Pemerintah Cabut Subsidi Listrik Golongan 450 V, Ketua DPD RI Minta Hadirkan Skema Baru

  • Whatsapp
subsidi listrik
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmnud Mattalitti bersama sejumlah Senator dalam agenda kunjungan kerja di Kalimantan Timur. (Istimewa)

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Subsidi listrik untuk golongan 450 V bagi 15,2 juta pelanggan dicabut oleh pemerintah. Dengan alasan menghemat belanja negara sebesar Rp 22,12 triliun, dan akan mengganti dengan ruumusan yang baru yang alkan di implementasiikan di tahun 2022 nanti.

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti memberikan perhatian serius terkait hal tersebut. Dikatakannya jika pecabutan itu dilaksanakan, maka pemerintah harus menghadirkan skema baru subsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak memberatkan rakyat.

Bacaan Lainnya

BACA JUGA: Tingkatkan UMKM, Ketua DPD RI Dukung Kerja Sama dengan HIPMIKINDO

“Skema subsidi listrik yang saat ini sedang dirumuskan pemerintah, harus benar-benar tepat sasaran untuk kelompok yang memerlukan subsidi dengan data yang akurat dan tidak menimbulkan kontroversi. Karena ada yang disubsidi dan ada juga yang tidak mendapatkan subsidi,” ucapnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu 14 April 2021.

Menurutnya, jika pemerintah mengarah pada komposisi efisiensi pemakaian listrik dan mendorong pengembangan energi baru terbarukan, maka perlu dilakukan strategi yang mengena kepada masyarakat.

“Umumnya masyarakat pengguna 450 VA belum akrab dengan istilah energi terbarukan. Oleh sebab itu, pemerintah harus membuat skema sasaran untuk pengalihan dari energi listrik ke energi terbarukan,” jelas pria yang akrab disapa LaNyalla itu.

LaNyalla juga menambahkan, pengguna listrik 450 VA pada awalnya golongan ekonomi rendah.

BACA JUGA: Ketua DPD RI Sikapi Rencana Kenaikan Biaya Haji 2021

“Namun, tentu saja sudah ada perubahan. Hal ini yang perlu di data secara terperinci, dan diantaranya masih ada yang memerlukan sudsidi dan ada kemungkinan tidak dapat beralih ke energi terbarukan,” jelasnya.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, yang lebih penting adalah data pelanggan secara ekonomi akurat agar skema subsidi tepat sasaran.(sir/lna)