Nadiem Diserang, Tsamara Membela

  • Whatsapp
Tsamara Membela
Tsamara Amany (Foto: Ari Saputra)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menuai kritik atas hilangnya nama pendiri NU KH. Hasyim Asy’ari, dalam kamus sejarah Indonesia. Ketua DPP PSI Tsamara Amani Alatas membela.

BACA JUGA : Nadiem Cari Suaka Politik, Bertemu Megawati di Tengah Isu Reshuffle – Nusadaily.com

Baca Juga

“Isu reshuffle kabinet yang beredar di media seminggu ini menghasilkan keriuhan politik salah satunya serangan tajam kepada Mendikbud Nadiem Makarim,” kata Tsamara dalam keterangannya, Rabu (21/4/2021).

“Terakhir Nadiem dituduh menerbitkan buku Kamus Sejarah yang tidak mencantumkan pahlawan nasional yang juga pendiri Nahdatul Ulama, K.H. Hasyim Asy’ari,” imbuhnya.

Tsamara menjelaskan kalau Kamus Sejarah Indonesia terbitan Kemendikbud itu dibuat pada era mantan Mendikbud Muhadjir Effendi. Tsamara menilai kamus tersebut pun belum dicetak.

BACA JUGA : Benarkah Ada yang Incar Kursi Nadiem? – Noktahmerah.com

“Pertama, fakta menunjukkan buku Kamus Sejarah itu dibuat pada tahun 2017 ketika Mendikbudnya Muhadjir Effendi, bukan Nadiem Makarim. Kedua, sesuai dengan keterangan resmi Kemendikbud, Kamus Sejarah itu masih berupa draft dan oleh karena itu belum dipublikasi,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Tsamara meminta sejumlah pihak untuk menyerang Nadiem Makarim. Tsamara meminta kritik yang disampaikan ke Nadiem bersifat konstruktif bukan fitnah.

“Maka, stop serang dan zalimi Mas Menteri Nadiem Makarim demi kepentingan politik jangka pendek. Mas Menteri tentu saja tidak sempurna. Kritik boleh saja bahkan dianjurkan. Tapi kritiklah dengan substansi yang kuat untuk perbaiki dunia pendidikan kita, bukan kritik yang menjurus kepada fitnah,” ucapnya.

BACA JUGA : Era Mendikbud Nadiem, Dunia Pendidikan Dipenuhi Label – Beritaloka.com

Di sisi lain, Tsamara menilai ada pihak yang membocorkan draf itu ke publik. Tsamara meminta pihak terkait untuk mengusut dugaan tersebut.

Pembocoran Draft Kamus Sejarah

“Selain itu, pelaku pembocoran draft Kamus Sejarah yang kemungkinan besar dilakukan dari dalam tubuh birokrasi Kemendikbud harus diusut tuntas,” imbuhnya.

Selain nama KH Hasyim Asy’ari, nama Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga diketahui tidak ada dalam kamus sejarah. Hal itu diungkap oleh Sekretaris PCNU Kabupaten Pringsewu, Lampung, Muhammad Faizin. Dia mengatakan nama Gus Dur hanya muncul sebagai pelengkap tulisan.

“Nama Gus Dur tidak dimasukkan ke jajaran tokoh yang ada. Nama Gus Dur hanya muncul sebagai pelengkap sejarah beberapa tokoh di antaranya tokoh Ali Alatas yang ditunjuk sebagai Penasehat Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Gus Dur. Selain itu nama Gus Dur digunakan untuk melengkapi sejarah tokoh Megawati Sukarnoputri dan Widjojo Nitisastro,” kata Faizin, seperti dikutip di situs nu.or.id, Rabu (21/4).

Hal ini pun menuai kritikan. Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda mengaku kecewa atas hal itu. Dia meminta agar Kamus Sejarah Indonesia yang tak mencantumkan nama Gus Dur ditarik. Dia menilai kamus itu harus direvisi.

“Sekali lagi memang kita dibikin jengkel betul ini, kita dibikin kecewa berat atas penerbitan buku Kamus Sejarah Indonesia ini,” kata Huda kepada wartawan, Rabu (21/4/2021).

“Karena itu, sekali lagi kita tegaskan itu sebenarnya ditarik dan dilakukan revisi total. Karena mengingat dua hal, yang pertama adalah penyusunannya sangat tuna sejarah tidak mengerti sama sekali tentang sejarah Indonesia,” lanjutnya.

Selain itu, Waketum PPP Arsul Sani menyoroti kontroversi yang kerap terjadi di Kemendikbud dalam. Arsul mengatakan Kemendikbud menambah beban politik Presiden Jokowi.

“Setidaknya ada 3 peristiwa beruntun dalam waktu berdekatan terkait Kemendikbud yang justru menambah atau menciptakan beban politik bagi Presiden Jokowi di mata segmen umat Islam tertentu,” kata Arsul kepada wartawan, Rabu (21/4).

Wakil Ketua MPR ini menyarankan adanya evaluasi untuk Mendikbud Nadiem Makarim. Meski begitu dia menyerahkan keputusan itu kepada Presiden.

“Apakah dengan kejadian-kejadian di atas itu kemudian Menterinya perlu dievaluasi atau reposisi, maka bagi PPP itu hak prerogatif presiden sepenuhnya. Yang jelas siapapun Mendikbudnya ke depan, apakah tetap atau berganti, yang penting dia harus pastikan bahwa jajarannya bersikap ‘correct’ dan jangan kesusupan agenda politik atau ideologi tertentu yang tidak klop dengan Pancasila,” ujar Arsul.(han)