NUSADAILY.COM – JAKARTA – Sejumlah kelompok pemuda yang menamakan diri Barisan Masyarakat Anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (BMA KKN) melakukan aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Agung RI Jalan Hasanuddin No 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Selasa (24/5/2022).
Dalam aksi tersebut mereka meminta Kejagung untuk menangkap dalang korupsi dana sawit dan minyak goreng. Selain itu mereka juga meminta lembaga peradilan itu untuk segera mengungkap dan menyelidiki dugaan kasus korupsi dana kelola di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Tidak hanya itu, peserta aksi juga menuntut menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk bertanggung jawab atas kelangkaan dan mahalnya minyak goreng yang disertai dengan penyelewengan. Bahkan Mereka juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memecat bila ada salah oknum birokrat atau menteri yang bermain di komoditas ini.
Apresiasi Kinereja Kejagung
Koordinator Aksi Faizul Hidayat seusai berorasi kepada Wartawan pihaknya mengapresiasi kinerja Kejagung RI yang berhasil membongkar kasus korupsi kelapa sawit ini. Karena tanpa ketegasan dari pihak yang berwenang maka persoalan ini tidak akan terkuak.
Ia juga menambahkan, jika kenaikan harga minyak goreng ini terkuak setelah Kejagung menangkap Dirjen Daglu IWW dan sejumlah pelaku usaha yang diduga bermain dalam soal izin ekspor Crude Palm Oil ( CPO ) dan Domestic Market Obligation (DMO).
“Kajagung RI patut diacungi dua jempol karena telah membongkar patgulipat kisruhnya minyak goreng ini,” kata Faizul sambil menunjukkan dua jempolnya.
Dikesempatan itu Faizul juga memuji kinerja Presiden Joko Widodo yang sangat luar biasa dalam menangani persoalan ini.Menurutnya jika Presiden dengan cepat dan tanggap merespon jeritan suara rakyat.
“Namun itu semua belum tuntas dan perlu segera ditindaklanjuti secara mendalam sampai ke akar-akarnya,” ucapnya.
Faizul juga menyoroti terkait Program biodiesel yang telah diamanatkan presiden Kepada Menteri Perindustrian saat masih dipegang oleh Airlangga Hartarto, yang akhirnya membentuk BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) pada 2015. Dengan tujuan untuk memungut dana dari nilai ekspor CPO yang ditujukan untuk melakukan Penanaman Sawit Rakyat (PSR) atau penanaman kembali sawit yang sudah tua dan dikucurkan kepada petani sawit rakyat.
Dana Dari BPDPKS Ini Juga Dikucurkan untuk Pelaksanaan Biodiesel
Selain itu, kata Faizul dana dari BPDPKS ini juga dikucurkan untuk pelaksanaan biodiesel di sektor industri dan kebutuhan energi untuk mengurangi ketergantungan impor BBM dengan energi alternatif dari bahan bakar nabati.
“Namun masalah kemudian muncul ketika penyaluran dana BPDPKS ini, ternyata lebih didominasi untuk penggunaan substitusi biodiesel oleh pelaku usaha industri minyak sawit (CPO) dan turunannya,” ungkapnya.
Faizul juga merinci Sejak 2015-2021 terkumpul dana oleh BPDPKS sebesar Rp 139,7 triliun. Awalnya dana ini digunakan untuk membantu pendanaan di sejumlah kementerian. Namun sejak 2016, dengan dalih percepatan program biodiesel sebagai program strategis nasional.
“Dana inilah yang kemudian diduga digunakan untuk mensubsidi produksi migor dengan dalih menalangi HPP produksi minyak goreng curah, kemasan dan kebutuhan lainnya,” tuturnya.
Bahkan kabarnya Lanjut Faizul, dana BPDPKS yang luar biasa besar ini dibagikan kepada 10 perusahaan produsen minyak sawit. Dengan carut marutnya persoalan ini dirinya berharap agar Kejagung RI dapat menuntaskan persolan ini.
BMA KKN dalam aksinya selain membentangkan spanduk. Mreka juga membawa berbagai poster yang di tulisi berbagai tuntutan aksi.
Sementara itu, dari pihak kejaksaan Agung sendiri belum terlihat satu pejabat pun yang datang menemui para peserta aksi, hanya ada beberapa petugas kepolisian dan pihak keamanan Kejagung yang berjaga jaga dan mengawasi aksi yang berjalan damai itu.(sir/aka)
){kind=link}