Mencermati RUU Polri, Kewenangan Bertambah Pengawasan Tetap Minim

Setelah menjadi usul inisiatif DPR, Revisi UU Polri tersebut nantinya akan dibahas oleh anggota Dewan bersama Pemerintah sebelum resmi disahkan menjadi undang-undang.

Jun 3, 2024 - 09:06
Mencermati RUU Polri, Kewenangan Bertambah Pengawasan Tetap Minim

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang perubahan ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Polri sebagai usul inisiatif DPR, pada Selasa (28/5).

Dalam usulannya, terdapat dua pokok bahasan yang akan diakomodasi dalam revisi terbaru UU Polri tersebut. Pertama, terkait penambahan sejumlah kewenangan seperti pengawasan dan pemblokiran di ruang siber hingga penyadapan.

Pokok materi kedua yakni berkaitan dengan batas masa pensiun bagi anggota Polri yang hendak diperpanjang menjadi 60 tahun dan dapat bertambah menjadi 65 tahun bila anggota tersebut menduduki jabatan fungsional.

Setelah menjadi usul inisiatif DPR, Revisi UU Polri tersebut nantinya akan dibahas oleh anggota Dewan bersama Pemerintah sebelum resmi disahkan menjadi undang-undang.

Kendati demikian, rancangan revisi UU Polri tersebut mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak lantaran dinilai menambah banyak kewenangan Korps Bhayangkara tanpa ada penguatan dari segi pengawasan.

Kritik tersebut salah satunya disampaikan oleh Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya. Menurutnya, perubahan yang diatur dalam RUU tersebut masih tidak menyelesaikan masalah institusional Kepolisian.

Terkait wacana perpanjangan batas pensiun misalnya, Dimas menilai belum ada kebutuhan mendesak agar hal tersebut harus diubah. Penambahan batas usia pensiun, kata dia, hanya akan menimbulkan masalah baru terkait proses regenerasi di internal Polri.

Menurutnya, hal yang jauh lebih dibutuhkan bagi Korps Bhayangkara saat ini ialah evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme rekrutmen dan kaderisasi anggota.

"Dikhawatirkan akan berdampak pada proses regenerasi di internal Kepolisian. Namun tidak menyelesaikan masalah penumpukan jumlah Perwira Tinggi dan Menengah dalam internal Polri," ujarnya mengutip CNNIndonesia.com, Rabu (29/5).

Dia juga mengkritik perluasan kewenangan bagai Baintelkam Polri untuk melakukan penyadapan dan penggalangan intelijen. Kritik itu disampaikan KontraS dikarenakan sampai saat ini Indonesia masih belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur aktivitas penyadapan.

Oleh sebab itu, Dimas menilai jika ketentuan tersebut disahkan tanpa ada aturan utama terkait penyadapan bakal sangat rentan terjadi penyalahgunaan kewenangan.

"Sementara itu kewenangan terkait penggalangan intelijen berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan serupa yang dimiliki oleh lembaga khusus Badan Intelijen Negara (BIN)," jelasnya.

Rentan pembatasan internet

Di sisi lain, ia juga turut menyoroti perluasan kewenangan Polri untuk melakukan pengamanan dan pengawasan di Ruang Siber melalui RUU tersebut.

Pasalnya dalam rancangan yang diusulkan DPR, nantinya Polri dapat melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan dan upaya perlambatan akses Ruang Siber.

Padahal, kata Dimas, Polri sendiri telah memiliki preseden buruk pada 2021 ketika melakukan pemblokiran dan perlambatan akses internet secara sepihak di Papua.

Karenanya, ia khawatir jika penambahan kewenangan itu tidak diikuti dengan upaya pengawasan terhadap Polri maka akan menambah banyak aksi pembatasan internet secara sepihak.

"Kewenangan itu sangat rentan disalahgunakan, mengingat intersepsi komunikasi dan intersepsi digital pengaturannya masih lemah sehingga rentan terjadi kesewenang-wenangan dalam implementasinya," tuturnya.

"Perluasan untuk 'membina' dan 'mengawasi' ruang siber jika dilakukan sewenang-wenang dapat melanggar hak privasi warga negara sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik," imbuhnya.

Pendapat tersebut juga diamini oleh Peneliti Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Bambang Rukminto.
Bambang tidak menampik apabila perluasan kewenangan di ruang siber diperlukan untuk mengatasi kejahatan elektronik yang semakin marak terjadi.

Perluasan itu, kata dia, memang memiliki dampak positif agar kepolisian dapat menindak tegas kejahatan siber yang terus berkembang dengan cepat.

Hanya saja, ia menilai jauh sebelum dilakukan perluasan kewenangan, pemerintah seharusnya terlebih dahulu menyiapkan perangkat pengawasan terhadap Polri salah satunya dengan melakukan revisi pada KUHAP.

"Sebelum memberikan kewenangan yang besar pada Polri terkait pengawasan dan penindakan di ruang siber, harus disiapkan perangkat pengawasannya. Salah satunya revisi KUHAP yang bisa mengantisipasi problematika di ruang siber," tuturnya.

Lebih lanjut, ia curiga dengan banyaknya penambahan kewenangan dan perpanjangan masa pensiun justru berpotensi menjadikan Polri sebagai alat hegemoni kekuasaan.

"Ini bahaya, karena lembaga negara yang diberikan kewenangan penegakan hukum bisa dijadikan alat politik kekuasaan dan bisa dijadikan alat untuk menekan hak-hak masyarakat," jelasnya.

Karenanya Bambang mendorong agar RUU Polri juga turut mengakomodasi penguatan sistem kontrol dan pengawasan eksternal seperti Kompolnas.

Ia memandang penguatan bisa dengan mudah dilakukan lewat penambahan jumlah wakil dari masyarakat dalam penegakan etik dan disiplin anggota Polri.

"Selain memberi masukan pada Presiden terkait pemilihan Kapolri, maupun memberikan masukan pada arah kebijakan Polri," tuturnya.

Bambang menegaskan seharusnya perbaikan peraturan Kepolisian dilakukan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat untuk mengikuti perkembangan zaman bukannya kebutuhan internal institusi.

"Revisi Undang-Undang Polri harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan institusi Polri belaka," ujarnya.(han)