Masinton Sentil Bamsoet soal Tunda Pemilu: Era Soeharto Bisa Terulang Jika Paksakan Jokowi 3 Periode
Masinton mengatakan argumentasi perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024 itu harus menyaring pendapat publik. Ia pun menegaskan semua pihak harus kembali kepada konstitusi. Apabila wacana tersebut dipaksakan, ia khawatir Indonesia akan mengulang sejarah era Soeharto.
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu merespons pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) terkait isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali dihembuskan belum lama ini.
Masinton menilai wacana tersebut seharusnya disertai dengan urgensi dan argumentasi yang kuat sebelum disampaikan ke publik.
Masinton menilai, wacana tersebut bisa berpotensi menjadi boomerang bagi Jokowi jika terus disuarakan.
"Jika argumentasi perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilunya tidak diterima masyarakat dan cenderung dipaksakan, itu bisa jadi nanti menjadi bolak-balik. Bisa jadi boomerang terhadap Pak Jokowi sendiri," kata Masinton di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (12/12).
"Apa yang sudah dikerjakan akan jadi hilang seketika," imbuhnya.
Masinton mengatakan argumentasi perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024 itu harus menyaring pendapat publik.
Ia pun menegaskan semua pihak harus kembali kepada konstitusi. Apabila wacana tersebut dipaksakan, ia khawatir Indonesia akan mengulang sejarah era Soeharto.
Masinton berharap kondisi kekacauan yang mengakibatkan krisis ekonomi dan puncaknya gerakan mahasiswa Indonesia menduduki gedung DPR tidak terjadi selama era pemerintahan Jokowi.
"Kalau dipaksakan bisa seperti Soeharto dulu. 1997 pemilu, dan kemudian 1997 juga Pak Harto diangkat di sidang MPR. Kemudian sejak Pak Harto dilantik di sidang MPR, muncul krisis ekonomi, berpuncak pada krisis politik dan gerakan mahasiswa menduduki DPR, dan 21 Mei Pak Harto menyatakan berhenti," jelas Masinton.
Wacana yang kembali dihembuskan terkait perpanjangan masa jabatan presiden itu Bamsoet sampaikan saat merespons hasil survei Poltracking Indonesia yang menyebutkan sebanyak 73,2 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Bamsoet lantas mempertanyakan apakah hasil survei tersebut berbanding lurus dengan keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi lebih dari dua periode.
"Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat terhadap beliau (Presiden Jokowi) tetap memimpin kita melewati masa transisi ini?" kata Bamsoet dalam diskusi Proyeksi Ekonomi Politik Nasional, Catatan Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf, Kamis (9/12).
Namun demikian, baru-baru ini Bamsoet mengklaim pernyataannya sekadar mengajak publik untuk berpikir. Ia menegaskan tidak meminta pemilu ditunda.
"Saya kan hanya mengajak berpikir. Masa berpikir saja tidak boleh?" kata Bamsoet kepada wartawan, Sabtu (10/12).
Bamsoet menjelaskan tahapan Pemilu 2024 sedang berjalan sesuai aturan UU Pemilu. Ia mengatakan Pemilu 2024 akan terselenggara, kecuali ada faktor alam maupun non-alam, perang, dan lain-lain yang menyebabkan pemilu tidak bisa dijalankan seluruhnya atau sebagian.(han)
