Menelisik Karut Marut Penanganan Pangan yang Tak Pernah Temui Ujung

Khudori menegaskan sampai saat ini sebetulnya pemerintah belum menetapkan secara riil cadangan beras pemerintah itu jumlahnya berapa, bagaimana penetapannya, berapa lama harus disimpan, lalu bagaimana ketika beras yang disimpan itu rusak atau turun mutu. Ia juga mempertanyakan bagaimana penyaluran beras tersebut, penetapan harga, hingga rafaksi kualitasnya.

Menelisik Karut Marut Penanganan Pangan yang Tak Pernah Temui Ujung
Suasana Pasar Tradisional

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan cadangan pangan pemerintah di Bulog dan BUMN pangan kritis. Setidaknya ada 10 bahan pangan yang pasokannya kritis, mulai dari beras, kedelai, hingga telur ayam.

"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12).

Menanggapi kondisi itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan cadangan pangan pemerintah (CPP) secara riil hanya beras. Menurutnya, cadangan lain, seperti daging kerbau hingga gula bukan milik pemerintah dan hanya berupa penugasan kepada Bulog.

Khudori menegaskan sampai saat ini sebetulnya pemerintah belum menetapkan secara riil cadangan beras pemerintah itu jumlahnya berapa, bagaimana penetapannya, berapa lama harus disimpan, lalu bagaimana ketika beras yang disimpan itu rusak atau turun mutu. Ia juga mempertanyakan bagaimana penyaluran beras tersebut, penetapan harga, hingga rafaksi kualitasnya.

Menurutnya, pemerintah tak punya instrumen untuk melakukan intervensi pasar. Ia bahkan menegaskan pemerintah tidak punya cadangan stok bahan pangan untuk melakukan intervensi harga di pasar yang sekarang berimbas pada beras dan kedelai di mana harganya terus meroket.

"Untuk kedelai, memang akar masalahnya kan enggak berubah sebetulnya. Kita itu sampai hari ini, mungkin 90 persen tergantung kepada impor. Kalau harga kedelai di pasar dunia itu sedang naik dan pada saat yang sama rupiah kita juga terpuruk, harga kedelai akan sangat-sangat mahal. Itulah yang terjadi hari ini dan itu kejadian yang selalu berulang karena ketergantungan kita yang sangat besar itu," katanya mengutip CNNIndonesia.com, Selasa (6/12).

Ia menegaskan pemerintah tidak pernah mengatur soal pasokan pangan secara rinci. Padahal, pemerintah mendapatkan mandat untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan jika merujuk UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Barulah setelah muncul Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Indonesia mencoba membenahi satu per satu kebobrokan tersebut.

Khudori mengatakan beberapa instrumen yang harus disiapkan pemerintah untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan adalah stok, kesediaan cadangan, dan pengaturan harga. Ia lantas menyoroti Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang baru terbentuk pada tahun lalu melalui Perpres Nomor 66 Tahun 2021.

"Setelah 10 tahun menunggu amanat UU itu (Bapanas) baru terbentuk tahun lalu, tapi riil ketuanya ditunjuk itu Februari lalu, jadi belum ada setahun juga. Strukturnya terbentuk kira-kira Juni atau Juli, baru setelah itu mereka bekerja. Jadi memang sangat-sangat terlambat, hari-hari ini kalau pemerintah tidak punya instrumen untuk melakukan intervensi, ya begitulah keadaannya. Karena memang sampai hari ini pemerintah belum pernah mengaturnya, sebelum Perpres 125/2022 itu keluar," tegasnya.

Selama ini Khudori menilai pemerintah tidak pernah melakukan penugasan kepada BUMN pangan untuk menyerap hasil panen petani, kecuali beras. Menurutnya, ketika pemerintah sudah mulai menetapkan cadangan pangan pemerintah (CPP), maka harus segera ditentukan harga pembelian pemerintah (HPP) agar petani tetap untung dan diberlakukan harga penjualan di tingkat konsumen.

Untuk bisa mengatur dan memastikan itu, Khudori mengatakan pemerintah harus punya instrumen stok cadangan yang setiap saat bisa digunakan untuk stabilisasi dan intervensi ketika terjadi kegagalan pasar. Jika harga di pasar tinggi, stok tersebut bisa diguyur ke pasar supaya harga mencapai level seperti yang ditetapkan dalam harga acuan penjualan di tingkat konsumen.

"Dengan cara seperti itu tercapailah tujuan stabilisasi pasokan dan harga, walaupun komoditas itu kita impor. Tinggal mengatur saja kan bagaimana impor itu harus dipastikan supaya stok di sini aman setiap saat," ujar Khudori.

Poin-poin penting yang disorot Khudori untuk menuntaskan masalah sengkarut stok dan harga bahan pangan, antara lain kebijakan yang jelas mengenai harga CPP di Perpres Nomor 125 Tahun 2022, jumlah cadangan pangan, rafaksi harga terkait kualitas, waktu penyimpanan, hingga outlet penyaluran yang pasti. Ia menegaskan harus ada integrasi kebijakan di hulu, di tengah berupa pengelolaan dan pendistribusian ke seluruh wilayah, dan penyaluran di hilir.

Produksi Beras Nasional Turun

Sementara itu, Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menyoroti tingkat produksi beras nasional yang cenderung turun dalam 4 tahun terakhir, dari 33,9 juta ton pada 2018 menjadi 31,4 juta ton pada 2021.

Ia mengatakan perlu hati-hati dalam mencerna data proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kenaikan produksi beras pada 2022.

Menurutnya, saat ini konversi lahan sawah masif terjadi, terlebih di Jawa yang dipenuhi berbagai proyek strategis nasional (PSN), seperti jalan tol Trans Jawa yang banyak mengorbankan lahan pertanian produktif.

"Dari peta lahan sawah dilindungi pada 2021 di 8 provinsi utama beras, yakni Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, dan Sumbar, kami menemukan selisih hingga 136 ribu hektare dengan luas lahan baku sawah di 2019. Tanpa perlindungan, lahan sawah seluas itu sangat mungkin sudah dikonversi. Dengan kata lain, sangat mungkin luas lahan baku sawah 2019 sebesar 7,46 juta hektare sudah mengalami penurunan signifikan sekarang ini," jelasnya.

Ia menyimpulkan kenaikan harga beras saat ini terjadi karena faktor musiman berupa produksi beras paling rendah pada November-Desember dan cuaca yang membuat hasil panen menurun.

Di lain sisi, Yusuf mengatakan pemerintah gagal dalam meningkatkan produksi beras, terutama dalam melindungi alih fungsi lahan pertanian pangan produktif.

Yusuf tak menampik bahwa impor beras menjadi pilihan yang sulit dihindari. Kendati, langkah impor tidak mudah karena belum tentu barang tersedia di pasar global, dibarengi harga yang cenderung tinggi. Menurutnya, beras terlalu strategis untuk dikelola dengan cadangan pemerintah di Bulog yang kini sangat tipis.

"Hal ini menjadi pelajaran besar yang tidak boleh terulang, yaitu mengapa saat panen raya di Maret-April, Bulog tidak melakukan penyerapan beras petani secara optimal sehingga di akhir tahun saat ini seharusnya memiliki cadangan yang cukup," tegasnya.

Ia berharap pemerintah mengembalikan program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) yang kini dihapus dan digantikan bantuan pangan non tunai (BPNT). Dengan begitu, Bulog memiliki mekanisme pelepasan cadangan beras pemerintah yang pasti. Langkah ini juga dianggap krusial untuk memastikan tidak ada lagi alih fungsi lahan sawah produktif, terutama di Jawa dan daerah lumbung beras lainnya, seperti Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.

Terpisah, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menyoroti soal gerak lamban pemerintah dalam melakukan impor kedelai. Menurutnya, hal ini yang membuat harga tahu dan tempe terus meroket. Padahal, pemerintah sudah sadar bahwa kebutuhan kedelai di dalam negeri terpenuhi melalui skema impor.

"Pemerintah seharusnya bisa mengatur waktu impor, kita sudah jelas ketergantungan tinggi terhadap impor, 80 persen impor, ya mestinya bisa mengatur dengan baik time management-nya. Jangan tunggu harga mulai merangkak naik baru mau impor, impor ini membutuhkan waktu 40-50 hari," paparnya.

Eliza menilai Bulog kurang maksimal untuk menyerap kedelai petani. Kendati, ia tak menutup mata bahwa memang kedelai bukan prioritas petani Indonesia. Ia menilai petani Indonesia menganggap menanam kedelai kurang menjanjikan dari segi keuntungan, belum lagi harga produksi mahal dan persaingan dengan kedelai impor.

Menurutnya, pemerintah harus bisa menyediakan pangan berkualitas baik dengan harga yang bersaing. Cara yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan memulai dari dukungan terhadap petani, mulai dari penyediaan sarana produksi, infrastruktur irigasi yang saat ini kurang diutamakan, hingga pembiayaan dan pemasaran.

Senada, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan Bulog seharusnya bisa menyerap panen petani untuk menjaga keterjangkauan harga pangan di pasar. Selain untuk melakukan intervensi pasar, rantai pasokan Indonesia diklaim masih terlalu panjang di mana berbagai daerah bisa sampai 6-10 rantai pasok dari petani hingga ke konsumen.

Meski begitu, Andri sadar bahwa produksi kedelai dalam negeri hanya menyumbang 3 persen dari seluruh pasokan yang dibutuhkan Indonesia. Hal ini membuat penyerapan panen tidak bisa berbuat banyak untuk menjaga kestabilan harga jangka panjang jika Indonesia belum bisa memperbaiki ketahanan pangan.

Menurutnya, asupan protein di masyarakat Indonesia bergantung pada tahu dan tempe karena jumlah protein per rupiahnya paling terjangkau jika dibandingkan dengan alternatif pangan lain.

Ia mengatakan jika masyarakat banyak meninggalkan konsumsi produk tahu dan tempe dan menggantinya dengan lauk yang lebih murah, maka akan berpengaruh ke permasalahan gizi terutama bagi perkembangan ibu hamil dan anak yang berisiko meningkatkan angka stunting.

Oleh karena itu, Andri menegaskan pemerintah harus berfokus untuk menjaga kestabilan komoditas melalui subsidi kedelai yang terus diperpanjang serta mempercepat realisasi bansos atau menambah alokasi belanja bansos. Menurutnya, bansos sangat berpengaruh untuk menjaga daya beli masyarakat ketika bank sentral semakin sulit menaikkan suku bunga untuk menjaga inflasi.

"Ke depannya harga pangan dunia akan semakin berfluktuasi mengingat rantai pasokan pupuk yang masih terhambat oleh ketidakpastian perang Rusia-Ukraina. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya melakukan penguatan sarana prasarana ketahanan pangan yang ditopang oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), seperti cold storage untuk daerah sentra produksi. Belanja tidak terduga pada APBD tiap daerah juga harus diprioritaskan untuk menjaga inflasi pangan di masyarakat," saran Andri.

Menyoroti soal eksistensi Badan Pangan Nasional (Bapanas), Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Muhammad Firdaus mengatakan kunci impor jenis pangan tertentu, seperti kedelai atau beras, bisa lebih mudah dengan kehadiran Bapanas.

Kedua, Firdaus menempatkan Bulog sebagai operator dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dengan begitu, Bulog bakal bekerja sesuai dengan arahan dari pimpinan Bapanas. Ia menegaskan pemerintah perlu menyiapkan pendanaan khusus untuk Bulog agar bisa menyerap pangan petani demi menjaga kestabilan stok dan harga pangan.

"Memang betul saat harga beras sedang relatif lebih murah saat panen raya harusnya Bulog bisa menyerap beras petani. Tetapi karena berbagai kondisi, ini tidak dilakukan pada 2022 ini, khususnya Maret-April. Sehingga memang pendanaan untuk Bulog ini perlu dipikirkan karena sangat strategis dan pemerintah tentunya harus mau mengalokasikan anggaran yang cukup untuk Bulog agar mampu membeli, tetapi tentu saja kewajiban Bulog adalah dalam penyaluran," jelasnya.

Ketiga, khusus soal penyaluran, Firdaus menegaskan bahwa kehadiran Bapanas bisa membuat koordinasi lintas kementerian menjadi lebih baik. Menurutnya, kenaikan harga tidak hanya dipicu masalah kekurangan pasokan, tetapi juga kenaikan permintaan untuk bansos. Ia menekankan koordinasi dari sisi keseimbangan pasokan dan permintaan ini yang perlu dijalankan Bapanas.

Dengan adanya Bapanas, ia meyakini kebijakan pangan di Indonesia bisa lebih terkoordinasi. Selain itu, hal-hal yang sebelumnya terjadi, seperti ketidaksinkronan data, ketidaksinkronan kebijakan pangan, hingga kurangnya dukungan anggaran bisa terselesaikan.

Jual Tempe Minus Tahu

Akibatnya di lapangan, penjual olahan kedelai kini hanya menjual tempe sejak Senin (5/12) dengan harga yang meroket nyaris 100 persen. Pasalnya, sejak hari itu, tahu 'menghilang' dari pasar Jakarta maupun Depok.

Ipang selaku penjual tahu dan tempe di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mengaku sudah tidak menjual tahu sejak awal pekan ini. Ia mengatakan hal ini dikarenakan produsen tahu tengah mogok produksi.

"Tahu gak ada, dua hari demo (dari Senin). Sekarang ada demo Paguyuban Penjual Tahu se-Jabodetabek dan Banten. Mogok, semua setop produksi, jadi sama sekali (tahu) gak ada," katanya, Selasa (6/12).

Kondisi serupa juga terjadi di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat. Para penjual kompak mengatakan bahwa ada demo atau mogok produksi dari paguyuban penjual tahu.

Selain itu, harga tahu juga diperkirakan akan naik dalam beberapa hari ke depan. Kenaikan harga tahu ini menjadi solusi terakhir lantaran langkah produsen untuk mengecilkan ukuran tahu dianggap sudah tidak mempan.(A. Hanan Jalil)