Senin, Juni 27, 2022
BerandametroIni Penjelasan Dirjen Dukcapil Soal Pencatatan Nama Minimal Dua Kata

Ini Penjelasan Dirjen Dukcapil Soal Pencatatan Nama Minimal Dua Kata

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Kementerian dalam negeri melalui dirjen kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) menetapkan pedoman pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Dengan diterbitkannya Permendagri No. 73 Tahun 2022

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Dalam pedoman itu disebutkan syarat pencatatan nama yang tidak boleh lebih dari 60 Karakter atau minimal dua kata dan mudah dibaca. Serta tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, pencatatan nama pada dokumen kependudukan perlu diatur sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik. Sehingga menurutnya,  hal itu dapat memberikan manfaat meningkatkan kepastian hukum pada dokumen kependudukan.

“Pencatatan nama pada dokumen kependudukan mesti sesuai prinsip norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” Kata Zudan Kepada Wartawan Senin (23/5/2022).

Ia juga menjelaskan maksud adanya pedoman nama tersebut, jika hal itu untuk memudahkan anak dalam pelayanan publik lainnya. Seperti  saat pendaftaran sekolah. Atau ketika si anak diminta guru menyebutkan namanya, dalam pembuatan ijazah, paspor dan lain sebagainya.

“Jika ada nama orang hanya satu kata, disarankan, diimbau untuk minimal dua kata, namun jika pemohon bersikeras untuk satu kata, boleh,” tukasnya.

“Hal ini hanya bersifat imbauan dan namanya tetap bisa dituliskan dalam dokumen kependudukan,” sambung Zudan.

Zudan juga menyebut, alasan minimal dua kata adalah lebih dini dan lebih awal memikirkan, mengedepankan  masa depan anak, contoh ketika anak mau sekolah atau mau ke luar negeri.

“Untuk membuat paspor minimal harus dua suku kata, nama harus selaras dengan pelayanan publik lainnya,” tukasnya. (sir/aka)

BERITA KHUSUS

Ada Penampakan Kuntilanak di Acara Gowes HUT ke-104 Kota Mojokerto

NUSADAILY.COM – MOJOKERTO – Masih dalam rentetan HUT ke 104 Kota Mojokerto, kali ini ribuan masyarakat berpartisipasi ramaikan gowes bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah...

BERITA TERBARU

Kenapa Gundukan Melintang di Jalan Disebut ‘Polisi Tidur’? Ternyata Begini Awalnya

NUSADAILY.COM - JAKARTA - 'Polisi tidur' di daerah Tangerang jadi sorotan. Sebuah video yang viral di media sosial menunjukkan ada jejeran 'polisi tidur' yang...

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Kementerian dalam negeri melalui dirjen kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) menetapkan pedoman pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Dengan diterbitkannya Permendagri No. 73 Tahun 2022

Dalam pedoman itu disebutkan syarat pencatatan nama yang tidak boleh lebih dari 60 Karakter atau minimal dua kata dan mudah dibaca. Serta tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, pencatatan nama pada dokumen kependudukan perlu diatur sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik. Sehingga menurutnya,  hal itu dapat memberikan manfaat meningkatkan kepastian hukum pada dokumen kependudukan.

"Pencatatan nama pada dokumen kependudukan mesti sesuai prinsip norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," Kata Zudan Kepada Wartawan Senin (23/5/2022).

Ia juga menjelaskan maksud adanya pedoman nama tersebut, jika hal itu untuk memudahkan anak dalam pelayanan publik lainnya. Seperti  saat pendaftaran sekolah. Atau ketika si anak diminta guru menyebutkan namanya, dalam pembuatan ijazah, paspor dan lain sebagainya.

"Jika ada nama orang hanya satu kata, disarankan, diimbau untuk minimal dua kata, namun jika pemohon bersikeras untuk satu kata, boleh," tukasnya.

"Hal ini hanya bersifat imbauan dan namanya tetap bisa dituliskan dalam dokumen kependudukan," sambung Zudan.

Zudan juga menyebut, alasan minimal dua kata adalah lebih dini dan lebih awal memikirkan, mengedepankan  masa depan anak, contoh ketika anak mau sekolah atau mau ke luar negeri.

"Untuk membuat paspor minimal harus dua suku kata, nama harus selaras dengan pelayanan publik lainnya," tukasnya. (sir/aka)