Macet di Sudirman Imbas Demo Depan Gedung DPR

"Masih jalan sih pelan-pelan ambil kiri aja, macet tapi nggak sampai berhenti," ungkapnya. Pengendara ojol lainnya bernama Anwar, menduga bahwa kemacetan ini imbas dari adanya demo di depan Gedung DPR. Dia juga mengatakan bahwa jarang terjadi kemacetan seperti ini di siang hari.

Macet di Sudirman Imbas Demo Depan Gedung DPR
Macet di Sudirman Imbas Demo Depan Gedung DPR

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Demo perangkat desa se-Indonesia di depan gedung DPR, Jakarta, berimbas kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman. Salah satu pengendara ojol, Imam, menyebut bahwa kemacetan terjadi mulai dari Jalan Gatot Subroto.
"Mulai dari Gatsu situ (macetnya) tadi mah saya," kata Imam ditemui di sekitar JPO Polda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Rabu (25/1/2023).

Imam masih bisa memacu kendaraannya dengan pelan. Dia mengambil lajur paling kiri untuk tetap bisa berjalan.

BACA JUGA : Anak Haji Lulung di PPP Lengser Bukan Karena Dukung Anies...

"Masih jalan sih pelan-pelan ambil kiri aja, macet tapi nggak sampai berhenti," ungkapnya.
Pengendara ojol lainnya bernama Anwar, menduga bahwa kemacetan ini imbas dari adanya demo di depan Gedung DPR. Dia juga mengatakan bahwa jarang terjadi kemacetan seperti ini di siang hari.

"Jarang siang gini macet kayak gini mah, kayaknya gara-gara demo di DPR itu," katanya di lokasi yang sama.

Dia mengetahui bahwa ada demo di depan gedung DPR dari pagi tadi. Anwar menduga bahwa kemacetan akan sedikit bertambah saat massa demo bubar.

"Dari pagi tadi itu demonya, paling siang ini udah beres. Iya, mungkin pas bubaran tambah macet dikit," ucapnya.
Unjuk Rasa Perangkat Desa
Diketahui, perangkat desa se-Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Mereka menuntut terkait kejelasan status kepegawaian perangkat desa.

"Kita ingin menanyakan kejelasan status kita sebagai perangkat desa. Sampai saat ini belum ada kejelasan secara tertulis kami termasuk ASN, PNS, honorer, karyawan swasta, atau kuli, kita ndak tahu," ujar Ketua Panitia Silahturahmi Nasional PPDI Cuk Suyadi kepada wartawan.

BACA JUGA : Demo Jakarta Hari Ini, Ada Pengalihan Arus di Jalan Gatot...

Suyadi menyebutkan mereka ingin mendapat payung hukum yang jelas terkait status kepegawaian mereka. Selain itu, mereka menuntut penerbitan nomor induk perangkat desa (NIPD).

"Sejauh ini yang ada di unsur kepegawaian itu PNS dan P3K. Nah, kita tidak masuk di keduanya. Tuntutan kita perangkat desa dimasukkan dalam unsur kepegawaian itu," ujarnya.(ris)