Melihat Gelagat Maju Mundur Para Investor di Proyek IKN

Menanggapi alotnya investasi swasta di IKN tersebut, Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan proyek IKN itu yang bersifat multiyears membutuhkan komitmen bukan dari presiden tapi dari presiden selanjutnya.

Nov 26, 2022 - 17:04

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seharusnya mulai masuk fase pembangunan tahun ini.

Namun, investasi pada proyek tersebut nampaknya masih sangat sedikit sehingga rencana pengembangan lokasi itu terkesan mandek.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan belum lama ini menagih janji swasta untuk segera berinvestasi di IKN Nusantara.

Salah satu pihak swasta yang ditagih ada PT Ciputra Development Tbk atau Ciputra Group terkait investasi lahan di IKN Nusantara.

"Komitmen yang betul-betul riil saya belum dengar dari Ciputra. Ciputra Group. Pak Budiarsa berapa hektar? Tadi saya lihat masih ngambang gitu lho," kata Jokowi.

Mantan wali kota Solo itu pun mengungkapkan bahwa Ciputra Group akan berinvestasi lahan seluas 300 hektare (ha) di IKN.

Jokowi mengatakan lahan seluas 300 ha itu adalah tahap pertama investasi Ciputra Group di IKN. Ia pun meminta Budiarsa untuk segera merealisasikan minatnya.

"Ya mungkin ini pertama, tapi 300 hektare ini sudah luas sekali. Asal segera dimulai Pak Budiarsa," kata Jokowi.

Ia juga mengingatkan seluruh investor untuk tidak ragu berinvestasi di IKN. Pasalnya payung hukum IKN pun sudah jelas, yakni Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Tak hanya menagih ke swasta, Jokowi juga meminta Dewan Penasihat Ibu Kota Nusantara (IKN) Tony Blair turut mempromosikan IKN ke dunia internasional.

"Presiden minta Tony Blair dan Tony Blair kebetulan menawarkan diri juga untuk membantu promosikan ibu kota baru ini ke internasional," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, melalui keterangan resmi, Rabu (19/10).

Sementara itu, meski proyek IKN Nusantara terlihat jauh panggang dari api, tetapi Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono sudah mengklaim industri food and beverage seperti gerai kopi luar negeri, Starbucks, akan masuk di ibu kota negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Selain Starbucks, industri kuliner lain yang diklaim akan masuk ke ibu kota baru yaitu Kopi Kenangan, dan Kopi Tuku.

"Nanti di IKN ada kopi yang kelasnya Starbucks, Kopi Kenangan, Kopi Tuku, itu kita ingin keberagaman," katanya dalam Pre Market Sounding Proyek IKN seperti dikutip dari Detik.

Bambang menyebut para pengusaha kuliner tersebut sudah menghubungi badan otorita untuk menanyakan proses investasi di IKN.

Perlu Kepastian
Menanggapi alotnya investasi swasta di IKN tersebut, Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan proyek IKN itu yang bersifat multiyears membutuhkan komitmen bukan dari presiden tapi dari presiden selanjutnya.

"Makanya saya melihat tidak ada kepastian dari keberlangsungan project ini. Beda presiden pasti beda prioritas programnya mbak. Makanya banyak investor yang ragu untuk melanjutkan investasinya," tutur Nailul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/10).

Ia mengatakan hal itu bisa dilihat dari beberapa investor yang kabarnya mundur dari investasi IKN.

"Kalau benar terjadi mundur massalnya investor, saya khawatir IKN menjadi mega project yang terbengkalai, atau The Next Hambalang," katanya.

Ancaman Resesi Ekonomi
Ekonom Celios Bhima Yudhistira menambahkan maju mundurnya investor ke IKN Nusantara selain karena faktor political guarantee dan untung rugi bisnis, juga mempertimbangkan hal lain seperti ancaman resesi ekonomi tahun depan.

"Bagi pelaku usaha risiko politik tetap jadi pertimbangan selain masalah untung rugi proyek. Misalnya soal biaya material konstruksi yang semakin mahal akibat selisih kurs, ancaman resesi global, sehingga biaya pinjaman kredit konstruksi di perbankan mulai naik akibat penyesuaian suku bunga," tutur Bhima.

Ia mengatakan dalam proyek IKN Nusantara, belum ada gambaran hitungan bisnis yang akan kembali ke pengusaha.

"Dalam hitung hitungan bisnis inilah kelemahan pemerintah, belum ada gambaran IRR proyek fasilitas pendukung terutama yang komersial itu berapa? Belajar dari proyek infrastruktur yang masif dibangun di era jokowi, IRR nya kecil," katanya.

Sementara itu, Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal membenarkan jika masalah IKN Nusantara saat ini adalah soal pembiayaan dan investasi. Sejauh ini dana yang digunakan baru berasal dari APBN terbatas.

Faisal menilai penyebab investor maju mundur untuk menanamkan modalnya di IKN karena rencana yang ada hingga kini masih belum jelas. Padahal, 2 tahun lagi sudah ada pergantian presiden.

"Ini sebetulnya tahapannya seperti apa, gambarannya seperti apa, apa yang bisa dijanjikan untuk pengembalian investasi, sebetulnya cara pandang investor kan seperti itu, menanamkan modal untuk membangun IKN. Nah sampai hari ini masih belum clear dari rencana pembangunan IKN Nusantara," kata Faisal.(han)