Mencari Tahu Kehendak Rakyat soal Pemimpin Kota Malang Kedepan Lewat Survei

Berdasarkan hasil survey dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang masuk ke meja redaksi, H. Mohamad Anton menempati urutan puncak dengan keterpilihan 41 persen, disusul dibawahnya Heri Cahyono 16 persen, HM. Sutiaji 11 persen, Wahyu Hidayat 6 persen dan yang paling buncit Sofyan Edi Djarwoko di bawah 5 persen.

Jun 25, 2024 - 07:18
Mencari Tahu Kehendak Rakyat soal Pemimpin Kota Malang Kedepan Lewat Survei

NUSADAILY.COM – MALANG – Hiruk pikuk siapa yang bakal menjadi calon walikota Malang, yang sekiranya akan diusung oleh parpol kian mengemuka seiring dengan semakin dekatnya pendaftaran cakada serentak ke KPU pada 27 Agustus mendatang.

Di Kota Malang, muncul tengara bakal calon walikota akan diikuti oleh 4 calon setelah calon perseorangan oleh KPU Kota Malang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena surat dukungan.

Kabar yang didapat oleh Nusadaily.com dari sebuah sumber menyebut, ke empat calon itu masing-masing H. Mohamad Anton, HM. Sutiaji, Wahyu Hidayat dan Sofyan Edy Djarwoko.

Berdasarkan hasil survey dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang masuk ke meja redaksi, H. Mohamad Anton menempati urutan puncak dengan keterpilihan 41 persen, disusul dibawahnya Heri Cahyono 16 persen, HM. Sutiaji 11 persen, Wahyu Hidayat 6 persen dan yang paling buncit Sofyan Edi Djarwoko di bawah 5 persen.

Sekendang sepenarian dengan hasil survei LSI, Ahmad Fajar Ketua RT 5/ RW 5 Kelurahan Rampal Celaket menyatakan, “kalau Abah Anton bisa lolos yang lain lewat”, katanya.

Pernyataan yang tak jauh beda disampaikan oleh Bambang, salah satu Ketua RW di Dapil Lowokwaru, “kalau 4 nama yang muncul dipertandingkan di pilkada Kota Malang, maka Abah Anton akan metal (menang total red.),” kata Bambang.

Beberapa Ketua RT di Kedungkandang, Sukun dan Blimbing ketiak dimintai komentarnya juga menyatakan hal yang sama.

Namun pertanyaanya apakah KPU akan meloloskan Anton sebagai cakada mengingat masih ada persoalan hukum yang melilitnya?

Robikin Emhas, SH MH, praktisi hukum dan anggota Forum Pengacara Konstitusi yang juga Managing Partner pada ART & PARTNER Law Firm di Jakarta, menyatakan berkaca pada kasus Irman Gusman di MK, memiliki keserupaan dengan kasus yang dialami oleh Anton.

Menurut Robikin, pertimbangan hukum putusan MK tersebut antara lain memberi arah dan garis demarkasi yang tegas.

Yakni, yang dimaksud mantan terpidana harus jeda 5 tahun adalah bagi mantan terpidana yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkaitan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih alias 5 (tahun) ke atas. 

Sedangkan untuk tindak pidana yang diancam hukuman penjara 5 tahun ke bawah, tidak termasuk yang harus jeda 5 tahun.

"Maka, merujuk pada putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dibacakan hari Senin tanggal 10 Juni 2024 terhadap gugatan Irman Gusman, maka secara hukum Abah Anton akan melenggang sebagai calon wali kota Malang di pilkada serentak 27 November nanti," jelas letua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Masa Khidmat 2015-2021 ini.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Fraksi Damai, Gagah Soeryo Pamoekti yang juga Anggota DPRD Kota Malang ini menyebut, dirinya diminta oleh Ketua PAN dan Demokrat untuk segera bersilaturrahmi dengan Anton sepulang dari tanah suci.

“Saya memang diminta oleh fraksi untuk melakukan komunikasi dengan Abah Anton sepulang beliau menunaikan ibadah haji, pesan teman-teman di fraksi meminta agar Abah meminta tafsir hukum tersendiri terkait Surat Keputusan MK no 56 Tahun 2019 itu,” kata Gagah.

Ada tiga hal yang bisa didapat kenapa Fraksi Damai meminta agar Anton segera meminta tafsir hukum ke MK, pertama agar kasus hukum Anton menjadi terang benderang, kedua, Masyarakat pemilihnya menjadi tenang, tidak dihantui dengan beragam pertanyaan antara bisa dan tidak bisa nyalon, dan yang terakhir, partai yang sudah berniat mengusung ini bisa segera bersama-sama berkampanya untuk Anton, katanya.(oer/wan)