DPR RI, Kemenhub dan PUPR Sepakat Sinkronisasi Anggaran

  • Whatsapp
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat di Jakarta, Selasa (15/9/2020).Sumber foto: ANTARA/Aji Cakti
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Komisi V DPR sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran dalam RAPBN tahun 2021.

“Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN TAA 2021 sesuai dengan saran, masukan serta usulan Komisi V DPR,” ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat di Jakarta, Selasa.

Selain itu legislator tersebut juga mengatakan bahwa Komisi V DPR
dapat menerima penjelasan Menteri PUPR dan Menhub terhadap pagu anggaran masing-masing kementerian dalam RAPBN TA 2021 sesuai dengan Nota Keuangan.

BACA JUGA: BPJS Kesehatan Optimalkan Pelayanan Nontatap Muka

Pagu kebutuhan Kementerian PUPR pada tahun 2021 sebesar Rp140,3 triliun. Penyesuaian Nota Keuangan RAPBN TA 2021 sebesar Rp149,8 triliun sehingga terdapat penambahan Rp9,48 triliun.

Penambahan anggaran tersebut antara lain untuk kegiatan ketahanan pangan, infrastruktur kawasan industri dan sebagainya sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Total anggaran Kementerian PUPR pada 2021 tersebut sebagian besar dialokasikan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air sebesar Rp58,54 triliun dan Ditjen Bina Marga sebesar Rp53,95 triliun.

Sedangkan pagu kebutuhan Kementerian Perhubungan pada 2021 Rp75,75 triliun, dengan Penyesuaian Nota Keuangan RAPBN TA 2021 sebesar Rp45,66 triliun.

Komisi V DPR RI dalam rapat tersebut juga meminta Kementerian PUPR untuk mengupayakan ganti rugi kasus lumpur Sidoarjo. Ganti rugi kepada pelaku usaha korban bencana lumpur Sidoarjo yang terjadi pada tahun 2006 silam.

BACA JUGA: Satgas Sumsel Imbau Pesantren Selektif Terima Kunjungan

“Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk mengupayakan alokasi anggaran pada RAPBN TA 2021 terhadap ganti rugi tanah dan bangunan bagi pelaku usaha korban bencana lumpur Sidoarjo di peta area terdampak yang belum diselesaikann sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Lasarus. (kal)

Post Terkait

banner 468x60