Senin, September 20, 2021
BerandaNewsAPPBI Malang Raya Minta Pemerintah Kaji Ulang Penutupan Pusat Perbelanjaan

APPBI Malang Raya Minta Pemerintah Kaji Ulang Penutupan Pusat Perbelanjaan

NUSADAILY.COM-KOTA BATU– Roda perekonomian terganjal aturan pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi Covid-19 yang digulirkan pemerintah. Selama satu bulan lebih, masyarakat terkurung PPKM.

Sektor non esensial, seperti pusat perbelanjaan tercekik. Lantaran sepanjang PPKM sejak 3 Juli lalu hingga 9 Agustus nanti, mereka diminta menghentikan operasionalnya. Omzet yang dinantikan pun menguap begitu saja seiring dengan banyaknya tenant-tenant yang tutup. Hanya restoran dan hipermarket penyedia kebutuhan sehari-hari saja yang diperkenankan beroperasi.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPC Malang Raya, Suwanto berencana mengirimkan surat resmi kepada pemerintah. Meminta agar mempertimbangkan kembali ketentuan PPKM berkaitan penutupan sementara pusat perbelanjaan seperti mall.

Baca Juga: Pusat Perbelanjaan Non Sembako di Kudus Akhirnya Diperbolehkan Buka

“Khususnya kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kembali. Prinsipnya kami ingin beroperasi sediakala meski kapasitas pengunjung dibatasi. Sehingga bisa roda perekonomian bisa berjalan,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Direktur Mall Lippo Plaza Batu (Selasa, 3/8) dilansir Nusadaily.com.

Suwanto menggambarkan kondisi manajemen Lippo Plaza yang harus merelakan omzet ratusan miliar kandas. Keterpurukan itu melanda sejak awal Juli lalu tepat dimulainya PPKM darurat. Jika diberi kesempatan untuk beroperasi, maka paling tidak bisa membantu mereka bernafas di tengah himpitan. 

Sejak tutup selama satu bulan lebih pengunjung hanya tersisa 10 persen saja. Hanya restoran dan hypermart saja yang diperbolehkan buka. Dua unit usaha itu dirasa tak cukup membantu untuk menopang biaya operasional mall. “Sejak awal PPKM kondisinya memprihatinkan. Cukup berat menanggung biaya operasional jika hanya ditopang restoran maupun hypermart,” kata dia.

Baca Juga: Dampak PPKM, Pusat Perbelanjaan hingga Pasar Tradisional Kota Batu Paceklik

Upaya resistensi yang dilakukan restoran maupun hipermarket dengan skema penjualan online tidak cukup membantu mendongkrak pendapatan. Menurutnya, PPKM kali ini lebih berat dibandingkan saat pemberlakuan PSBB yang diterapkan pada tahun 2020 lalu. Meski sama-sama mengalami guncangan, namun tekanan terberat dirasakan saat ini yang cukup menguras ‘amunisi’ perusahaan.

Tanpa adanya pendapatan membuat manajemen Lippo Plaza melakukan efisiensi anggaran. Penghematan biaya listrik hingga pemotongan upah 50 persen kepada seluruh karyawan ditempuh. Pemotongan upah itu disertai pula dengan pemangkasan jam kerja dengan sistem bergilir. Berbagai akal dikerahkan agar bisa bertahan di situasi pelik.

“Kasihan kalau karyawan di-PHK. Makanya kami mempertahankan dengan memberi upah 50 persen. Bahkan AC pun kami matikan untuk berhemat. Kalau tidak begitu pegeluaran bisa membengkak, sedangkan sama sekali tidak ada pemasukan,” keluh Suwanto.

Baca Juga: Pemberlakuan PPKM Darurat, Depok Tutup Pusat Perbelanjaan

Dirinya tak bisa membayangkan lagi, seandainya PPKM yang berakhir pada 9 Agustus nanti harus kembali diperpanjang. Dengan sisa amunisi yang kian menipis, Suwanto memprediksi hanya cukup untuk bertahan hingga September. Itu artinya potensi PHK mengancam para pekerja. 

Suwanto memperkirakan ada 400 karyawan yang menggantungkan hidupnya dari pusat perbelanjaan ini. Dari pengalamannya menghadapi PSBB tahun lalu, PHK menimpa kepada 25 persen pekerja. Potensi itu bisa saja kembali terulang jika PPKM diperpanjang. Meskipun dirinya tak sampai hati jika harus mempertaruhkan kesejahteraan pekerja.

“Banyak karyawan yang bertanya-tanya sampai kapan kebijakan ini diberlakukan. Kalau sampai September bisa berpotensi melakukan PHK,” imbuh dia.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kota Batu mengimbau para pelaku usaha di Kota Batu untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para karyawannya, meskipun dalam kondisi sulit seperti saat ini. Pandemi Covid-19 tidak hanya dirasakan satu atau dua perusahaan saja, melainkan dirasakan sebagian besar perusahaan, terutama di Kota Batu yang memang banyak perusahaan bergerak di bidang pariwisata.

Baca Juga: Mengenal Gendang dan Alat Musik Ritmis Lain

Ketua KADIN Kota Batu, Endro Wahyu menjelaskan, para pelaku usaha sebaiknya merumahkan sementara para karyawan yang bekerja daripada harus memutuskan hubungan kerja (PHK). Perusahaan tetap membutuhkan karyawan, baik dalam rencana jangka panjang atau menengah.

“Kami mengimbau kepada teman-teman pengusaha, dampak pandemi terhadap Kota Batu begitu hebat. Terhadap pelaku usaha, untuk menahan diri tidak melakukan PHK. Jika memang harus menutup operasional, ya ditutup sementara. Kalaupun harus dibuka, harus menjalankan protokol kesehatan,” kata Endro.

Endro beranggapan, perusahaan harus memiliki pemikiran untuk jangka panjang. Pandemi saat ini sama-sama dirasakan oleh masyarakat. Namun ia meyakini, kondisinya tidak akan terus menerus seperti saat ini. Akan ada waktunya bangkit dari keterpurukan dan kembali normal.

Baca Juga: Forkopimda Kota Malang Cek Pusat Perbelanjaan, Adakan Tes Swab Antigen Acak

“Apapun yang terjadi, pemikiran kami, kondisi ini tidak berlangsung dalam jangka panjang. Sementara kebutuhan perusahaan harus dipikirkan dalam jangka panjang. Saat ramai, perusahaan diam, saat seperti ini, banyak yang teriak. Mari kita ramai-ramai berkorban dengan wujud saling membantu sesama atau berkorban,” paparnya.

Merumahkan sementara karyawan dengan tetap memberikan imbalan, meskipun tidak penuh, adalah wujud dari pengorbanan tersebut. Di sisi lain, Endro menilai bahwa PHK akan memberi dampak yang lebih buruk terhadap karyawan. “Karena karyawan adalah aset penting perusahaan. Apalagi jika berita PHK terdengar ke luar, maka kasus Covid-19 di Kota Batu dinilai begitu ganas sehingga orang enggan ke Kota Batu,” papar Endro.

Dalam kondisi seperti ini, tidak ada yang bisa dipersalahkan. Semua pihak bersama-sama berjuang untuk keluar dari pandemi. Endro mengatakan salah satu aspek penting lainnya adalah kegiatan pasca pemulihan ekonomi. “Semua aspek harus bisa saling melengkapi. Yang penting adalah pasca pemulihan ekonomi, setelah pandemi ini, ada jalinan antara pengusaha besar dengan kecil untuk keberlanjutan dan peningkatan ekonomi,” terangnya. (wok/wan)

RELATED ARTICLES
- Advertisement -spot_img

popular minggu ini

AnyFlip LightBox Embed Demo

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

berita khusus

Pemkot Malang Alokasikan Dana Cukai Hasil Tembakau untuk Jaminan Kesehatan

NUSADAILY.COM - MALANG - Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk program pemenuhan dan penyediaan...