Wajah-Wajah UU ITE, Menyengsarakan seperti Menimpa Baiq Nuril atau Netizen Barbar Versi Nikita Mirzani

  • Whatsapp
Baiq Nuril Maknun (tengah) saat masih terpidana jeratan UU ITE usai menyaksikan Rapat Paripurna DPR RI yang menyetujui amnesti atas dirinya, 25 Juli 2019. Baiq kemudian bebas setelah Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan keppres atas amnestinya. (CNN Indonesia/Martahan Sohuturon)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD, membentuk Tim Kajian Revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kini telah bekerja dan memanggil sejumlah narasumber untuk dimintai pendapat dan pengalaman mereka saat bersinggungan dengan UU ITE. Mereka datang dari berbagai profesi, mulai komedian, artis, politikus, tenaga pendidik, jurnalis, hingga aktivis sosial.

Para narasumber ini bukan hanya berasal dari ‘korban’ atau terlapor, tetapi juga pelapor yang menggunakan Undang-undang ITE untuk menjerat lawan mereka.

Baca Juga

BACA JUGA : Tim Kajian UU ITE Himpun Masukan dan Saran Dari Aktivis dan Asosiasi Pers

Selama kurang lebih dua hari, Senin (2/3) dan Selasa (3/3) mereka dipanggil untuk berbincang dengan tim pelaksana kajian UU ITE yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo.

Dari kalangan terlapor yang telah memenuhi panggilan memberikan pendapat baik secara virtual maupun datang ke Kemenko Polhukam di antaranya adalah ibu rumah tangga asal Tangerang Prita Mulya Sari, guru honorer dari Nusa Tenggara Barat Baiq Nuril Maqnun, aktivis peneliti kebijakan publik Ravio Patra, dosen asal Aceh Saiful Mahdi, hingga jurnalis pembuat film dokumenter Dandhy Dwi Laksono.

Kemudian dari kalangan mereka yang pernah melakukan pelaporan polisi menggunakan UU ITE di antaranya adalah selebritas Nikita Mirzani dan advokat yang juga Ketua Umum Cyber Indonesia Muanas Alaidid.

BACA JUGA : Jelang Agenda Revisi UU ITE, Keadilan Masyarakat Harus Diutamakan

Dalam keterangannya, Sugeng menerangkan saat berbincang para narasumber itu menyerukan pendapat dan pengalamannya berkaitan dengan undang-undang yang diwacanakan akan direvisi itu. Namun, pandangan narasumber tentu tak sama, ada yang setuju dan tidak setuju terkait wacana revisi ini.

Undang-undang Sebagai Benteng Pertahanan

Nikita mengaku tak setuju jika undang-undang itu dihapus atau direvisi. Nikita berpendapat undang-undang itu bisa terus jalan sebagai benteng pertahanan dari sikap-sikap netizen Indonesia yang dia anggap barbar.

“Undang-undang ITE jangan dihapus, kalau dihapus nanti pada bar-bar netizennya, pada ngaco soalnya,” ujar Nikita usai menceritakan pengalaman dan alasannya melaporkan orang ke pihak berwajib seperti dalam rekaman video, Rabu (3/3).

BACA JUGA : Pengamat Politik Tamil Selvan: Kapolri Terbitkan SE UU ITE Tidak Tepat Waktu

Selain Nikita, hal sama juga diungkapkan Muanas. Dia meminta pemerintah berhati-hati dalam menyikapi desakan revisi sejumlah pasal di UU ITE, agar tidak muncul persoalan baru.

“Saya kira poinnya yang pertama jangan sampai kemudian niat baik revisi UU ITE. Misalnya dalam pasal 27 ayat 3 yang dituding sebagai pasal karet kemudian malah dihapus dan media sosial kita malah menjadi saling menghujat satu sama lain,” kata Muannas yang juga dikenal sebagai politikus PSI tersebut.

“Bapaknya dihina, ibunya dihina ya mungkin itu akan menjadi persoalan kalau kemudian tidak dilaporkan,” imbuhnya.

Jika Nikita dan Muannas meminta pemerintah tak menghapus UU ITE, lain lagi dengan pihak lain yang pernah terjerat pasal-pasal karet di undang-undang itu.

Berharap Revisi Bukan Wacana

Baiq Nuril yang menjadi terpidana UU ITE–padahal dirinya korban pelecehan seksual oleh eks atasannya–justru berharap revisi Undang-Undang ITE tak hanya wacana. Dia tak ingin ada orang yang bernasib sama dengan dirinya, terjerat pasal karet atas uu tersebut.

“Harapannya ya, semoga apa yang disampaikan bapak presiden kemarin mengenai revisi UU ITE bisa terlaksana. Karena saya tidak ingin apa yang menimpa saya kembali menimpa orang lain,” kata dia yang telah mendapatkan amnesti dari Presiden RI Joko Widodo pada 2019 silam.

Sementara itu, Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga yang pernah berseteru dengan Rumah Sakit Omni lantaran disebut melakukan pencemaran nama baik dan dijerat dengan UU ITE pada 2009 silam. Prita sendiri kemudian diputuskan Mahkamah Agung tidak bersalah lewat putusan Peninjauan Kembali (PK) pada 2012 silam.

Kepada tim kajian UU ITE bentukan Menko Polhukam, Prita mengatakan alih-alih langsung masuk ke ranah hukum. Edukasi bermedia sosial justru penting dilakukan agar tidak terjebak dalam kasus hukum.

Edukasi Bermedia Sosial

“Mungkin kita sebelum masuk ke dalam pembuatan undang-undang ITE ini akan direvisi atau pun dicabut. Lebih berpikirnya ke arah edukasinya dulu,” kata dia.

Edukasi tersebut, sambungnya, bisa diberikan kepada generasi muda. Dengan menitikberatkan pada bagaimana tata krama bermedia sosial.

“Karena saya lihat banyak juga kasus-kasus yang masih anak-anak muda dengan tanpa berpikir dua kali langsung memberikan posting di media sosial dan itu mereka tidak banyak berpikir bahwa akan ada akibatnya di undang-undang ITE ini,” kata Prita.

Aktivis peneliti kebijakan publik, Ravio Patra, yang pernah menjadi korban jeratan ‘pasal karet’ UU ITE berdasarkan laporan tipe A alias dari internal kepolisian mengatakan hukum yang dibentuk mestinya menciptakan ketertiban, bukan memunculkan chaos di kalangan masyarakat seperti yang kerap terjadi akibat UU ITE ini.

“Saya dikata-katain, difitnah. Dinarasikan sebagai mata-mata asing suatu negara. Kalau saya bereaksi dengan melaporkan banyak orang-orang, ujungnya satu negara dipenjara kan?,” ujar Ravio kepada Tim UU ITE dalam rekaman video yang diterima CNNIndonesia.com.

Patra menceritakan bagaimana pengalamannya berhadapan dengan pihak kepolisian saat dilaporkan terkait dengan UU ITE pada April 2020 lalu. Bagi dia, UU ITE adalah bentuk pengekangan kebebasan sipil.

Dugaan Jeratan UU ITE

Ravio Patra sendiri kala itu mengaku menjadi korban, karena dugaan jeratan UU ITE yang dikenakan pada dirinya justru keluar dari akun WhatsApp pada ponsel yang tengah diretas orang tak bertanggung jawab.

Dia sudah melaporkan dugaan peretasan yang membuat dirinya harus terjerat hukum itu tak lama kemudian pada 2020 lalu.

Menko Polhukam Mahfud MD yang ditunjuk langsung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membenahi undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) tersebut justru mengaku tak melihat masalah dari setiap beleid di aturan itu.

“Saya sendiri melihat kalau undang-undangnya sih tidak bermasalah sih, apa coba yang bermasalah,” kata pria yang juga Ketua Tim Pengarah Kajian UU ITE seperti dikutip dari akun YouTube Whytv official, Rabu (3/3).

Ketika membaca tiap beleid di UU ITE, Mahfud belum menemukan kesalahan besar dari undang-undang ini yang bisa menjerat masyarakat terkait transaksi elektronik.

Penafsiran Undang-undang Harus Diperjelas

Menurut Mahfud jika selama ini UU ITE dianggap memakan banyak korban, itu karena tafsir orangnya saja–baik pelapor serta hakim yang memang menangani kasus-kasus berhubungan dengan beleid tersebut.

“Nah, Kalau persoalan ada kesalahan penerapan itu sebenarnya tidak, bukan karena undang-undangnya juga. Karena misal di Aceh orang di hukum dengan pasal ini, tapi di tempat lain kan tidak. Artinya kesalahan pada orang dan pada hakimnya juga,” kata mantan hakim konstitusi tersebut.

Atas dasar itulah di sisi lain, Mahfud mengakui penafsiran UU ITE harus diperjelas kalimatnya. Meskipun putusan pengadilan tetap tergantung pada keyakinan hakim.

Sementara itu, Ketua Tim Kajian Revisi UU ITE Sugeng Purnomo mengatakan akan terus menampung masukan terkait revisi UU ITE ini. Dia menerangkan dalam pertemuan memang para narasumber ada yang pro dan kontra. Tetapi didapat kebanyakan dari mereka menyorot pasal 27 dan pasal 28 UU ITE.

Seperti yang diungkap Baiq Nuril, Sugeng juga mengakui para narasumber. Baik dari kalangan pelapor maupun terlapor sama-sama berharap revisi UU ITE tak hanya sekadar wacana.

“Ada masukan terkait dengan revisi beberapa pasal. Pasal yang paling disorot adalah pasal 27 dan pasal 28. Menurut mereka, di antaranya perlu mendapat kejelasan penormaannya dan implementasinya,” kata Sugeng.(Mujib Hermani)