Willy Aditya Sebut Fraksi NasDem Amini Arahan Jokowi Terkait UU ITE

  • Whatsapp
Willy Aditya (nasdemjateng.id)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA –  Masalah UU ITE menjadi salah satu perhatian Presiden Joko Widodo kemarin. Salah satu bentuknya dia telah memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 15 Februari 2021, terkait penegakan UU tersebut.

Baca Juga

Dilansir dari pikiran-rakyat.com, dalam kesempatan itu, Jokowi meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meningkatkan pengawasan. Agar implementasi terhadap penegakan UU ITE dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” ujar Jokowi, seperti dikutip situs Setneg.

UU ITE Belum Bisa Beri Rasa Keadilan

Akan tetapi, Jokowi menuturkan apabila keberadaan undang-undang tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, maka ia menegaskan akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bersama merevisi Undang-Undang ITE sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Willy Aditya, ia menilai hal tersebut sudah tepat. Dia mengatakan bahwa rencana pemerintah yang akan mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) itu tepat.

Fraksi NasDem mendapatkan banyak masukan dari organisasi masyarakat sipil terkait dengan implementasi UU ITE yang banyak menimbulkan persoalan. “Kami menilai ada situasi yang memang memerlukan penyesuaian UU ITE, semakin naiknya tren saling lapor, pemidanaan pendapat dan pikiran, dan kejahatan internet, memang sudah saatnya melakukan kajian ulang UU ITE,” kata Willy dilansir dari pikiran-rakyat.com, Selasa, 16 Februari 2021.

Langkah Revisi Dinilai Penting

Langkah revisi itu, menurut Willy penting, mengingat sebentar lagi RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sebagian napasnya ada di UU ITE, juga akan segera selesai.

Willy yang juga sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menunggu inisiasi revisi UU ITE menjadi kenyataan. Karena bisa pemerintah atau DPR yang mengirimkan drafnya.

“Satu hal yang menjadi pijakan NasDem adalah norma dan sopan santun yang dahulu hidup dan melingkupi kita harus tetap dijaga,” ujar Willy, sebagaimana dikutip dari laman Antara.

Melihat fenomena saling lapor itu, Willy menuturkan bahwa yang dirugikan dari fenomena tersebut yakni pemidanaan pikiran. Dan pendapat adalah masyarakat yang sudah susah payah membangun situasi demokratisasi.

Willy menegaskan bahwa demokratisasi tersebut harus terus dijaga. Dan membudayakan dialog publik sebagai mekanisme penyelesaian masalah.

“Pasal-pasal karet dan pasal-pasal overkriminalisasi bisa menyasar siapa pun. Ini merugikan persahabatan demokratis kita. Pasal-pasal tersebut yang urgen perlu direvisi segera dengan tetap mempertimbangkan pentingnya sopan santun. Dan kebijaksanaan menggunakan media digital,” ujar dia.

Ia juga berharap komunikasi dan dialog antarwarga negara makin terselenggara dengan sehat dan konstruktif.

Tak hanya itu saja, tetapi masyarakat juga semakin sedikit pemidanaan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Yang sesuai dengan norma kesopanan dan kemanusiaan.

Wakil rakyat ini menilai hoaks, fitnah, dan pencemaran nama baik. Bisa dilawan dengan budaya komunikasi positif dan perangkat hukum yang adaptif.

Sebelumnya Jokowi juga menuturkan, bahwa belakangan ini banyak masyarakat yang saling membuat laporan. Dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya.(aka)