Menelisik Penyebab Airlangga Mendadak Mundur dari Ketum Golkar
Makan malam itu berjalan santai. Para elite Golkar makan bersama dan mengobrol sekitar dua jam. Pertemuan berakhir sekitar 21.00 WIB. Tak ada pernyataan Airlangga bakal mundur dari ketua umum. Bahkan, di akhir pertemuan, para politisi itu menyepakati musyawarah nasional (munas) Golkar tetap digelar sesuai jadwal pada Desember 2024.
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Keputusan Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar membuat gempar. Sikapnya berbeda dari satu hari sebelumnya.
Jumat (9/8) malam, Airlangga mengumpulkan sejumlah elite Partai Golkar di sebuah restoran di Menteng, Jakarta Pusat. Mereka makan malam sambil berbincang soal urusan partai.
Dalam pertemuan itu, ada beberapa nama populer. Misalnya, Anggota DPR Fraksi Golkar Robert Joppy Kardinal, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo, Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat Maman Abdurahman, Anggota Dewan Penasihat Partai Golkar Jusuf Hamka, dan Bendahara Umum Partai Golkar Dito Ganinduto.
Makan malam itu berjalan santai. Para elite Golkar makan bersama dan mengobrol sekitar dua jam. Pertemuan berakhir sekitar 21.00 WIB.
Tak ada pernyataan Airlangga bakal mundur dari ketua umum. Bahkan, di akhir pertemuan, para politisi itu menyepakati musyawarah nasional (munas) Golkar tetap digelar sesuai jadwal pada Desember 2024.
"Terus selesainya bilang, 'munas Desember' karena memang ada tekanan beberapa hari sebelumnya untuk segera munas. Akhirnya semua sepakat munas Desember, lalu bubar," kata sumber CNNIndonesia.com yang mengetahui pertemuan itu.
Keesokan harinya, Airlangga menerima surat dari Kejaksaan Agung. Surat itu berisi pemberitahuan pemeriksaan atas kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dengan jadwal pemanggilan tanggal 13 Agustus.
Sumber itu mengatakan surat tersebutlah yang mengubah sikap Airlangga. Menurutnya, surat itu dibarengi tekanan bentuk lain yang secara spesifik meminta Airlangga mundur.
"Suruh dia mengundurkan diri. Jadi kasus itu disetop. Kalau enggak, dia mau digeledah rumahnya," ujar sumber tersebut.
Sabtu malam, Airlangga membuat surat pengunduran diri. Keesokan harinya, ia mengumumkan pengunduran diri melalui video.
"Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar," ujarnya melalui video itu.
Bambang Soesatyo, Jusuf Hamka, dan Maman Abdurahman ketika dimintai konfirmasi terkait pertemuan dengan Airlangga pada Jumat malam. Namun, mereka tak merespons.
Anggota 'Aktivis 98 Melawan' Usman Hamid menduga mundurnya Airlangga dari kursi ketua umum Golkar lantaran diintervensi sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo.
"Meskipun ia telah menunjukkan dukungan-dukungan politik selama Pilpres, tampaknya itu juga diuji dengan prospek sikapnya pada kasus Pilkada serentak. Ketika ada kecenderungan untuk tidak sejalan dengan pemerintahan Jokowi, tampaknya itu kembali mengalami intervensi," kata Usman dalam acara 'Jokowi Kudeta Demokrasi: Kasus Golkar' di sebuah kafe di Jakarta Pusat, Selasa (13/8).
Usman menyinggung kasus intervensi di Golkar merupakan salah satu dari sekian banyak kasus kudeta yang menimpa partai di bawah Jokowi.
Ia mencontohkan di medio 2014-2016 lalu media milik Hary Tanoesoedibjo sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Namun, ketika Hary Tanoe dihadapkan pada persoalan hukum, Hary Tanoe pun berpaling mendukung Jokowi.
Ia juga menyinggung PDIP belum lama ini mengalami gangguan dan sasaran dari perangkat hukum yang dijadikan senjata politik.
"Termasuk yang paling vokal seperti Hasto Kristiyanto, itu juga menjadi sasaran dari bagaimana hukum digunakan sebagai senjata politik," kata dia.
Kini Golkar telah resmi menunjuk Agus Gumiwang sebagai Plt Ketum Golkar untuk menggantikan sementara posisi yang ditinggalkan Airlangga.
Ketua umum definitif akan diputuskan 20 Agustus mendatang lewat gelaran Munas Golkar.
Nama yang kuat mengisi kursi di pucuk partai beringin adalah Bahlil Lahadiala, menteri investasi yang belakangan banyak dipercaya untuk sejumlah tugas krusial pemerintahan Joko Widodo.
Ketua Dewan Pembina Bappilu Golkar Idrus Marham bahkan mengklaim 34 DPD Golkar di sejumlah provinsi mendukung Bahlil Lahadalia menjadi ketua umum partainya.
Hal itu pun dikonfirmasi oleh Agus Gumiwang usai dia resmi menjadi Plt Ketum Golkar semalam. "Insya Allah," ujar Agus.
Kejagung Bantah Ada Politisasi Hukum
Terpisah, Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah adanya unsur politis terkait kabar panggilan pemeriksaan terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan seluruh penanganan perkara yang dilakukan tidak ada unsur politis. Ia menegaskan setiap proses pengusutan kasus korupsi selalu didasarkan oleh bukti dan fakta hukum yang ada.
"Penanganan perkara yang kami lakukan tidak didasarkan pada politisasi hukum, tetapi didasarkan pada bukti dan fakta hukum," jelasnya kepada wartawan di Kejagung, Senin (12/8).
Lebih lanjut, Harli juga menegaskan apabila seluruh proses penanganan perkara dilakukan tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh politik dari siapapun.
"Tidak didasarkan pada tekanan atau pengaruh politik, tetapi murni dilakukan sebagai penegakan hukum," ujarnya.
Di sisi lain, Harli mengatakan panggilan pemeriksaan terhadap siapapun, termasuk Airlangga Hartarto, dapat dilakukan jika dirasa perlu oleh penyidik.
"Terhadap siapa saja dalam penanganan perkara akan dilakukan (pemanggilan) karena itu adalah kebutuhan penyidikan," ujarnya.
"Penyidik dalam menangani perkara, tentu menganalisis, melihat bagaimana urgensinya terkait pemanggilan seseorang. Itu adalah bagian dari kebutuhan penyidikan," imbuhnya.
Kendati demikian, Harli mengaku sampai saat ini dirinya masih belum mengetahui rencana pemeriksaan yang dikabarkan bakal dilakukan terhadap Airlangga Hartarto.
Ia berjanji bakal segera mengumumkan kepada publik apabila ada perkembangan terkait rencana pemeriksaan mantan ketua umum Partai Golkar tersebut.
"Kami sampai saat ini belum mendapatkan info soal itu (pemanggilan Airlangga). Kami baru mendapatkan info dari teman-teman media," jelasnya.
"Kami berjanji bahwa, kalau memang ada perkembangan, kami akan segera melakukan update," imbuhnya.
Sebelumnya, beredar kabar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah dipanggil oleh Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor kelapa sawit (CPO).
Airlangga juga sudah pernah diperiksa dalam kasus tersebut selama 12 jam pada Senin 24 Juli 2023. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengaku tidak menutup peluang akan kembali memanggil Airlangga.
"Sudah cukup atau belum, tentu saja pemeriksaan ini kami lakukan evaluasi dan pendalaman dikaitkan dengan keterangan yang lain, nanti akan kami sikapi," ujarnya dalam konferensi pers.
Kuntadi menjelaskan pemeriksaan terhadap Airlangga yang dilakukan sebelumnya merupakan tahap penyidikan awal. Oleh karenanya, ia mengaku belum bisa membeberkan lebih jauh ihwal dugaan keterlibatan Airlangga dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO yang merugikan negara tersebut.
"Apakah ini tidak ada keterkaitannya dengan tindak pidana? Justru ini mendalami tindak pidana yang telah terbukti sebelumnya. Kita dalam rangka untuk mengembangkan," tuturnya.(han)
