BPIP Minta Kemenkumham Dorong Produk Hukum di Daerah Berlandaskan Pancasila

  • Whatsapp
BPIP PANCASILA
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D saat menjadi keynote speake dalam rapat koordinasi secara Virtual. (Istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D menegaskan perlunya sinergitas antara BPIP, Kementerian Hukum dan Ham serta Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong produk hukum di daerah yang berlandaskan Nilai-nilai Pancasila.

Karena menurut dirinya, data rekapitulasi perkara yang diujikan di Mahkamah Konstitusi perlu menjadi renungan yang rill.

Baca Juga

Hal tersebut disampaikan saat menjadi keynote speake dalam
rapat koordinasi mengenai Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Peraturan Perundang-undangan bersama daerah III (Sultra) secara virtual
Rabu 24 Februari 2021 Kemarin.

BACA JUGA: BPIP Dorong Pemda Lahirkan Produk Hukum Pancasilais

“Dari 2013 sampai dengan 2021 terdapat 1.430 perkara yang dijudicial review-nya diregistrasi di MK, dengan 267 diantaranya dikabulkan,” jelas Prof Yudian.

Dikatakannya pula bahwa jumlah perkara dan jumlah yang dikabulkan yang cukup besar dan ini menunjukan hal tersebut merupakan pekerjaan rumah untuk institusional Pancasila dalam Peraturan Perundangan cukup berat.

Meskipun demikian menurutnya, tugas mengevaluasi peraturan perundang-undangan harus dilakukan agar tidak bertentangan dengan Pancasila.

“Ini tidak bisa ditinggalkan karena sudah amanat Perpres, dan kami berharap pada pembicara dapat berbagi pengalaman terbaiknya,” harapnya.

Di acara yang sama, Sekretaris Utama BPIP Dr.Drs Karjono Atmoharsono, S.H., M.Hum menegaskan seluruh peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat hingga Daerah (Provinsi Kabupaten/Kota/ wajib berlandaskan Pancasila, maka jika tidak akan cacat hukum.

“Semua peraturan perundang-undangan harus berlandaskan Pancasila jika tidak maka akan cacat hukum,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum harus masuk dalam kajian-kajian akademik.

“Nilai-nilai Pancasila harus masuk dalam kajian akademik, bagian pasal atau ayat-ayat dalam peraturan,” jelasnya saat menjadi narasumber.

Dalam kesempatan yang sama Direktorat Produk Hukum Dr. Widodo Ekatjahjana mengatakan harus ada satu pemahaman bersama supaya ada satu pegangan dalam tahapan-tahapan harmonisasi peraturan perundang – undangan.

“Peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila itu bukan hanya tahapan harmonisasi, melainkan tahapan perencanaan yang harus dikawal,” ucapnya.

BACA JUGA: BPIP Minta Kemendikbud Masukkan Pendidikan Pancasila ke PJP 2020-2035

“Kuncinya itu bagaimana sinergitas dibangun pada level awal, baik di tingkat pusat maupun di daerah,” sambungnya.

Sementara itu Kepala Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sulawesi Utara I Nengah Suaryo mengapresiasi dengan rapat koordinasi tersebut, karena dinilai bermanfaat terutama dalam tukar pikiran perumusan peraturan perundang-undangan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (sir/lna)