Megawati Soekarnoputri Memberikan Isyarat Gabung ke Koalisi Besar Usai Pertemuan 5 Partai Politik

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Megawati Soekarnoputri disebut memberikan isyarat jika gabung ke koalisi besar yang mencuat usai pertemuan lima partai politik pro pemerintah. Syarat itu yakni PDIP harus mendapat posisi calon presiden (capres) atau RI 1.
Untuk diketahui, pertemuan lima parpol itu berlangsung pada Minggu (2/4/2023) di Kantor PAN. Adapun kelima parpol itu yakni Gerindra, PKB, PAN, PPP, dan Golkar. Presiden Jokowi pun hadir dalam pertemuan itu.

Kembali ke isyarat Mega soal jatah RI 1, hal itu diungkap oleh politisi PDIP Budiman Sudjatmiko. Budiman mengatakan bahwa peluang gabung itu sudah diamini oleh Megawati Soekarnoputri.

BACA JUGA : Sidang Tuntutan AG dalam Kasus Penganiayaan David Digelar...

"Tentu saja PDIP sebagaimana dikatakan Ibu Ketum, tentu targetnya PDIP RI 1, kan gitu ya. Wajar kan. Artinya itu sudah ditegaskan Bu Ketum Megawati bahwa PDIP bersedia untuk masuk koalisi besar, tentu saja yang perlu ditegaskan target PDIP adalah RI 1. RI 2-nya terbuka bagi yang lain," kata Budiman saat dihubungi, Selasa (4/4/2023).dilansir dari detik.com

Lantas bagaimana responns kelima partai tersebut?

Gerindra Gerindra mengatakan pembahasan terkait koalisi besar perlu dibicarakan bersama hingga menjadi suatu kesepakatan.

"Jadi begini, apapun yang disampaikan mengenai koalisi besar tentunya semua harus dibicarakan bersama-sama baru kemudian ini menjadi suatu koalisi besar yang benar-benar menjadi koalisi dari partai partai yang ada. Karena itu saya tidak mau tanggapi siapa capres dan cawapres, karena itu adalah kewenangan partai partai ini untuk membicarakan pada saat mereka bertemu," kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Dasco menegaskan pertemuan 5 ketua umum parpol di markas PAN kemarin merupakan pertemuan awal. Dasco menegaskan masih terlalu dini untuk membicarakan capres dari wacana koalisi besar.

BACA JUGA : Mario Sampaikan Dugaan Pelecehan dalam Sidang AG, Informasi...

"Kalau kemarin kan itu pertemuan 5 partai baru pertemuan awal, saya pikir masih terlalu dini kita mau bicara soal capres, karena partai partai tentunya juga mempunyai aspirasi masing masing yang harus kita dengarkan," tuturnya.

PKB Ketua DPP PKB Daniel Johan, wacana koalisi besar belum tentu jelas. Namun, jika jelaspun pihaknya tetap akan mendorong Ketua Umumnya Cak Imin maju capres.

"Iya dong PKB tetap mengajukan Cak Imin karena itu amanat muktamar, pegangan dasar PKB bersama Gerindra membentuk KKIR adalah capres cawapres ditentukan langsung oleh kedua ketum, Cak Imin dan Pak Prabowo, dan kesepakatan ini masih dipegang teguh oleh kedua partai sehingga semakin solid hingga saat ini, dan ini juga menjadi dasar utama untuk terbuka dengan partai dan koalisi lain," jelasnya.

Lebih lanjut, Daniel Johan lalu menanggapi PDIP yang setuju bergabung jika mendapat jatah capres. Menurutnya, bergabungnya PDIP lebih baik untuk koalisi besar.

"Bagus saja sehingga nanti di parlemen semakin kuat dan stabil dan program-program yang penting untuk rakyat semakin lancar," ujarnya.
Golkar meminta PDIP untuk gabung terlebih dahulu jika ada niatan. Perihal capres-cawapres menurutnya persoalan nanti.

"Jika PDIP mempunyai kesamaan pandangan tentang bagaimana membangun bangsa ini ke depan, ya monggo. Soal siapa yang akan jadi capres, kita bahas nantilah," kata Juru Bicara Golkar Tantowi Yahya saat dihubungi, Rabu (5/4/2023).
Tantowi mengatakan koalisi besar barulah wacana. Menurutnya masih ada pertemuan lanjutan supaya bisa mematangkan koalisi tersebut

"Koalisi besar ini baru fondasi. Masih akan ada beberapa pertemuan lagi untuk membangun rumah dan atapnya. Artinya, masih terlalu awal untuk bicara siapa capres dan cawapresnya," ungkap Tantowi.

PAN Waketum PAN Yandri Susanto menilai suasana koalisi saat ini masih dinamis. Dia mengatakan perlunya waktu untuk mematangkan koalisi besar.

"Masih perlu waktu utk pematangan kesepakatan-kesepakatan, sekarang masih sangat dinamis," kata Yandri kepada wartawan, Rabu (5/4/2023) Meski begitu, Yandri menilai tak masalah dengan keinginan PDIP itu. Tapi menurutnya, perlu ada kesepakatan menentukan capres-cawapres.

"Nggak apa-apa itu namanya harapan sah-sah saja tapi keputusan akhir harus ada kesepakatan bersama bilamana koalisi besar benar terwujud, karena sampe sekarang koalisi besar ini baru sebatas wacana belum konkrit," ungkap Yandri.

PPP Sama halnya dengan PAN, PPP juga menyebut perlu ada musyawarah bersama untuk menentukan capres-cawapres. Meski begitu dia menganggap wajar dengan permintaan PDIP sebagai partai pemenang pemilu.

"Soal capres yang dikehendaki PDIP ya itu posisi yang sangat wajar disampaikan oleh partai terbesar dan pemenang Pemilu lalu. Ini hal yang terbuka untuk bisa dimusyawarahkan bersama," kata Arsul saat dihubungi, Rabu (5/4/2023).

Arsul menilai keinginan PDIP bergabung bukan hanya sebatas syarat capres. Menurutnya, PDIP juga pasti menginginkan adanya kesinambungan pembangunan dari pemimpin setelah Jokowi.

"PPP melihat bahwa mayoritas parpol yang ada dalam koalisi pemerintahan saat ini, termasuk PDIP, juga menginginkan agar ada kesinambungan program pembangunan di berbagai bidang yang telah dan sedang berjalan," ucapnya.

Karena itu lah, Arsul melihat PDIP justru sedang mempertegas posisinya di 2024. Dia menyebut PDIP pasti punya pandangan yang sama bahwa partai-partai Pro Jokowi masih merupakan mitra yang tepat di 2024.

"PPP yakin bahwa PDIP juga berpandangan bahwa parpol-parpol yang selama ini berkoalisi itu masih merupakan mitra yang cocok bagi PDIP untuk terus bersama jika nanti bisa memenangkan Pilpres lagi," ujar dia.(ris)