Ternyata Pejabat Eselon 3 (Kepala Bagian) Kemensos yang Terjerat OTT KPK

  • Whatsapp
Ilustrasi Tahanan KPK.

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Menteri Sosial Juliari Batubara, menjelaskan kepada wartawan, bahwa yang terjerat OTT KPK  berpangkat eselon 3, atau setingkat kepala bagian. Juliari menghormati proses pemeriksaan yang berlangsung di KPK.

Bacaan Lainnya

“Eselon 3. Prinsipnya, kami menghormati dan mendukung proses yang sedang berlangsung di KPK,” ujar Juliari saat dimintai konfirmasi wartawan, Sabtu 5 Desember 2020.

Juliari masih memonitor perkembangan setelah beredar kabar OTT pejabat Kemensos. Dikabarkan  bahwa saat ini tidak berada di Jakarta, dan kalau belum balik ke Jakarta berarti Mensos masih berada di Kota Malang.

“Kami masih memonitor perkembangannya. Saya kebetulan juga sedang di luar kota,” ujar Juliari.

BACA JUGA: Di Malang Mensos Juliari Serahkan Bantuan, di Jakarta Pejabat Kemensos Kena OTT KPK

OTT pejabat Kemensos dilakukan pada Jumat (4/12) pukul 23.00 WIB sampai Sabtu (5/12) pukul 02.00 WIB. Enam orang diamankan KPK.

“KPK mengamankan beberapa orang yang diduga merupakan pejabat Kemensos berkaitan dengan tipikor pelaksanaan bantuan sosial COVID-19,” jelas Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam kesempatan terpisah.


Urusan program bansos ini sebenarnya sudah lama dipantau KPK.

Pemantauan ini bahkan dilakukan sejak Mei 2020, dua bulan setelah pengumuman kasus pertama COVID-19. KPK menilai penyaluran bansos terkait penanganan virus Corona jadi salah satu titik rawan terjadinya korupsi.

“Potensi kerawanan dalam penyelenggaraan bansos, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, adalah terkait pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasannya,” kata Plt Jubir KPK Ipi Maryati kepada wartawan, Selasa (19/5).

BACA JUGA: Top! Hanya Butuh Waktu 10 Hari, KPK 4 Kali OTT, Teranyar Pejabat Kemensos

Ipi mengatakan KPK saat itu telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat. Ipi mengatakan SE KPK itu diharapkan menjadi pedoman penyaluran bansos Corona supaya bisa tepat sasaran.

“KPK kemudian juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 pada 21 April 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat agar penyaluran bansos tepat guna dan tepat sasaran,” sebut Ipi. (sir/kal)