Begini Kata Jokowi soal TWK 75 Pegawai KPK

  • Whatsapp
TWK KPK
Presiden Joko Widodo (Biro Pers)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Presiden Joko Widodo, menegaskan, hendaknya tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tak menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lulus.

BACA JUGA : TWK Diduga Jadi Alat Singkirkan Pegawai Terbaik KPK – Nusadaily.com

Baca Juga

“Hasil TWK hendaknya menjadi masukan langkah perbaikan KPK baik pada individu, institusi KPK, dan tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian pegawai KPK yang tidak lolos tes,” kata Jokowi, Senin (17/5).

Jokowi sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tak merugikan para pegawai.

“KPK harus memiliki SDM terbaik dan komitmen tinggi dalam berantas korupsi. Oleh karena itu pengalihan status jadi ASN harus jadi bagian upaya berantas korupsi lebih sistematis,” ujarnya.

BACA JUGA : Anggota DPR: Pegawai Tak Lolos TWK Jangan Diberhentikan – Noktahmerah.com

Sebelumnya, 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menyusul hasil tersebut Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 tentang penonaktifan 75 pegawai lembaga antirasuah.

Penyidik KPK Novel Baswedan

Penyidik KPK Novel Baswedan, salah satu pegawai yang juga dinyatakan gagal TWK, mengatakan akan mengajukan keberatan kepada pimpinan lembaga antirasuah terkait surat keputusan tersebut.

Novel dan 74 pegawai KPK lainnya keberatan karena SK turut memuat poin para pegawai yang tidak lolos TWK diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab ke atasan masing-masing.

BACA JUGA : Syamsuddin Haris: TWK Pegawai KPK Bermasalah – Beritaloka.com

Di sisi lain, kata Novel, Dewan Pengawas KPK belum melakukan apapun. Terkait penonaktifan 75 pegawai lembagai antirasuah yang gagal tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status menjadi ASN.

“Tadi kami mendapatkan jawaban dari ketua dewas bahwa dewas belum mengambil tindakan apapun. Belum mengambil kebijakan, penilaian, atau keputusan apapun terkait SK yang dikeluatkan Firli Bahuri. Belum sama sekali,” kata Novel di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/5).(han)