Menelisik Dosa-dosa Partai Komunis China (PKC) yang Selenggarakan Kongres Hari Ini

NUSADAILY.COM – BEIJING – Kemenangan Partai Komunis China (PKC), merupakan titik awal dari pembentukan Republik Rakyat China (RRC).

Namun, di bawah kekuasaan komunis, pemerintah China melakukan berbagai kejahatan yang memusnahkan ribuan orang.

Seperti diketahui, Partai Komunis China telah memimpin Negeri Tirai Bambu sejak memenangkan perang sipil pada 1949.

Daftar dosa PKC sejak berkuasa atas China:

1. Kelaparan Massal Imbas Kampanye Lompatan Jauh ke Depan
Kampanye Lompatan Jauh ke Depan (Great Leap Forward) merupakan kampanye industrialisasi yang berlangsung sejak 1958 hingga 1960. Kampanye ini dilakukan di bawah kepemimpinan pemimpin China Mao Zedong.

Sebagaimana diberitakan Britannica, China berupaya mengadaptasi model industrialisasi Uni Soviet, mengubah produk agrikultur menjadi mesin berat. Namun, upaya tersebut tak berhasil.

Kegagalan kampanye ini terjadi karena partai komunis mengambil keputusan secara terpusat dan lebih mementingkan kepentingan ideologi ketimbang keahlian.

Program ini lalu dilaksanakan secara tergesa-gesa. Banyak kader yang semangat melelehkan barang-barang mereka demi mendapatkan besi.

Pengaturan partai komunis yang tidak efisien dan perubahan besar-besaran dari pertanian ke industri skala kecil berdampak pada agrikultur China.

Pada akhirnya, sekitar 20 juta orang meninggal dunia karena kelaparan pada 1959 sampai 1962.

Melihat bencana tersebut, pemerintah lalu mengembalikan perekonomian ke jalur pertanian pada awal 1960. Pemerintah mengembalikan kembali kavling dan alat pertanian, pun menekankan kembali keahlian.

2. Revolusi Budaya Berujung Pembunuhan Massal
Selain memerintahkan program Lompatan Jauh ke Depan, Mao Zedong juga menerapkan program Revolusi Budaya.

Berdasarkan artikel History, Revolusi Budaya dimulai pada 1966, kala Mao berusaha memperkuat cengkeramannya atas China.

Mao mendesak pemuda China untuk "membersihkan" elemen komunitas China dan mengembalikan semangat revolusi yang telah memenangkan perang sipil berpuluh-puluh tahun lalu.

Pada awal Revolusi Budaya, Mao menutup sekolah negara dan mengarahkan mobilisasi pemuda agar mereka mempelajari nilai borjuis dan kurangnya semangat revolusioner.

Beberapa bulan setelahnya, gerakan itu berkembang cepat tetapi membawa malapetaka. Para pemuda membentuk kelompok paramiliter yang dikenal Pasukan Merah.

Pasukan Merah kemudian menyerang dan menyiksa kaum lansia dan intelektual China. Penduduk China dipaksa melepaskan diri dari "Empat Tua," yakni tradisi lama, budaya lama, kebiasaan lama, dan ide lama.

Akibat Revolusi Kultural ini, sekitar 1,5 juta orang terbunuh. Jutaan lainnya dipenjara, diambil propertinya secara paksa, disiksa, dan dipermalukan.

Sebagaimana diberitakan The Guardian, Provinsi Guangxi dinilai menjadi daerah yang paling terdampak, dengan muncul laporan pembunuhan massal dan kanibalisme.

Daerah Mongolia Dalam juga turut menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak terparah. Pihak berwenang kala itu dilaporkan meluncurkan kampanye penyiksaan terhadap terduga separatis.

Bahkan, populasi kucing China turut menjadi sasaran kesadisan pemerintah, mengingat Pasukan Merah didoktrin untuk menghapuskan simbol "kemunduran borjuis."

"Berjalan di jalanan ibu kota pada akhir Agustus [1966], masyarakat melihat kucing mati tergeletak di pinggir jalan dengan kaki depan terikat," kata Frank Dikotter, penulis buku tentang Revolusi Kultural China.

3. Libas Pemberontakan Warga Tibet
PKC menduduki negara Tibet setelah menginvasi daerah pada Oktober 1950. Pemerintah Tibet kemudian kalah dari tekanan China, menandatangani perjanjian yang memastikan pemimpin spiritual Tibet, yakni Dalai Lama, masih memiliki kewenangan mereka.

Namun, pemberontak pecah di Tibet pada Desember 1958. Kala itu, pemberontak memenuh Lhasa, ibu kota Tibet. Komando militer China kemudian merespons ini dengan mengancam mengebom satu kota.

Pada Maret 1959, kerusuhan kembali terjadi di Lhasa. Kerusuhan ini disebabkan karena masyarakat takut akan upaya penculikan Dalai Lama dan membawanya ke Beijing.

Upaya tersebut tercium usai pejabat militer China meminta Dalai Lama berkunjung ke markas militer untuk menonton teater dan minum teh. Namun, Dalai Lama harus datang sendiri, tanpa ditemani penjaganya.

Pada 10 Maret, sebanyak 300 ribu warga Tibet memenuhi Istana Norbulingka, yang kala itu adalah tempat tinggal Dalai Lama, untuk mencegah pemimpin Tibet tersebut menyetujui tawaran PKC.

Pada 17 Maret, China menyerang istana tersebut dan membuat Dalai Lama mengungsi ke India. Bentrok pecah di Lhasa, tetapi kubu Tibe kalah karena kekurangan orang dan senjata.

Pada 21 Maret, China mulai menyerang Norbulingka, membunuh puluhan ribu pria, wanita, dan anak-anak yang berada di depan istana tersebut. Militer China juga menindak tegas pemberontakan Tibet, mengeksekusi ajudan Dalai Lama, dan menghancurkan biara-biara utama di Lhasa.

Ribuan warga Tibet kemudian mengungsi ke India, mengikuti Dalai Lama, dikutip dari History.

4. Pembantaian di Tiananmen Square
Insiden Tiananmen Square, yang juga disebut Insiden 4 Juni, merupakan rangkaian aksi protes di China pada 1989. Demonstrasi memuncak pada 3 sampai 4 Juni, membuat pemerintah menindak tegas pedemo di Tiananmen Square di Beijing.

Sebagaimana diberitakan Britannica, demonstrasi itu disebabkan oleh sentimen reformasi politik dan ekonomi yang meluas di kalangan mahasiswa China.

Titik penting demonstrasi ini adalah kala Hu Yaobang, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKC sejak 1980, disuruh mundur dari jabatannya karena mendukung reformasi demokratis.

Hu meninggal dunia pada pertengahan April 1989, dan kemudian dianggap sebagai martir dari kebebasan politik. Kala pemakaman Hu, ribuan mahasiswa berkumpul di Tiananmen Square untuk menuntut demokrasi dan reformasi lainnya.

Namun, PKC memilih mengatasi demonstrasi ini dengan tindakan tegas. Kala tentara mencoba memasuki Tiananmen Square, warga Beijing berkumpul dan menutupi jalanan.

Selain itu, banyak pedemo menempati Tiananmen Square, berdiri di dekat patung yang disebut "Dewi Demokrasi."

Melihat kondisi ini, pasukan China dengan tank dan kendaraan lapis baja mereka meluncurkan tembakan atau melindas siapapun yang menghalangi mereka.

Akibat tindakan keras ini, ribuan orang ditahan dan beberapa di antaranya menerima hukuman penjara. Beberapa lainnya juga dieksekusi.

Berdasarkan data pemerintah, sebanyak 241 orang terbunuh dalam kerusuhan tersebut. Sekitar 7.000 orang terluka.

Namun, banyak orang mengestimasi jumlah kematian jauh lebih besar dalam insiden itu jauh lebih besar.

5. Penindasan Kaum Uighur di Xinjiang
Sejak 2017, pemerintah China telah memenjarakan lebih satu juta warga Muslim Uighur sejak 2017.

Sebagaimana diberitakan CFR, kaum Uighur juga menjadi sasaran pemantauan ketat, kerja paksa, sterilisasi paksa, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia lain.

Tindakan keras China kepada kaum Uighur dilakukan lewat "kamp edukasi vokasi dan pelatihan." Namun, media internasional dan peneliti menyebut kamp itu sebagai kamp reedukasi atau kamp detensi.

Kebanyakan orang yang dikirim ke kamp reedukasi ini ialah karena menjalankan ibadah di gereja, memiliki lebih dari tiga anak, dan mengirimkan teks terkait ayat Al-Quran.

Bahkan, organisasi hak asasi manusia menyebut kejahatan orang-orang tersebut ialah karena menganut Islam.

4 Agenda Kongres PKC

Partai berkuasa China saat ini, yakni Partai Komunis China (PKC) bakal menyelenggarakan kongres tiap lima tahunan pada hari ini Minggu (16/10).

Dalam kongres ini, Presiden Xi Jinping diprediksi bakal tetap menjabat dalam periode ketiga.

Sementara itu, Perdana Menteri Li Keqiang diprediksi bakal lengser pada Maret, dan kongres ini menjadi salah satu ajang penentuan penggantinya.

Kongres ini juga bakal membahas Komite Tetap Politbiro PKC, salah satu badan tertinggi partai tersebut, dikutip dari Reuters.

Lantas, apa saja proses yang terjadi selama Kongres PKC berlangsung?

1. Pemilihan Delegasi Kongres
Sebelum kongres berlangsung, sebanyak 2.296 delegasi PKC bakal dipilih untuk datang ke acara tersebut.

South China Morning Post melaporkan delegasi ini bakal mewakili lebih dari 96 juta anggota PKC di seluruh negara. Mereka dipilih bukan lewat pemilihan bak negara Barat, tetapi lewat beberapa rekomendasi dan tinjauan partai.

Delegasi tersebut bakal dipilih dari 38 unit pemilihan yang mewakili provinsi, bisnis pemerintah, sektor finansial pusat, dan pihak berwenang pusat.

Berdasarkan pemberitaan Xinhua, sejak November tahun lalu hingga Juli, delegasi mengikuti lima tahap proses pemilihan yang "teliti."

Presiden Xi Jinping sendiri memerintahkan proses pemilihan delegasi ini dilakukan dengan standar ketat, pemantauan integritas yang hati-hati, penerapan disiplin pemilihan, dan sosok kepemimpinan yang kuat.

2. Pemilihan Komite Sentral, Politbiro, dan Komite Tetap Politbiro
Sebagaimana dilansir CFR, kepemimpinan dalam PKC disusun dengan piramida. Pemegang kekuasaan tertinggi PKC adalah sekretaris jenderal yang kini diemban Xi Jinping.

Di bawah sekretaris jenderal, terdapat Komite Tetap Politbiro yang beranggotakan tujuh orang.

Di bawah Komite Tetap Politbiro, ada 25 orang yang menjadi bagian dari badan Politbiro PKC.

Setelah Politbiro, ada Komite Sentral yang beranggotakan 370 orang. Kemudian yang menduduki posisi paling bawah adalah Kongres PKC.

Meski begitu, penunjukan Komite Sentral dilakukan dalam Kongres PKC.

Sebagaimana dilansir CNN, delegasi bakal memberikan suara kepada anggota baru Komite Sentral dalam kongres.

Setelah kongres berakhir, Komite Sentral baru bakal bertemu dalam sesi pleno pertama. Di acara itu, mereka menunjuk Politbiro.

Komite Sentral sendiri berperan sebagai dewan direktur PKC dan juga menunjuk Politbiro.

Politbiro memiliki kewenangan untuk menunjuk Komite Tetap Politbiro yang beranggotakan tujuh sampai sembilan orang. Komite ini merupakan pusat dari kekuasaan dan pemerintahan PKC.

3. Pemilihan Perdana Menteri Baru
Sebagaimana diberitakan Reuters, perdana menteri China saat ini, Li Keqiang, bakal mengundurkan diri pada Maret.

Kongres PKC ini dinilai bakal menjadi ajang penunjukkan perdana menteri baru China, yang diketahui berputar pada tiga nominasi.

Wang Yang (67), yang kini menjabat Ketua Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC), digadang-gadang sebagai salah satu kandidat perdana menteri.

Wang sendiri merupakan pejabat level empat dalam Komite Tetap Politbiro.

Kandidat lain yang dapat menggantikan Li adalah Hu Chunhua (59). Hu merupakan salah satu wakil perdana menteri.

Namun, jika Hu tak terpilih menjadi perdana menteri, dia mungkin bakal mendapatkan posisi di Komite Tetap Politbiro.

Selain Hu, kandidat lain untuk perdana menteri China adalah Han Zheng (67). Ia kini menjabat sebagai wakil perdana menteri sekaligus anggota Komite Tetap Politbiro.

Tak hanya itu, Li Qiang (63), yang kini menjabat sebagai Ketua PKC di Shanghai, juga diprediksi bakal mengemban tanggung jawab sebagai perdana menteri.

Namun bila Li tak terpilih, ia mungkin bisa bergabung dalam Komite Tetap Politbiro.

4. Kekuasaan Xi Jinping di PKC
Berdasarkan pemberitaan CNN, selama dua dekade terakhir, sekretaris jenderal baru ditunjuk di setiap kongres.

Namun sejak kongres terakhir pada 2017, Xi menunjukkan niatnya untuk memperkokoh kekuasaan atas seluruh faktor kekuasaan China, yang kekuasaan atas partai, negara, dan militer.

Dalam kongres PKC sebelumnya, Xi memecahkan tradisi dengan tidak mengangkat calon penerus Komite Tetap Politbiro.

Beberapa bulan setelahnya, China menghapus batas periode kepemimpinan Presiden China. Langkah ini dinilai merupakan cara Xi untuk bisa berkuasa selama tiga periode di Negeri Tirai Bambu.

Selain itu, Xi diprediksi akan memecahkan norma tak tertulis berkaitan dengan batas umur informal partai.

Norma di PKC adalah pejabat senior yang berumur 68 tahun ke atas kala kongres berlangsung bakal mengundurkan diri. Namun, jika Xi, yang kini berumur 69 tahun tetap menjabat, dia bakal memecah norma tersebut.(han)