Sabtu, Juni 25, 2022
BerandametroHNW Beri Catatan Kritis Usai Sidang Paripurna DPR RI

HNW Beri Catatan Kritis Usai Sidang Paripurna DPR RI

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dan Anggota Komisi VIII DPR-RI Komisi VIII, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, usai mengikuti sidang rapat paripurna secara daring  menyampaikan catatan kritis terkait arah kebijakan fiskal Pemerintah tahun 2023. Khususnya di bidang sosial, bencana, perempuan dan anak yang merupakan ruang lingkup urusan Komisi VIII DPR-RI, komisi yang dirinya aktif di dalamnya.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Ia menyebut, catatan itu adalah soal anggaran bantuan sosial untuk anak yatim/piatu, pembangunan data registrasi sosial dan komitmen anggaran pemerintah dalam hal pooling fund bencana.

“Kesemuanya belum terlihat adanya perubahan dan anggaran signifikan. Utamanyan di  kementerian pemberdayaan perempuan dan anak,” kata politisi yang kerap disapa HNW kepada wartawan Selasa (24/5/2022).

Ia juga mempertanyakan, komitmen pemerintah untuk membantu anak yatim dan piatu yang telah disepakati oleh Komisi VIII DPR-RI bersama menteri sosial pada tahun 2021. Namun  tahun anggaran 2022, yang dibutuhkan sebesar Rp 9,6 triliun, malah tidak masuk di dalam APBN tahun 2022. Sangat disayangkan sekali hingga saat ini  juga belum terlihat di dalam pagu indikatif Kementerian Sosial 2023.

“Hal ini juga makin disayangkan dengan menurunnya anggaran untuk program perlindungan sosial,” tegasnya.

Pemerintah Terkesan Bermaksud Mengubah Pendataan

HNW menambahkan, di saat yang sama, pemerintah justru terkesan bermaksud mengubah pendataan untuk program perlindungan sosial melalui pembangunan data registrasi sosial ekonomi (Regsosek). Oleh karena itu ia  mempertanyakan pemindahan data terpadu dari kementerian sosial yang tentu akan menimbulkan inefisiensi pelaksanaan program perlindungan sosial.

“Apalagi untuk pembangunan data Regsosek tersebut dibutuhkan anggaran hingga  Rp 2 triliun yang dikelola oleh Bappenas. Daripada menimbulkan kesimpangsiuran dengan sistem pendataan baru, seharusnya Pemerintah fokus memperbaiki DTKS dan anggaran tersebut digunakan untuk realisasi program bantuan yatim/piatu,” ujarnya.

Selain itu, menurut HNW komitmen tersebut juga belum terlihat dalam hal anggaran untuk perlindungan perempuan dan pemberdayaan anak yang diperuntukkan bagi Kementerian PPPA. Tahun 2023, pagu indikatif Kementerian PPPA sebesar Rp 263,4 miliar, hanya meningkat Rp 10 miliar dari anggaran tahun 2022 dan bahkan berkurang Rp 16 miliar dari anggaran tahun 2021.

“Kalau Pemerintah dan DPR serius melindungi Perempuan dengan membuat dan melaksanakan UU TPKS yang sudah disahkan, mestinya anggaran dan kewenangan KemenPPPA juga ditambah dengan signifikan. Sayangnya hanya ditambah Rp 10 miliar dari tahun 2022 dan dalam posisi masih lebih rendah dari anggaran tahun 2021 di mana terjadi darurat covid-19. Bahkan anggaran Kementerian ini jauh di bawah anggaran dirjen di Kemensos,” tukasnya. (sir/aka)

BERITA KHUSUS

Raih Penghargaan Program Inovasi Digital, Gus Ipul: Terus Layani Masyarakat dengan Cepat

NUSADAILY.COM - PASURUAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan meraih penghargaan kategori program Inovasi Digital pada ajang Merdeka Award 2022, Kamis (24/06). Wali Kota Pasuruan...

BERITA TERBARU

Ultah Bhayangkara ke 75, Polres Sabu Raijua  Adakan Gerakan Tanam Pohon

NUSADAILY.COM - SABU RAIJUA - Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem...