BPIP: PP 57/2021 Tidak Optimal dalam Membangun Karakter Bangsa

  • Whatsapp
romo benny
Staf Khusus ketaua Dewan Pengarah BPIP Romo Antonius Benny Susetyo. (BPIP for Nusadaily.com)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengaku kecewa dengan isu penghapusan Pancasila sebagai mata pelajaran dan mata kuliah, yang tertuang dalam Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021.

Padahal, menurut Wakil Kepala BPIP Prof. Drs. Hariyono, M.Pd, masyarakat cukup antusias dan banyak memperjuangkan Pancasila masuk dalam kurikulum wajib di sekolah dan perguruan tinggi.

Baca Juga

BACA JUGA: Ahmad Basarah: Pengetahuan Tentang Pancasila Merosot, Jadi Kekhawatiran Jika Dihilangkan

“Heran kenapa di tengah-tengah pemerintah dan legislatif berusaha memasukan kembali, tetapi justru muncul PP ini,” ujarnya, Jumat 16 April 2021.

Ia mengatakan PP tersebut tidak merepresentasikan keinginan publik apalagi keinginan Presiden, MPR, DPR dan lembaga tinggi lainnya.

“Saya meminta kepada kemendikbud untuk menyampaikan secara eksplisit dalam PP tersebut,” harapnya.

Hal senada dikatakan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Antonius Benny Susetyo, ia menjelaskan PP tersebut tidak optimal dalam membangun karakter bangsa.

“PP itu secara substansi tidak secara khusus menyebut Pendidikan Pancasila pada mata pelajaran dan mata kuliah,” ungkapnya.

Ia mendorong untuk segera merevisi UU Sisdiknas untuk memasukkan Pancasila menjadi pelajaran wajib di tingkat PAUD dan Perguruan tinggi.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi telah menandatangani PP 57 tahun 2021 yang diajukan oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan, yang di dalam salah satu pasalnya diduga adanya penghapusan Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia.

Penghapusan dua mata pelajaran tersebut menimbulkan polemik di berbagai kalangan. Terlebih pendidikan pancasila dinilai penting untuk membangun karakter bangsa.

BACA JUGA: PP 57/2021 Jadi Polemik, Kemendikbud Kirim Surat Revisi ke Presiden

Menaggapi polemik yang timbul, Kemendikbud akhirnya mengajukan revisi dari PP tersebut. Hal tersebut terungkap dari surat Mendikbub Nadiem Anwar Makarim bernomor 25059/MpK.A/HK.01 ,01/2021 tertanggal 16 April 2021 yang di tujukan kepada Presiden Joko Widodo.

Dalam surat tersebut, Mendikbud meminta izin untuk Prakarsa Penyusunan Peraturan Pemerintah, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.(sir/lna)