Melihat Panas – Adem Hubungan PDIP dengan NasDem

Sindiran itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai perayaan Sumpah Pemuda di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2022). Hasto awalnya menegaskan partainya menerapkan kedisiplinan dari berbagai aspek.

Oct 29, 2022 - 17:32
Melihat Panas – Adem Hubungan PDIP dengan NasDem

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Hubungan PDIP dengan NasDem sejak didirikan oleh Surya Paloh 11 tahun lalu memang tak pernah benar-benar panas juga tak pernah benar – benar adem.

Dalam beberapa bulan belakangan, hubungan kedua partai yang sempat adem kini lagi-lagi memanas.

Kalau hubungan keduanya kembali panas karena kalimat Anies Baswedan 'antitesis' Presiden Jokowi, kini situasi itu terulang dan berawal dari sindiran PDIP soal pendukung Jokowi tapi gandeng erat partai pengkritik.

Pendukung Jokowi Kini Erat dengan Pengkritik
Sindiran itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai perayaan Sumpah Pemuda di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2022). Hasto awalnya menegaskan partainya menerapkan kedisiplinan dari berbagai aspek.

Hasto lantas memperingatkan jangan sampai mengaku jadi pendukung setia Jokowi-Ma'ruf tapi kini gandeng erat partai pengkritik.

"PDI Perjuangan sebagai partai pelopor harus memiliki disiplin berdemokrasi, disiplin teori, disiplin gerakan, dan disiplin dalam bertindak," kata Hasto dalam perayaan Sumpah Pemuda di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Jumat (28/10/2022).

"Jangan ikrar terhadap disiplin, mengaku mendukung pemerintah Pak Jokowi dan kemudian Bapak Kiai Ma'ruf Amin sampai akhir tahun, tetapi bergandengan erat dengan partai-partai yang setiap hari mengkritik Pak Jokowi," sambungnya.

Hasto mengharapkan PDIP dapat melahirkan pemuda-pemudi gemblengan yang memiliki kesadaran ideologis berdasarkan Pancasila.

"Pemuda yang memiliki kesadaran demokratik untuk meningkatkan seluruh kemampuan profesional dan jati dirinya, meningkatkan personality, meningkatkan kemampuan dalam transformasi organisasi yang dipimpinnya untuk kemajuan bagi Indonesia, tetapi pada saat bersamaan dia berdiri kokoh pada kebudayaan," kata dia.

Meski tersirat, pernyataan Hasto ini seperti ditujukan kepada NasDem. Sebab NasDem merupakan partai koalisi Jokowi yang saat ini tengah menjalin komunikasi intens dengan partai oposisi yakni Demokrat dan PKS untuk koalisi di 2024.

Respons NasDem
NasDem menilai partai pengkritik pemerintah Jokowi saat ini bukanlah partai terlarang semisal PKI. NasDem lantas mempertanyakan apa yang menjadi persoalan jika NasDem komunikasi dengan Demokrat dan PKS.

"Kenapa memang kalau kemudian NasDem berkomunikasi dengan PKS, dengan Demokrat? Mereka bukan partai terlarang kok, bukan PKI. Mereka adalah partai yang kemudian diakui oleh negara sebagai partai yang sah di negara kesatuan Republik Indonesia. Terus apa masalahnya?" kata Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Jumat (28/10/2022).

Ali mengatakan Partai Demokrat dan PKS merupakan partai yang sah. Menurutnya, jika kedua partai itu mengkritik pemerintah, maka fungsi demokrasi berjalan dan pemerintah akan semakin dinamis.

"Yang tidak dibenarkan itu kan bergandengan dengan partai terlarang seperti PKI umpamanya, itu tidak boleh, karena itu jelas dilarang, tapi kan kalau PKS, Demokrat partai yang sah, peserta pemilu," ujar Ali.

"Kalau hari ini mereka mengkritik pemerintah ya karena berada di oposisi dan mereka sedang melaksanakan tugas fungsi mereka sebagai oposisi, sehingga membuat pemerintah semakin dinamis. Ini fungsi demokrasi," sambungnya.

Ali kemudian mengajak seluruh pihak untuk menghargai keputusan setiap partai politik (parpol). Ali menegaskan NasDem memahami posisi partainya saat ini.

"Tapi sekali lagi mari kemudian kita sama-sama saling menghargai sikap daripada tiap-tiap partai. NasDem menegaskan sebagai partai yang mandiri, partai yang kemudian tahu menempatkan dirinya," ucap Ali.

Lebih lanjut, Ali menyinggung kesepakatan Partai NasDem dengan koalisi pemerintah Jokowi-Ma'ruf saat ini. Menurutnya, tidak ada kesepakatan yang melarang Partai NasDem untuk berkoalisi dengan partai lain di 2024.

"Tidak ada kesepakatan yang kemudian melarang Partai NasDem berkoalisi dengan partai lain, tidak ada dalam kesepakatan. Yang ada dalam kesepakatan koalisi itu adalah mendukung seluruh kebijakan pemerintah masalah pembangunan," imbuhnya.

PDIP vs NasDem
Awalnya, politikus NasDem Zulfan Lindan mengungkapkan partainya sudah melakukan kajian dengan pendekatan filsafat dialektika sebelum menetapkan Anies Baswedan sebagai bakal capres. NasDem menilai Anies merupakan antitesis dari Jokowi sehingga cocok diusung sebagai bakal capres.

Zulfan menyampaikan hal itu dalam program Adu Perspektif bertema 'Adu Balap Deklarasi, Adu Cepat Koalisi' yang disiarkan detikcom dengan kolaborasi bersama Total Politik. Zulfan mengatakan ada perbedaan jelas antara Jokowi dan Anies.

"Pertama apa, Jokowi ini kita lihat sebagai tesa, tesis, berpikir dan kerja, tesisnya kan begitu Jokowi. Lalu kita mencari antitesa, antitesannya apa? Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu, Anies," kata Zulfan.

PDIP merespons pernyataan Zulfan Lindan yang menilai Anies Baswedan antitesis dari Presiden Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai kalimat itu dapat menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik.

"Jujur saya sangat kaget dengan pernyataan Partai NasDem melalui Pak Zulfan Lindan bahwa Pak Anies merupakan antitesa Pak Jokowi. Ini menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik yang sangat serius," kata Hasto kepada wartawan, Rabu (12/10).

Menurut Hasto, pernyataan Zulfan merupakan penegasan sikap partai NasDem. Dengan mencalonkan Anis, kata Hasto, NasDem juga menjadi antitesis.

"Antitesa artinya merupakan kondisi yang samasekali berbeda, yang berlawanan 180 derajat dengan kondisi status quo. Antitesa artinya vis a vis, diametral. Jadi secara sadar NasDem melalui pernyataan Pak Zulfan Lindan menegaskan hal tersebut," kata Hasto.

"Dengan demikian dalam cara berpikir, kebijakan dan skala prioritas NasDem dengan mencalonkan Pak Anies juga menjadi antitesis," sambungnya.

Hasto lalu mengaitkan sikap NasDem itu dengan para kadernya yang duduk di kursi menteri pemerintahan Jokowi. Hasto menilai hal itu kontradiksi mengingat sikap NasDem saat ini mendukung tokoh yang disebut antitesis Jokowi.

"Bukankah dukungan NasDem terhadap Pak Anies tersebut bersifat wajib bagi kader NasDem. Kecuali NasDem mengecualikan bahwa menteri-menteri yang di kabinet, menyatakan secara formal tidak mendukung Pak Anies. Problematika di pemerintahan Pak Jokowi itu yang harus dijawab dalam perspektif tata negara yang baik. Lalu di mana tanggung jawab etik politik dari partai yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Jokowi ketika gerak capres yang didukung oleh Partai NasDem bersifat antitesa terhadap Presiden Jokowi?" ujarnya.

"Problematika juga muncul, ketika Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet yang bersifat strategis bagi masa depan, namun bersifat rahasia bagi kepentingan bangsa dan negara. Lalu bagaimana hal-hal yang strategis dan fundamental tersebut ketika dibahas dengan menteri-menteri yang partainya memilih capres yang antitesa Pak Jokowi? Ini kan jadi kontradiktif dan rumit," lanjut Hasto.

Hasto meminta NasDem untuk memberikan penjelasan terkait hal itu. "Berbagai persoalan etik tersebut yang harus dijawab, lengkap dengan berbagai kontradiksi kebijakan dalam jalannya pemerintahan," kata dia.(han)