Kamis, Januari 27, 2022

NUSADAILY.COM STORIES

BerandaNewsAliansi LSM Kota Probolinggo Minta Pemkot Tunda Proyek Multiyears Pembangunan RSUD

Aliansi LSM Kota Probolinggo Minta Pemkot Tunda Proyek Multiyears Pembangunan RSUD

NUSADAILY.COM – PROBOLINGGO – Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Pemulihan Ekonomi Kota Probolinggo meminta Pemerintah Kota Probolinggo agar menunda rencana tender lanjutan proyek multiyears pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) senilai Rp182 miliar.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Belasan LSM itu terdiri dari LSM Kita NKRI, LSM Paskal, LSM GMPK, LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia, Pro CW, Parsi, GMBI, Laskar Merah Putih, LSM Teropong, LSM Gerak Pro, dan LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA).

Mereka dikawal ketat oleh personel Sat Sabhara dan Intelkam Polres Probolinggo Kota.

Proyek besar tersebut dinilai tidak begitu mendesak, karena saat ini ekonomi masyarakat masih terdampak akibat pandemi COVID-19 belum berakhir di Kota Probolinggo.

BACA JUGA: Anggarkan Rp310 Juta, Renovasi Kantor Pemkot Probolinggo di Tengah Pandemi Jadi Sorotan

Bahkan surat yang dilayangkan bukan saja kepada Pemkot dan DPRD Kota Probolinggo, namun juga ditujukan untuk Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional RI, Ketua DPR RI, Gubernur Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur.

“Proyek multiyears ini harus dihentikan. Pemkot tidak memiliki sense of crisis dan sense of priority. Pada saat pandemi, semua sumber sumber daya mestinya dialokasikan untuk menangani penyebaran Covid-19, pengobatan para pasien, peningkatan kapasitas medis, dan menambah dana perlindungan sosial,” kata Juru Bicara Aliansi LSM Peduli Pemulihan Ekonomi Kota Probolinggo, Kamari, usai menyerahkan surat protes ke Bagian Umum Setda Kota Probolinggo, Rabu (25/08/2021).

“Semestinya anggaran sebesar Rp182 miliar untuk memulihkan ekonomi masyarakat Kota Probolinggo yang terdampak pandemi. Ini lebih rasional,” lanjutnya.

Kamari menjelaskan, berbagai upaya Pemerintah Pusat, seharusnya diimbangi dan diikuti oleh kepala daerah untuk melakukan tindakan yang sama. Sehingga pemulihan ekonomi sebagaimana harapan Pemerintah Pusat akan cepat tercapai.

BACA JUGA: Dukung Penanganan Covid-19, NasDem Kota Probolinggo Salurkan Bantuan APD untuk Tenaga Medis

Namun, menurut mereka, yang terjadi di Pemkot Probolinggo bertolak belakang dengan keinginan Pemerintah Pusat. Beberapa LSM yang tergabung dalam Aliansi LSM Peduli Pemulihan Ekonomi Kota merasa keberatan bila proyek pembangunan RSUD Kota Probolinggo dilanjutkan kembali saat perekonomian masyarakat sedang susah mencari makan.

“Kami meminta kepada Wali Kota Probolinggo agar melakukan penangguhan pekerjaan pembangunan Proyek RSUD dengan beberapa dasar alasan Keberatan. Alasan keberatan tersebut meliputi keputusan untuk melanjutkan Pembangunan Proyek RSUD Kota Probolinggo, belum masuk pada kategori urgensi,” tandasnya.

Di sisi lain, lanjut dia, keputusan melanjutkan Pembangunan Proyek RSUD disaat masyarakat Kota Probolinggo banyak yang menjerit untuk mencari makan karena terdampak Covid-19 serta adanya Lockdown dan PPKM yang diberlakukan oleh Pemerintah.

“Lebih baik Pemkot Probolinggo, fokus memikirkan pemulihan perekonomian masyarakat ketimbang melanjutkan pembangunan Proyek RSUD Kota Probolinggo, sampai situasi wabah ini benar-benar teratasi,” pinta Kamari.

BACA JUGA: Peduli Wartawan, NasDem Salurkan Bantuan Sembako dan Vitamin kepada PWI Probolinggo

Tak hanya itu, Kamari mengancam apabila surat somasi yang dilayangkan itu hanya menjadi bacaan serta pajangan, tanpa memikirkan pemulihan ekonomi masyarakat Kota Probolinggo Kebingungan mencari makan.

“Jika tak ada tanggapan, maka kami akan melakukan aksi turun jalam besar-besaran bersama masyarakat Kota Probolinggo,” ujarnya.

Ia juga menilai yang dijadikan dasar Keputusan Wali Kota Hadi Zainal Abidin mndirikan RSUD Kota Probolinggo, yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Lamongan-Kawasan Bromo Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

BACA JUGA: Forkopimda Probolinggo Pastikan Ketersediaan Oksigen Pasien COVID-19 Aman

“Dalih Wali Kota Probolinggo, mendirikan RSUD bertaraf Internasional yang berada di wilayah Kecamatan Kademangan, adalah sebagai Penunjang Program Percepatan Pembangunan sebagaimana Perpres Nomor 80 tahun 2019,” terang Kamari.

Meski demikian, tahun 2021 Pemkot Pemerintah Kota Probolinggo, kembali melanjutkan Proyek Pembangunan RSUD senilai Rp182 miliar sungguh sangat fantastis anggaran yang dipergunakan untuk melanjutkan pembangunannya.
“Sewaktu Pemerintah Pusat berjuang memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, hingga Presiden Joko Widodo Wabahhadus mengeluarkan PP Nomor 20 tahun 2020 tentang pelaksanaan progran pemuiihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara,”tuturnya.

Usai menyerahkan surat ke Pemkot Probolinggo, dilanjutkan dengan menyerahkan surat kepada DPRD Kota Probolinggo. Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, di ruang kerjanya.

Saat dihubungi terpisah oleh sejumlah wartawan melalui sambungan telepon selulernya, baik Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan Ketua DPRD Kota Probolinggo belum bisa memberikan jawaban. (*/lna)

- Advertisement -spot_img
@nusadaily.com Nadzira Shafa sempat hamil anak Ameer Azzikra #tiktoktaiment ♬ Filtered Light - Nik Ammar / Mike Reed