YLBHI Menyarankan Proses Hukum Polri Vs FPI Dalam Kasus KM 50 Dihentikan

  • Whatsapp
FPI Dalam
Sejumlah anggota tim penyidik Bareskrim Polri memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang, Jawa Barat, di tol Jakarta - Cikampek KM 50. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/wsj.
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyarankan proses hukum kasus bentrokan antara polisi dengan Laskar Pembela Islam di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, yang biasa disebut kasus KM 50, dihentikan setelah polisi menetapkan enam anggota Laskar Pembela Islam yang tewas sebagai tersangka.

BACA JUGA : Hoax soal Penembakan Laskar FPI Temuan Komnas HAM, Polri Janji Selidiki – Nusadaily.com

Baca Juga

“YLBHI menyarankan proses hukum ini tidak diteruskan agar tidak semakin merusak prinsip negara hukum dan membuat masyarakat semakin tidak percaya hukum,” kata Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur, melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Saran YLBHI agar kasus tersebut dihentikan, menurut Isnur, bukan masalah kasus enam orang anggota Laskar Pembela Islam yang tewas. Tetapi bagaimana Indonesia sebagai prinsip negara hukum yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tegak dan berlaku.

Isnur mengatakan penetapan orang orang yang tewas dalam kejadian tersebut sebagai hal yang aneh dan bertentangan dengan pengaturan dan prinsip hukum acara pidana.

BACA JUGA : 6 Laskar FPI yang Tewas Jadi Tersangka Penyerangan Anggota Polri – Noktahmerah.com

Menurut Isnur, Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa kewenangan menuntut pidana dihapus bila tertuduh meninggal dunia.

“Ini berbahaya bila dianggap sebagai sebuah standar penegakan hukum. Bila mengikuti pola ini, seharusnya polisi juga bisa meneruskan kasus lain yang tertuduhnya meninggal, misalnya kasus yang melibatkan Soeharto,” tuturnya.

Selain itu, ketentuan hukum acara pidana juga menyebutkan hak tersangka untuk membela diri, membantah tuduhan, mengajukan saksi yang meringankan, mendapatkan bantuan hukum, dan lain-lain.

BACA JUGA : Temuan Komnas HAM Terkait Kasus Kematian Laskar FPI Harus Jadi Bahan Penyelidikan Polri – Beritaloka.com

“Bagaimana tersangka bisa melakukan hal-hal terkait dengan haknya bila meninggal dunia,” ujarnya.(ros)