Mendikbud Temui Megawati, Bahas Hilangnya Pancasila di PP 57/2021

  • Whatsapp
pp 57
Pertemuan Mendikbud dan Megawati di kediaman Ibu Megawati Jl. Teuku Umar Nomor 27 Menteng Jakarta Pusat, 20 April 2021.(istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sempat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, karena PP tersebut tidak memasukan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib. Kementerian Pendidikan pun akhirnya memutuskan untuk mengajukan revisi PP 57 ke Presiden Joko Widodo.

BACA JUGA: PP 57/2021 Jadi Polemik, Kemendikbud Kirim Surat Revisi ke Presiden

Baca Juga

Dalam rangka membahas kelanjutan revisi tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menemui Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ibu Megawati Soekarnoputri. Didampingi oleh Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto. Pertemuan berlangsung di kediaman Ibu Megawati Jl. Teuku Umar Nomor 27 Menteng Jakarta Pusat, 20 April 2021.

Megawati menjelaskan pentingnya mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dimasukan dalam Standar Pendidikan Nasional. Karena begitu fundamentalnya fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita agar generasi muda kita tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.

“Selain sebagai dasar dan ideologi negara kita, Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sehingga kalau menurut saya mata pelajaran Pancasila itu wajib masuk dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang,” tegas Megawati.

Nadiem menjelaskan bahwa pada awalnya mata pelajaran Pancasila tidak masuk dalam PP 57/2021 karena UU Sisdiknas memang tidak memasukan mata pelajaran Pancasila sebagai pelajaran wajib. Namun hal itu dibantah oleh Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah.

“Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara sehingga semua pembentikan peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh menyimpangi apalagi bertentangan dengan Pancasila,” ujar Ahmad Basarah.

“Selain itu dalam UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga sudah diatur mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib, mestinya yang dilakukan pemerintah dalam membentuk PP 57 tahun 2021 juga merujuk kepada UU 12 tahun 2012 tersebut bukan malah melanjutkan kekosongan hukum pada UU Sisdiknas tersebut,” jelas Basarah lagi.

Nadiem menyambut baik hasil diskusi dengan Ketua Dewan Pengarah BPIP tersebut dan menyatakan persetujuannya agar dalam revisi PP 57 tahun 2021 akan memasukan mata pelajaran Pancasila dalam Standar Pendidikan Nasional.

BACA JUGA: Wakil Kepala BPIP Haryono Sambut Baik Revisi PP 57/2021 Oleh Kemendikbud

“Sikap saya selaku Mendikbud setuju agar mata pelajaran Pancasila dimasukan dalam revisi PP 57 tahun 2021 dengan nama mata pelajaran “Pancasila dan Kewarganegaraan,” tegas Nadiem.

“Saya mohon bantuan semua pihak untuk mengawal revisi PP 57 tahun 2021 untuk memasukan mata pelajaran Pancasila karena instansi yang berwenang untuk revisi PP tersebut bukan hanya pihak kemendikbud,” imbuh Nadiem.

BACA JUGA: BPIP Usulkan Pancasila Jadi Mata Pelajaran Tersendiri di Masa Datang

Sementara itu, Menkumham Yasona Laoly yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan siap memberikan dukungan untuk proses revisi PP 57/21.

“Kami siap memberikan dukungan maksimal untuk harmonisasi perundang-undangan dalam merevisi PP 57 tahun 2021 tersebut,” tegas Laoly. (sir/lna)