebelumnya sampai ke Bawaslu bukti laporan untuk kasus dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Suboh Yani Romiyatun, Camat Pakusari Ahmad Fauzi, dan eks Sekretaris Camat Rusdiyanto.

Menurut Thobrony, Bawaslu memiliki waktu 7 hari untuk melakukan investigasi.

“Data dan informasi awal masih dikumpulkan sekarang,” ungkap mantan aktivis mahasiswa Universitas Jember ini.

Fajri mengakui memang dirinya berada dalam video tersebut. “Iya benar itu ada saya,” tegas Fajri melalui pesan singkat.

Dia menceritakan kronologis pembuatan video, bahkan masih ingat tanggal perekamannya, yakni 23 Desember 2019.

“Video itu terjadi secara spontanitas yang disampaikan oleh ibu kepala desa tanpa ada tekanan dari pihak manapun,” ujarnya.

Dia mengisahkan, bahwa sudah bertahun-tahun jalan desanya rusak parah.

Usai dilakukan perbaikan jalan, Fajri mengatakan, Kades Yani Romiyatun menginisiasi bentuk rasa terima kasih kepada Bupati Faida.

“Saat itu merasa senang karena jalan di desa kami yg sudah rusak sekian lama. Jadi, tidak ada maksud yg berbuntut panjang (sampai ada dukungan politik),” alibinya.

Meskipun tahu ada pernyataan dukungan politik, Fajri tidak berupaya menyanggahnya saat itu.

“Rencananya video itu dibuat untuk penyampaian ucapan terimakasih kepada bupati. Namun ada tambahan kata kata yg disampaikan ibu kepala desa, dan itu spontan” sambungnya.

Dia menyatakan akan memberikan keterangan jika dipanggil oleh Bawaslu. “Saya siap klarifikasi dan membuat pernyataan ke Bawaslu,” pungkas Fajri.

Ketua KPU Jember Muhammad Syai’in mengaku belum melihat langsung video tersebut.

“Baru dengar juga ini. Nanti akan kami lihat juga,” elaknya. Sehingga, pihak KPU tetap melantik Fajri.

Sebab, sebelum KPU memutuskan untuk memilih Fajri sebagai PPK Pakusari, tidak ada masukan dan laporan dari masyarakat.

“Padahal, sudah ada waktu sampai tanggal 21 Pebruari kesempatan untuk masyarakat menyampaikan informasi,” sergahnya.

Syai’in menegaskan, bukan berarti KPU mengabaikan informasi setelah lewat tanggal tersebut. Namun, KPU harus tetap melantik PPK sesuai jadwal.

“Kami yakin sudah sesuai dengan peraturan,” ucap komisioner KPU Jember yang sudah dua periode ini.

Kendati demikian, Syai’in menyatakan, KPU akan menunggu hasil keputusan Bawaslu. Serta secara internal KPU berupaya mendapatkan informasi lain.

Jika terbukti tidak netral, dinyatakan olehnya KPU akan memberlakukan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (sut)

BERITA KHUSUS

Sampaikan LPJ APBD 2021, Gus Ipul: Jadi Motivasi Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan

NUSADAILY.COM – KOTA PASURUAN – DPRD Kota Pasuruan menggelar Rapat Paripurna I dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Raperda tentang Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota...

BERITA TERBARU

Chelsea Tawar Cristiano Ronaldo Rp 251 Miliar, MU Segera Beri Jawaban

NUSADAILY.COM - LONDON - Kabar terbaru dari situasi Cristiano Ronaldo yang rumornya mau tinggalkan Manchester United. Chelsea disebut akan tawarkan harga 14 juta Pounds...

NUSADAILY.COM - JEMBER - Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Kepala Daerah Jember sedang dalam sorotan. Badan Pengawas Pemilu menengarai, seorang diantara 155 PPK terekam bersama sejumlah pejabat dalam video pernyataan dukungan kepada calon Bupati petahana Faida.

"Saat ini sedang kami kaji dan sedang dalam upaya mengidentifikasi," kata Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka, Sabtu 29 Pebruari 2020.

Informasi sementara yang diperoleh Bawaslu adalah anggota PPK Pakusari bernama Fajri.

https://youtu.be/AEdZMKA3VfU

Video itu sebelumnya sampai ke Bawaslu bukti laporan untuk kasus dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Suboh Yani Romiyatun, Camat Pakusari Ahmad Fauzi, dan eks Sekretaris Camat Rusdiyanto.

Menurut Thobrony, Bawaslu memiliki waktu 7 hari untuk melakukan investigasi.

"Data dan informasi awal masih dikumpulkan sekarang," ungkap mantan aktivis mahasiswa Universitas Jember ini.

Fajri mengakui memang dirinya berada dalam video tersebut. "Iya benar itu ada saya," tegas Fajri melalui pesan singkat.

Dia menceritakan kronologis pembuatan video, bahkan masih ingat tanggal perekamannya, yakni 23 Desember 2019.

"Video itu terjadi secara spontanitas yang disampaikan oleh ibu kepala desa tanpa ada tekanan dari pihak manapun," ujarnya.

Dia mengisahkan, bahwa sudah bertahun-tahun jalan desanya rusak parah.

Usai dilakukan perbaikan jalan, Fajri mengatakan, Kades Yani Romiyatun menginisiasi bentuk rasa terima kasih kepada Bupati Faida.

"Saat itu merasa senang karena jalan di desa kami yg sudah rusak sekian lama. Jadi, tidak ada maksud yg berbuntut panjang (sampai ada dukungan politik)," alibinya.

Meskipun tahu ada pernyataan dukungan politik, Fajri tidak berupaya menyanggahnya saat itu.

"Rencananya video itu dibuat untuk penyampaian ucapan terimakasih kepada bupati. Namun ada tambahan kata kata yg disampaikan ibu kepala desa, dan itu spontan" sambungnya.

Dia menyatakan akan memberikan keterangan jika dipanggil oleh Bawaslu. "Saya siap klarifikasi dan membuat pernyataan ke Bawaslu," pungkas Fajri.

Ketua KPU Jember Muhammad Syai'in mengaku belum melihat langsung video tersebut.

"Baru dengar juga ini. Nanti akan kami lihat juga," elaknya. Sehingga, pihak KPU tetap melantik Fajri.

Sebab, sebelum KPU memutuskan untuk memilih Fajri sebagai PPK Pakusari, tidak ada masukan dan laporan dari masyarakat.

"Padahal, sudah ada waktu sampai tanggal 21 Pebruari kesempatan untuk masyarakat menyampaikan informasi," sergahnya.

Syai'in menegaskan, bukan berarti KPU mengabaikan informasi setelah lewat tanggal tersebut. Namun, KPU harus tetap melantik PPK sesuai jadwal.

"Kami yakin sudah sesuai dengan peraturan," ucap komisioner KPU Jember yang sudah dua periode ini.

Kendati demikian, Syai'in menyatakan, KPU akan menunggu hasil keputusan Bawaslu. Serta secara internal KPU berupaya mendapatkan informasi lain.

Jika terbukti tidak netral, dinyatakan olehnya KPU akan memberlakukan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (sut)