Harga CPO di Jambi Naik Rp567 per Kilogram

  • Whatsapp
Tandan Buah Segar (TBS) kepala sawit yang jadi primadona perkebunan Jambi.(ANTARA/Nanang Mairiadi)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAMBI – Harga crude palm oil (CPO) di Provinsi Jambi pada periode 30 April – 6 Mei 2021, naik signifikan sebesar Rp567 per kilogram hingga menembus Rp10.632 dari Rp10.065 per kilogram.

BACA JUGA : Harga CPO di Jambi Tembus Rp10.000 Per Kilogram – Nusadaily.com

Sedangkan hasil yang ditetapkan tim perumus untuk harga inti sawit dan Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit juga mengalami kenaikan. Untuk inti sawit naik sebesar Rp108 per kilogram dari Rp6.588 menjadi Rp6.696/Kg. Sedangkan TBS kelapa sawit naik Rp94 per kilogram dari Rp1.832 menjadi Rp1.926/Kg. Demikian keterangan resmi dari Disbun Jambi, panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi, Putri Rainun, yang diterima Sabtu.

Untuk harga CPO, inti sawit dan TBS sawit beberapa peridode terakhir ini terus mengalami kenaikkan pada beberapa waktu periode lalu. Berdasarkan hasil keputusan dari kesepakatan tim perumus harga CPO di Jambi bersama para petani, perusahaan perkebunan sawit serta pihak terkait.

BACA JUGA : Harga CPO di Jambi Naik Rp271 Per Kilogram – Noktahmerah.com

Berikut selengkapnya, harga TBS untuk usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp1.926 per kilogram, usia tanam 4 tahun Rp1.948 per kilogram, usia tanam 5 tahun Rp2.049 per kilogram, usia tanam 6 tahun Rp2.144 per kilogram, dan usia tanam 7 tahun Rp2.235 per kilogram.

Kemudian untuk usia tanam 8 tahun senilai R2.291per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp2.339 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp2.386 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp2.382per kilogram dan di atas 25 tahun Rp2.270 per kilogram.

BACA JUGA : Pertemuan CPOPC, Airlangga Tegaskan Perkuat Kerjasama Pengembangan Kelapa Sawit – Beritaloka.com

Penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat dihadiri para pengusaha, koperasi, dan kelompok tani sawit setempat. Dan berdasarkan Peraturan menteri pertanian dan peraturan gubernur.(lal)