LaNyalla Minta KAHMI Kawal Demokrasi Indonesia

  • Whatsapp
Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti. Foto: LaNYalla For Nusadaily.com
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Majelis Nasional Korps Alumni Mahasiswa Islam Indonesia (MN KAHMI) untuk ikut andil mengawal demokrasi Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Virtual yang dihelat Majelis Nasional KAHMI dengan tema “Jalan Selamat Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19” beberapa waktu yang lalu.

Bacaan Lainnya

“Bagaimana proses pemilihan wakil rakyat di Senayan terus mengalami perbaikan. Termasuk bagaimana proses lahirnya pemimpin nasional yang kita pilih. Apakah keputusan tentang Parliamentary Threshold dan Presidential Threshold yang tinggi menjadikan bangsa ini lebih baik? Atau sebaliknya?” tandas LaNyalla.

BACA JUGA: MKD DPR Merespon Viral ‘Simpanan’ Wakil Rakyat Ikut Tolak Omnibus Law

Sebab, lanjutnya, ambang batas yang tinggi bagi partai politik kerap menghasilkan kasus terbuangnya suara sah rakyat. Begitu pula ambang batas yang tinggi dalam pencalonan presiden, menyebabkan masyarakat tidak punya banyak pilihan. Bahkan menjadikan bangsa ini terpolarisasi. Padahal konstitusi menjamin hak warga negara untuk memilih dan dipilih.

“Memang Mahkamah Konstitusi telah menolak uji materi Pasal 222 UU No.7/2017 tentang Pemilu, tetapi bukan berarti hal ini sudah tidak bisa kita bicarakan lagi. Koreksi atas demokrasi sangat wajar. Bukan sesuatu yang haram. Saya berharap KAHMI menjadi bagian dalam proses mengawal perjalanan demokrasi di negeri ini,” urai Senator asal Jawa Timur ini.

Pilkada serentak

Terkait Pilkada Serentak, LaNyalla mengungkap hasil Sidang Paripurna DPD RI dimana DPD dapat memahami apa yang telah diputuskan KPU bersama Pemerintah dan DPR.

Meskipun DPD RI juga menghargai sikap dan warning yang disampaikan oleh Komite I DPD RI, yang berpendapat bahwa Pilkada Desember sebaiknya ditunda dan diundur.

“Nah, malam ini KAHMI sebenarnya telah menggulirkan ide baru dengan pilihan kata, ‘Jalan Selamat Pilkada’. Artinya bagaimana kita semua, terutama penyelenggara, dalam hal ini KPU RI, Bawaslu RI dan pemerintah, memastikan terwujudnya ‘Jalan Selamat’ itu.

BACA JUGA: Imbau Mahasiswa Tak Ikut Unjuk Rasa Omnibus Law, Ini Penjelasan Kemendikbud

Sebab, lanjutnya, selain sebagai mekanisme politik, Pilkada Serentak Desember nanti juga menjadi salah satu instrumen penggerak perekonomian nasional.

Hal ini juga penting, mengingat ada dana sekitar 14,7 trilyun rupiah yang secara serentak bergulir ke daerah.

“Dana itu juga menggerakkan sebanyak 3,3 juta orang yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada yang digelar di 9 provinsi dan 224 kabupaten serta 37 kota. Ini tentu dapat menjadi stimulan yang sangat menolong di tengah resesi ekonomi di Indonesia,” pungkasnya.

Hadir sebagai pembicara dalam webinar, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, anggota DPR RI Zulfikar Arse, anggota Presidium MN KAHMI Prof. Siti Zuhro, dan Dr. TB Massa Djafar.

Lalu ketua prodi ilmu politik UNAS. Dari jajaran pengurus MN Kahmi hadir Koordinator Presidium MN KAHMI Sigit Pamungkas dan Sekjend Manimbang Kahariyadi serta Ketua Dewan Penasehat MN KAHMI Akbar Tandjung. (sir/kal)