Minggu, Mei 29, 2022
BerandaNewsIstana Jelaskan Maksud Darurat Sipil, Langkah Jokowi Melawan Corona

Istana Jelaskan Maksud Darurat Sipil, Langkah Jokowi Melawan Corona

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberlakukan pembatasan sosial skala besar dan darurat sipil, untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Terbatas (Ratas) melalui telekonferensi di Istana Bogor, Senin 30 Maret 2020.

Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman melalui akun Twitter pribadinya memberikan penjelasan mengenai maksud dari pernyataan Jokowi terkait Darurat Sipil dalam konteks memerangi Covid-19.

Fadjroel menyampaikan, hal itu dilakukan sebagai langkah yang hanya saat keadaan benar-benar darurat.

“Presiden @jokowi menetapkan tahapan baru perang melawan Covid-19, yaitu, PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR dengan KEKARANTINAAN KESEHATAN. Hanya jika keadaan sangat memburuk dapat menuju Darurat Sipil,” kata Fadjroel melalui akun Twitter @fadjroeL.

Sebelumnya, Jokowi meminta agar upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19 lebih dipertegas lagi.

Pernyataan Jokowi disampaikan ketika menyampaikan pengantar dalam Ratas, mengenai penanggulangan Covid-19.

“Saya minta pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi,” tuturnya.

“Sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” sambungnya.

Ia juga menekankan, bahwa setiap daerah harus memiliki visi dan misi yang sama, dengan pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19.

Lebih lanjut, Presiden memaparkan, bahwa perlu ada persiapan peraturan yang lebih jelas, sebagai panduan bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota guna mendukung penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, dalam upaya mengendalikan penularan Covid-19.

“Dan saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan, termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah,” jelasnya.

Presiden berharap seluruh menteri dalam kabinetnya memastikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki visi yang sama dalam mengambil kebijakan yang selaras sebagai upaya mengendalikan penularan virus corona.

Untuk itu, seluruh kebijakan yang berkenaan dengan pencegahan dan penanggulangan Covid-19, Presiden mengatakan, mesti diambil dengan memperhitungkan dampaknya terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi.(via)

BERITA KHUSUS

Logo dan Maskot MTQ XXX Jatim 2023 Segera Rilis, Gus Ipul Apresiasi Karya Para Desainer

NUSADAILY.COM – PASURUAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan bakal segera memperkenalkan logo dan maskot ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXX Jawa Timur tahun 2023...

BERITA TERBARU

Waspada! Virus Hendra Berpotensi Jadi Pandemi, Ini Gejala dan Penularannya

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Virus Hendra disebut berpotensi menjadi pandemi di masa mendatang. Ahli epidemiologi Dicky Budiman dari Universitas Griffith Australia menilai potensinya sama...
@nusadaily.com Ning Ita Dampingi Anak Penderita Thalasemia jalani Transfusi Darah #tiktokberita ♬ original sound - Nusa Daily

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberlakukan pembatasan sosial skala besar dan darurat sipil, untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Terbatas (Ratas) melalui telekonferensi di Istana Bogor, Senin 30 Maret 2020.

Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman melalui akun Twitter pribadinya memberikan penjelasan mengenai maksud dari pernyataan Jokowi terkait Darurat Sipil dalam konteks memerangi Covid-19.

Fadjroel menyampaikan, hal itu dilakukan sebagai langkah yang hanya saat keadaan benar-benar darurat.

"Presiden @jokowi menetapkan tahapan baru perang melawan Covid-19, yaitu, PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR dengan KEKARANTINAAN KESEHATAN. Hanya jika keadaan sangat memburuk dapat menuju Darurat Sipil," kata Fadjroel melalui akun Twitter @fadjroeL.

Sebelumnya, Jokowi meminta agar upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19 lebih dipertegas lagi.

Pernyataan Jokowi disampaikan ketika menyampaikan pengantar dalam Ratas, mengenai penanggulangan Covid-19.

"Saya minta pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi," tuturnya.

"Sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," sambungnya.

Ia juga menekankan, bahwa setiap daerah harus memiliki visi dan misi yang sama, dengan pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19.

Lebih lanjut, Presiden memaparkan, bahwa perlu ada persiapan peraturan yang lebih jelas, sebagai panduan bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota guna mendukung penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, dalam upaya mengendalikan penularan Covid-19.

"Dan saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan, termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah," jelasnya.

Presiden berharap seluruh menteri dalam kabinetnya memastikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki visi yang sama dalam mengambil kebijakan yang selaras sebagai upaya mengendalikan penularan virus corona.

Untuk itu, seluruh kebijakan yang berkenaan dengan pencegahan dan penanggulangan Covid-19, Presiden mengatakan, mesti diambil dengan memperhitungkan dampaknya terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi.(via)