Impor Senjata RI: Jokowi Direm Dulu, Willy Komisi 1 DPR Perlu Bentuk Komite Audit Sistem Pertahanan

  • Whatsapp
(ANTARA/Abriawan Abhe)
banner 468x60

Meski belanja militer Indonesia yang kedua terbesar di ASEAN, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyebutnya sebagai “yang terkecil di Asia Tenggara karena tak sampai 1 persen di bawah GDP.” Menurutnya, “Negara-negara tetangga Indonesia ada yang (menghabiskan anggaran pertahanan) 3 persen dari GDP.”

Prabowo benar. Hampir semua negara Asia Tenggara punya bujet belanja militer lebih dari 1 persen GDP. Hanya Indonesia, Laos, dan Timor Leste yang anggaran pertahanannya kurang dari 1 persen GDP.

"
"

Baca Juga

"
"

Bujet militer Singapura—yang terbesar di ASEAN—senilai US$ 11,2 miliar ialah 3,2 persen dari GDP negara itu pada 2019. Sementara anggaran militer Thailand sebanyak US$ 7,3 miliar—meski lebih kecil dari Indonesia—adalah 1,3 persen dari GDP negeri itu pada 2019.

Pun begitu, secara jumlah, selama satu dekade terakhir Indonesia terus berada di peringkat kedua pada daftar negara dengan belanja militer tertinggi di Asia Tenggara.

Di sisi lain, volume belanja militer yang besar juga membuat peluang dan risiko korupsi semakin tinggi. Pada titik ini, Indonesia dinilai kurang transparan dan kurang akuntabel dalam pengadaan alat utama sistem persenjataannya.

Transparansi Internasional pada 2015 menempatkan Indonesia pada kategori negara berisiko tinggi dalam indeks antikorupsi pertahanannya (Government Defence Anti-Corruption Index). Bersama Indonesia, pada kelompok tersebut terdapat Malaysia, Filipina, India, Turki, Tunisia, Kenya, Bosnia, Ukraina, sampai Rusia.

Total ada enam kategori pada indeks ini, dari A ke F (A = memiliki risiko korupsi pertahanan sangat rendah; B = rendah; C = sedang; D = tinggi; E = sangat tinggi; F = gawat).

Di Asia Tenggara, selain Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang berada pada kelompok negara berisiko tinggi dalam korupsi sektor pertahanannya, Thailand masuk kategori sangat tinggi (E), Kamboja serta Myanmar pada kategori gawat (F), dan Singapura menjadi satu-satunya anggota ASEAN yang masuk kelompok berisiko rendah—artinya dianggap memiliki struktur kelembagaan efektif untuk mencegah korupsi di institusi pertahanannya.

Dalam studinya, Corruption in the Indonesian arms business: tentative steps towards an end of impunity, Sam Perlo-Freeman dan Xiaodon Liang menyebut pengadaan alutsista di Indonesia diwarnai dengan “penunjukan khusus dari para jenderal, penggelembungan anggaran, dan pemberian komisi untuk para makelar senjata.”

Post Terkait

banner 468x60