BPIP Dorong Pemda Lahirkan Produk Hukum Pancasilais

  • Whatsapp
Wakil Kepala BPIP BPIP Prof. Dr. Hariyono, M.Pd Saat memberikan Sambutan dalam Rapat Koordinasi dengan ketiga Kepala Daerah secara Daring. BPIP for Nusadaily.com
banner 468x60

NUSADAILY COM – JAKARTA – Wakil Kepala BPIP Prof. Dr. Hariyono, M.Pd menegaskan Pancasila tidak berhenti pada pidato, tetapi sebagai ideologi bangsa. Pandangan hidup bangsa dan dasar negara yang betul-betul teraktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Panacsila (BPIP) Prof. Dr. Hariyono, M.Pd saat membuka Rapat Koordinasi antara Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP dengan Kepala Daerah Tingkat II yang terdiri dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali secara Daring Senin 22 Februari 2021 kemarin.

Dirinya berharap pertemuan ini akan menghasilkan satu misi dan visi sehingga dapat bermanfaat.

Menurutnya, ke depan yang disebut indikator-indikator lebih kepada nilai instrumental atau dengan nilai praktis. Produk hukum tidak hanya mengatur bangsa untuk tertib untuk bersatu yang sifatnya banyak menciptakan kesadaran yang taat hukum. Tetapi juga memotivasi dan menstimulasi agar warga negara khususnya para penyelenggara negara memiliki moral untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

“Kita juga masih mendapatkan kenyataan di lapangan bagaimana pola intoleransi itu terjadi. Seperti masih adanya beberapa produk hukum perundang-undangan yang sifatnya eksklusif”, tegasnya.

Oleh karena itu dirinya menekankan bahwa seluruh peraturan daerah dan peraturan kepala daerah harus sinergi sehingga visi dan tujuan negara dapat tercapai berdaulat adil dan makmur.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana tugas Deputi Bidang Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum mengatakan Pancasila tidak berhenti pada sejarah melainkan harus berkelanjutan bertahap melalui program yang sistematis.

Dia menegaskan BPIP sebagai upaya membantu Presiden untuk merumuskan kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Tugas kami juga adalah melaksanakan penyusunan standarisasi Pendidikan dan pelatihan serta memberikan rekomendasi dari hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian Lembaga, pemerintah daerah organisasi sosial, politik dan masyarakat”, terangnya.

Sementara itu semua kepala Daerah tingkat II mengapresiasi dengan kegiatan tersebut, sehingga diharapkan kedepan terus dilakukan supaya produk hukum yang dilahirkan dapat sinergi. Salah satunya diungkapkan Gubernur Jawa Ganjar Pranowo, S.H., M.IP.

Ia mengklaim produk hukum yang dilahirkan di daerahnya sudah berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan seperti salah satunya dalam prinsip pembelajaran Pendidikan toleransi. (sir/kal)