27 Media Akui Kesalahan Pemberitaan Soal Putusan PTUN Papua

  • Whatsapp
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Sebanyak 27 media siber menghadap Dewan Pers, 10-12 Juni 2020. Mereka mendatangi Dewan Pers karena adanya aduan dari masyarakat mengenai pemberitaan yang keliru dipublikasi oleh media-media tersebut.

Ke-27 media online tersebut telah mengakui di hadapan Dewan Pers atas kesalahan pemberitaan mereka mengenai Putusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) soal pembatasan akses internet di Papua. Pemberitaan menyatakan Menkominfo dan Presiden melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, dan harus membayar biaya perkara Rp 475 ribu. Namun dalam pemberitaan ke-27 media online tersebut Presiden harus meminta maaf. Padahal tidak ada dalam keputusan PTUN bahwa Presiden harus meminta maaf.

Baca Juga

Kedua puluh tujuh media tersebut adalah rmol.id, tempo.co, merdeka.com, tribunnews.com, era.id, fajar.co.id, timesindonesia.co.id, batamtoday.com, pojoksatu.id, bbc.com, vivanews.com, akurat.co, alinea.id, antaranews.com, tirto.id, wartaekonomi.co.id, waspada.co, cnnindonesia.com, idntimes.com, katadata.co.id, kompas.com, law-justice.co, radarbogor.id, radio Sonora, suarakarya.id, wartakota dan riausky.com.

Dilansir dari Sintes.news, sebanyak 27 media online itu masing-masing mengakui kesalahan yang terjadi dalam proses pemberitaan. Kesalahan adalah penggunaan informasi yang tidak akurat, tanpa proses konfirmasi yang memadai terhadap sumber kunci. Ini melahirkan pemberitaan yang cenderung menghakimi.

Dewan Pers menilai kesalahan pemberitaan media-media tersebut murni karena kelemahan  profesionalisme media. Atas permintaan maaf dari media-media di atas, Dewan Pers menganggap masalahnya telah selesai.

Nusadaily.com juga sempat memberitakan soal putusan PTUN itu. Hanya saja pemberitakaan yang dimuat pada 3 Juni 2020 tersebut tanpa menyebut Presiden harus meminta maaf.

Sepert diberitakan Nusadaily.com saat itu, Majelis hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta (PTUN) memutuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menkominfo bersalah atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Pemblokiran internet ini dilakukan pada Agustus 2019 lalu menyusul kerusuhan yang terjadi karena aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat

“Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat 1 dan 2 adalah perbuatan melanggar hukum,” kata Hakim Ketua Nelvy Christin PTUN dalam sidang pembacaan putusan, Rabu 3 Juni 2020.

Pihak tergugat 1 di PTUN ini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika sedangkan tergugat 2 adalah Presiden Jokowi. Majelis hakim menghukum tergugat 1 dan 2 membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000

Menurut majelis hakim, Internet bersifat netral. Bisa digunakan untuk hal yang positif atau pun negatif. Namun, apabila ada konten yang melanggar hukum, maka yang harusnya dibatasi adalah konten tersebut.

Oleh karena itu, majelis hakim menilai pemerintah melanggar hukum atas tindakan throttling bandwidth yang dilakukan pada 19-20 Agustus 2019. Tindakan pemutusan akses internet sejak 21 Agustus sampai 4 September 2019 dan lanjutan pemutusan akses internet sejak 4 sampai 11 September 2019.

Majelis hakim sekaligus menolak eksepsi para tergugat. Adapun, penggugat dalam perkara ini adalah gabungan organisasi yakni AJI, YLBHI, LBH Pers, ICJR, Elsam dll.

Kuasa hukum penggugat, Muhammad Isnur, turut mengunggah video pembacaan putusan di akun twitternya, @madisnur.

Ketika dihubungi lewat sambungan telpon, Isnur mengizinkan Kompas.com untuk mengutip keterangannya di Twitter. “Selamat kepada rakyat Papua, pejuang-pejuang hak asasi manusia, kepada para akademisi yang sudah pasang badan dan maju. Juga kepada PTUN yang sudah menjalankan kewajibannya dengan sangat baik. Mari kawal lebih lanjut jika ada banding,” kicau Isnur. (wan)

Post Terkait

banner 468x60