Anggota Komisi IX DPR RI Minta Perpres Pasal Investasi Miras ditinjau Ulang

  • Whatsapp
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Istimewa
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta Pemerintah untuk meninjau ulang Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Di dalamnya terdapat pasal yang mengatur investasi minuman keras (miras).

Perpres yang di tanda tangani Presiden 2 Februari 2021 lalu, tercantum pasal berkaitan dengan investasi mira. Dirinya menilai ini akan menimbulkan polemik dan keresahan di tengah masyarakat.

“Harus direview dan dikaji serius. Saya yakin betul bahwa manfaat dari investasi dalam bidang industri miras sangat sedikit. Sementara mudaratnya sudah pasti lebih banyak,” ucap Saleh.

Saleh juga mendesak agar Perpres itu segera direvisi dengan mengeluarkan pasal-pasal tentang miras.

Dirinya pun mempertanyakan sikap penerintah yang membolehkan investasi miras di beberapa provinsi tertentu.

Pertanyaannya, apakah nanti miras tersebut tidak didistribusikan ke provinsi lain? Sekarang saja yang belum ada aturan khusus seperti ini, perdagangan miras sudah banyak ditemukan di tengah masyarakat. Dengan Perpres ini, tentu akan lebih merajalela lagi,” jelas Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR ini.

Dikhawatirkan oleh Saleh, jika tidak direvisi, Perpres tersebut akan semakin banyak miras oplosan, ilegal, dan palsu akan beredar di luar provinsi yang diizinkan dalam Perpres.

“Aparat kepolisian dan BPOM sudah sering menangkap para pelakunya. Adalah fakta bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menolak miras,” terang Saleh

Saleh mengingatkan, jika miras potensial memicu tindakan kriminalitas, peminum miras sering melakukan kejahatan di luar alam bawah sadarnya.

“Pengaruh minuman memang sangat tidak baik, Kalau sudah kecanduan, sulit untuk menormalisasikannya kembali, Kalau alasannya untuk mendatangkan devisa, saya kira pemerintah perlu menghitung dan mengkalkulasi ulang,” pesan Saleh.

Legislator dapil Sumatera Utara II ini melanjutkan, berapa sebetulnya pendapatan yang bisa diperoleh negara dari miras tersebut. Lalu, bandingkan dengan mudarat dan kerusakan yang mungkin terjadi akibat miras.

“Saya menduga, devisanya tidak seberapa, tetapi kerusakannya besar. Ini termasuk ancaman bagi generasi milenial yang jumlahnya sangat besar saat ini,” pungkas Wakil Ketua MKD DPR ini.(sir/kal)