Melihat Hubungan Para Politikus dan Parpol di RI dengan Partai Komunis China

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Kedekatan atau keakraban beberapa Partai Politik (Parpol) di Indonesia dengan Partai Komunia China (PKC) makin terlihat beberapa tahun belakangan ini.

Terlihat, Indonesia tampak akrab dengan China di berbagai sektor. Mulai soal bilateral atau bisnis, bahkan antar partai politik.

Hingga kini setidaknya ada lima partai yang disebut-sebut memiliki jalinan hubungan kemitraan dengan PKC.

Mengutip CNNIndonesia, mereka di antaranya, PDIP, Gerindra, Partai Demokrat, Golkar, dan partai Islam yakni Partai Keadilan Sosial (PKS) serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namun, PPP membantah memiliki hubungan dengan PKC.

Keterlibatan partai Gerindra dan PKS menjadi perhatian, mengingat mereka kerap menyebut kekuatan China yang semakin tumbuh di Indonesia merupakan bentuk ancaman komunis.

Namun, partai-partai RI tetap berhati-hati karena tak ingin dikaitkan dengan ideologi komunis, demikian dikutip The Conversation.

Masyarakat Indonesia memiliki trauma yang mendalam soal komunisme. Partai Komunis Indonesia (PKI) pernah diduga melakukan pembantaian, dan pada 1965 dianggap melakukan upaya kudeta.

Peristiwa itu pada akhirnya berujung pada pelarangan paham komunisme. Ideologi ini juga dianggap mengancam kedaulatan negara.

Pertemuan Partai di RI dan PKC
Sejak 2008, pengurus Golkar dan PKC rutin menggelar pertemuan guna membahas manajemen partai masing-masing.

Dalam salah satu pertemuan, kedua partai ini menyepakati pakta kesepahaman soal aspek yang berkaitan dengan kaderisasi.

Sementara itu, PDIP dan PKC menggelar pertemuan guna membahas kerja sama peningkatan sumber daya manusia dan finansial.

Pada 2013, PDIP juga mengirim 15 kadernya ke China untuk meninjau pusat kesehatan anak dan mempelajari manajemen partai, demikian dikutip Antara.

Dua tahun kemudian, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengunjungi Provinsi Shenzhen untuk meresmikan gedung Pusat Kerja Sama Indonesia-China.

Pemerintah Beijing menyebut gedung tersebut "Gedung Soekarno" sebagai penghargaan selaku presiden pertama RI.

Megawati bahkan menyampaikan pidato dengan judul "Kepemimpinan Politik: Konsensus Baru untuk Partai Politik."

Megawati sendiri pernah mengklaim menghadiri undangan Xi Jinping pada ulang tahun tahun Partai Komunis China.

"Saya diundang Presiden Xi Jinping di ulang tahun partai komunisnya RRC [Republik Rakyat China], saya beri sambutan," kata dia.

Selain Megawati, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan petinggi PKC pada September 2014 lalu.

Surya mengatakan pertemuan itu merupakan pertemuan tak resmi karena kunjungan utama ke China untuk menerima penghargaan profesor kehormatan di Beijing Foreign Studies University.

Dalam pertemuan itu, ia menawarkan kerja sama di bidang kebudayaan, pendidikan, ekonomi dan pertahanan.

Pengamat politik Partai Komunis China, Julia Bader dan Christine Hackenesch, mengatakan dari sisi partai komunis China itu, mempererat hubungan dengan RI menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kepentingan ekonomi.

Hubungan yang harmonis dengan partai Indonesia, menurut mereka, bisa menguntungkan China dalam hal investasi di masa depan.

China menjalin hubungan dengan banyak partai di RI, karena sistem pemerintahan di negara ini multi partai. Mereka tak bisa menebak partai mana yang nantinya berkuasa. Dengan anggapan itu, China memilih memperkuat hubungan dengan sejumlah partai.

Menurut Wakil Direktur Departemen Internasional Komite Sentral PKC, Zhang Xuyi, partainya menaruh perhatian besar terhadap perkembangan politik di Indonesia. Terutama setelah Pemilu pada 2014 lalu, demikian dikutip Eurasia Review.

Lebih lanjut, Zhang mengatakan tercatat 600 pihak dari seluruh dunia bekerja sama dengan China, termasuk dari Indonesia.

Menelisik Jejak Hubungan RI-China
Sebetulnya jejak hubungan Indonesia-China bisa ditelisik pada 1950. RI bahkan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjalin hubungan resmi dengan Negeri Tirai Bambu.

Enam bulan usai China menjadi Republik Rakyat China (RRC), mereka dan Indonesia menandatangani perjanjian perdagangan.

Lalu pada April 1955, Perdana Menteri Zhao Enlai turut menghadiri Konferensi Asia Afrika di Bandung.

Tahun-tahun selanjutnya hubungan kedua negara ini diwarnai saling kunjung.

Namun, peristiwa G-30 September PKI 1960 menjadi titik buruk hubungan China-RI. Tujuh tahun setelahnya, Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan China.

Pemerintah saat itu, yang dipimpin Soeharto, mencurigai Beijing terlibat dalam peristiwa yang dikenal G30SPKI.

Usai 23 tahun berlalu, kedua pihak ini melakukan normalisasi hubungan melalui Komunike Bersama "The Resumption of the Diplomatic relation Between Two Countries."

Ketegangan kembali terlihat saat kerusuhan 1998 pecah. Ketika itu, etnis China di Indonesia menjadi target kerusuhan. Banyak perempuan etnis ini menjadi korban perkosaan, banyak pula yang mengalami penjarahan.

Merespons insiden itu, pemerintah China langsung menyuarakan keprihatinannya. Mereka meminta agar pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh melindungi etnis China.

Setelah ketegangan itu, Indonesia, di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gusdur) membuka jalan diplomasi yang lebih erat. Ia bahkan menjadikan China sebagai negara pertama yang dikunjungi tak lama usai dilantik pada 1999.

Pengamat hubungan internasional di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, Lidya Christian Sinaga, menulis jurnal dengan judul "Hubungan Indonesia-Cina Dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara: Perspektif Indonesia" soal lawatan Gusdur.

"Kunjungan tersebut menjadi babak baru peningkatan hubungan China dan Indonesia," kata Lidya dalam laporan itu.

Hubungan kedua negara ini semakin meningkat, terutama di bidang ekonomi dan politik. Kemesraan kedua negara mencapai pada 2005, saat mereka menandatangani Deklarasi Kemitraan Strategis.

Ekonomi China saat itu tengah tumbuh signifikan, tren positif ini berpengaruh terhadap hubungan Jakarta-Beijing hingga sekarang.(han)