Minggu, Juli 3, 2022
BerandaLifestylePeopleDari ‘Bagelen’, Barisan Celeng Berjuang Muncul

Dari ‘Bagelen’, Barisan Celeng Berjuang Muncul

A. Posisi Sentral Bagelen di Masa Lalu

NUSADAILY.COM – PURWOREJO – Prananda Prabowo Keturunan Pejuang Bagelen di Perang Diponegoro. Tanah Bagelen berlokasi di bagian selatan Jawa Tengah.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Menurut tata negara Mataram era Sultan Agung, Tanah Bagelen terdiri atas dua bagian dalam satu kesatuan, yaitu: (a) wilayah Bagelen di sebelah barat Kali Progo hingga di timur Sungai Bogowonto, yang konon dinamai “Tumbak Anyar”. (b) wilayah barat Kali Bogowonto hingga di timur Sungai Donan (Cilacap ), yang disebut “Urut Sewu”.

Total wilayah Tumbak Anyar dan Urut Sewu itulah yang disebut “Tanah Bagelen” (Sutjipto, 1963 ).

Apabila keberadaan Bagelen dilihat pada administrasi pemerintahan sekarang, tinggal merupakan sebuah kecamatan, di antara 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo.

Kecamatan Bagelen berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pusat kecamatannya berada di Desa Bagelen, yang berjarak sekitar 12 Km dari pusat Kabupaten Purworejo.

Wilayah Kecamatan Bagelen terbilang sempit, hanya 64 km². Kecamatan Bagelen, dan lebih luas lagi Kabupaten Purworejo, berada di wilayah “Kedu Selatan”.

Pada masa Hindia-Belanda, Kedu (penulisan lain “Kedoe” atau “Kedoo”) adalah sebuah Karesidenan, yang mencakup beberapa regent (kaboepaten), yaitu : (1) Magelang, (2) Temanggung, (3) Wonosobo, (4) Kebumen, (5) Purworejo (sebutan yang lebih awal darinya “Bagelen”), dengan pusat Karesidenan di Magelang.

Begelen pada masa Hindia-Belanda

Hal ini berlainan dengan keberadaannya pada masa lampau. Sebelum berdirinya Purworejo, Bagelen adalah pusat pemerintahan di dalam wilayah yang kemudian (pada masa Hindia- Belanda) diberi nama “Purworejo”.

Sebutan yang lebih arkais (tua) dari “Bagelen” adalah “Pagelen”, yang seringkali diberi penjelasan sebagai perubahan penyebutan dari toponimi “Medanggele”. Yang asalnya adalah dari kata “Medang Kamulan (ka-mula-an)”.

Unsur nama “Medang (Mdang)” di Masa Hindu- Buddha, tepatnya masa perajaan Mataram, dijadikan sebutan bagi “bhumi Mataram”.

Dalam sumber data epigrafis (prasasti) ketika era pemerintahan raja Balitung dan sesudahnya acap terdapat penamaan dan lokasi “i Mdang i bhumi Mataram ri Pohpitu”.

Konon, Pohpitu merupakan lokasi di mana kadatwan (pusat pemerintahan) Mataram berada, yang lokasi Pohpitu berada di Kabupaten Purworejo.

Pada era “Perang Jawa (Perang Diponegoro)” tahun 1825-1830, malahan Bagelen sempat dijadikan sebagai karesidenan, dengan pusat karesidenan berada di Purworejo, yang terdiri atas (1) Kadipaten Semawung (cikal-bakal dari “Kutoarjo”) dan (2) Kadipaten Purworejo.

Dalam perkembangannya, Kemudian (tahun 1936) Semawung beserta sebagian wilayah dari Kadipaten Urut Sewu (Ledok) digabung dengan Purworejo — sementara Urut Sewu itu sendiri menjadi Kabupaten Wonosobo.

Jelas tergambar bahwa di masa lampau Bagelen (cikal-bakal dari Purworejo) terbilang penting.

Demikian pula terdapat sejumlah tokoh asal Bagelen yang sangat disegani, seperti Sunan Geseng, yang dikenal sebagai “ulama besar” yang meng-Islam-kan wilayah di timur sungai Lukola dan pengaruhnya sampai ke Daerah Istimewa Yogyakarta dan Magelang.

Dalam pembentukan Kerajaan Mataram Islam, para tokoh Bagelen adalah pasukan andalan dari Sutawijaya (Panembahan Senapati, tahun 1587-1601). Tatkala berlangsung “Perang Diponegoro”, Tanah Bagelen menjadi ajang pertempuran sebab Pangeran Diponegoro mendapat dukungan luas warga Bagelen. Di antara para tokoh di Bagelen pada masa lalu itu adalah leluhur dari Mohammad Prananda Probowo.

BERITA KHUSUS

Berkunjung ke Kota Batu, Sandiaga Uno Buka Workshop Minuman Kekinian Pelaku UMKM

NUSADAILY.COM-KOTA BATU – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno berkunjung ke Balai Kota Among Tani, Kota Batu (Rabu, 29/6). Sandiaga membuka acara...

BERITA TERBARU

Tak Hanya Mobil, Motor Mewah pun Diusulkan Dilarang Pakai Pertalite

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Mobil di atas 2.000 cc bukan satu-satunya kendaraan yang diusulkan agar tidak lagi bisa mengkonsumsi BBM subsidi jenis Pertalite. Badan...

NUSADAILY.COM - PURWOREJO - Prananda Prabowo Keturunan Pejuang Bagelen di Perang Diponegoro. Tanah Bagelen berlokasi di bagian selatan Jawa Tengah.

Menurut tata negara Mataram era Sultan Agung, Tanah Bagelen terdiri atas dua bagian dalam satu kesatuan, yaitu: (a) wilayah Bagelen di sebelah barat Kali Progo hingga di timur Sungai Bogowonto, yang konon dinamai “Tumbak Anyar”. (b) wilayah barat Kali Bogowonto hingga di timur Sungai Donan (Cilacap ), yang disebut “Urut Sewu”.

Total wilayah Tumbak Anyar dan Urut Sewu itulah yang disebut “Tanah Bagelen” (Sutjipto, 1963 ).

Apabila keberadaan Bagelen dilihat pada administrasi pemerintahan sekarang, tinggal merupakan sebuah kecamatan, di antara 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo.

Kecamatan Bagelen berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pusat kecamatannya berada di Desa Bagelen, yang berjarak sekitar 12 Km dari pusat Kabupaten Purworejo.

Wilayah Kecamatan Bagelen terbilang sempit, hanya 64 km². Kecamatan Bagelen, dan lebih luas lagi Kabupaten Purworejo, berada di wilayah “Kedu Selatan”.

Pada masa Hindia-Belanda, Kedu (penulisan lain “Kedoe” atau “Kedoo”) adalah sebuah Karesidenan, yang mencakup beberapa regent (kaboepaten), yaitu : (1) Magelang, (2) Temanggung, (3) Wonosobo, (4) Kebumen, (5) Purworejo (sebutan yang lebih awal darinya “Bagelen”), dengan pusat Karesidenan di Magelang.

Begelen pada masa Hindia-Belanda

Hal ini berlainan dengan keberadaannya pada masa lampau. Sebelum berdirinya Purworejo, Bagelen adalah pusat pemerintahan di dalam wilayah yang kemudian (pada masa Hindia- Belanda) diberi nama “Purworejo”.

Sebutan yang lebih arkais (tua) dari “Bagelen” adalah “Pagelen”, yang seringkali diberi penjelasan sebagai perubahan penyebutan dari toponimi “Medanggele”. Yang asalnya adalah dari kata “Medang Kamulan (ka-mula-an)”.

Unsur nama “Medang (Mdang)” di Masa Hindu- Buddha, tepatnya masa perajaan Mataram, dijadikan sebutan bagi “bhumi Mataram”.

Dalam sumber data epigrafis (prasasti) ketika era pemerintahan raja Balitung dan sesudahnya acap terdapat penamaan dan lokasi “i Mdang i bhumi Mataram ri Pohpitu”.

Konon, Pohpitu merupakan lokasi di mana kadatwan (pusat pemerintahan) Mataram berada, yang lokasi Pohpitu berada di Kabupaten Purworejo.

Pada era “Perang Jawa (Perang Diponegoro)” tahun 1825-1830, malahan Bagelen sempat dijadikan sebagai karesidenan, dengan pusat karesidenan berada di Purworejo, yang terdiri atas (1) Kadipaten Semawung (cikal-bakal dari “Kutoarjo”) dan (2) Kadipaten Purworejo.

Dalam perkembangannya, Kemudian (tahun 1936) Semawung beserta sebagian wilayah dari Kadipaten Urut Sewu (Ledok) digabung dengan Purworejo — sementara Urut Sewu itu sendiri menjadi Kabupaten Wonosobo.

Jelas tergambar bahwa di masa lampau Bagelen (cikal-bakal dari Purworejo) terbilang penting.

Demikian pula terdapat sejumlah tokoh asal Bagelen yang sangat disegani, seperti Sunan Geseng, yang dikenal sebagai “ulama besar” yang meng-Islam-kan wilayah di timur sungai Lukola dan pengaruhnya sampai ke Daerah Istimewa Yogyakarta dan Magelang.

Dalam pembentukan Kerajaan Mataram Islam, para tokoh Bagelen adalah pasukan andalan dari Sutawijaya (Panembahan Senapati, tahun 1587-1601). Tatkala berlangsung “Perang Diponegoro”, Tanah Bagelen menjadi ajang pertempuran sebab Pangeran Diponegoro mendapat dukungan luas warga Bagelen. Di antara para tokoh di Bagelen pada masa lalu itu adalah leluhur dari Mohammad Prananda Probowo.

B. Para Leluhur Prananda di Bhumi Bagelen

Telisik terhadap perjalanan hidup ayah dan kakek Prananda membawa kita ke daerah Purworejo (konon Bagelen), tepatnya Desa (kini “kelurahan”) Sindurjan Kalikepuh di Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Suatu kelurahan yang berada di pusat kota Purworejo.

Bila menilik lokasinya pada sekitar sentra pemerintahan Purworejo, maka dapat dipahami bila leluhur Prananda adalah keturunan dari tokoh-tokoh terkemuka di daeah ini, di antaranya adalah cikal-bakal trah (vamsakara, vansakreta)-nya.

Yaitu Tjokrodipo yang adalah Tumenggung Purworejo pada akhir tahun 1700-an. Unsur nama “Tjokrodipo” yang acap digunakan oleh anggota keluarga besarnya menjadi petunjuk tentang itu.

Dari Kyai Ghozali hingga Tumenggung Tjokrodipo

Ayah dari kakek Prananda, yaitu Dr. Aris Dadi Tjokrodipo, adalah Kyai Ghozali. Jika menilik kata sebut “kyai” di depan nama dirinya, bisa jadi Ghozali merupakan seorang rohaniawan Islam di daerah Purworejo (Bagelen) , di mana daerah ini telah amat lama — sejak era Sunan Geseng — populer sebagai “basis pesantren”.

Kyai Ghozali dengan demikian adalah kakek buyut Mohammad Prananda Prabowo. Ada dua putra Kyai Ghozali yang berprofesi sebagai dokter, yaitu Dr. Aris Dadi Tjokrodipo (kakek Prananda) adiknya, yang bernama “Dr. Muhammad Ridwan Tjokrodipo”.

Pada masa lalu, baik pada Masa Kolonial Hindia-Belanda atau Awal Kemerdekaan RI, hanya kalangan “terkemuka” secara sosial dan ekonomi. Yang mampu dan diperkenankan, untuk mengkuliahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi di jurusan kedokteran. Keterkemukaannya tergambar pada genealogisnya, di mana Kyai Ghozali adalah keturunan Tumenggung Tjokrodipo.

Sebagai putra Purworejo, Aris Dadi maupun Muhammad Ridwan Tjokrodipo melewatkan masa kecilnya hingga menempuh sekolah menengah (AMS = Algemene Middelbare School) — yakni sekolah lanjutan atas bagi kalangan menengah ke atas waktu itu –di daerah Purworejo.

Bahkan, Muhammad Ridwan (adik Aris Dadi) tercatat sebagai eksponen Pejuang Angkatan 45, dengan jabatan akhir sebagai Komandan Pasukan Laskar BPRI di Purworejo — BPRI Pusat di Surabaya, yang dipimpin oleh Bung Tomo. Ketika terjadi Clash (Agredi Militer) I mulai tanggal 21 Juli 1947, Muhammad Ridwan ditunjuk menjadi Komandan MPK (Markas Pertahanan Kota) di Purworejo.

Sementara pada Clash II, mulai tanggal 19 Desember 1948 hingga tahun 1949, Muhammad Ridwan berjuang dengan cara bergerilya di wilayah Purworejo.

Almarhum Sarwo Edhi Wibowo adalah kawan karib seperjuangan Adapun kakaknya, yaitu Aris Dadi Tjokrodipo, sejak tahun 1946 menempuh studi kedokteran di Universitas Indonesia, Jakarta, yang boleh jadi terlibat kegiatan juang di Jakarta.

Terdapat pendapat bahwasanya Kyai Ghozali adalah putera Tumenggung Purworejo, yaitu Tjokrodipo, yang memerintah di akhir tahun 1700-an. Namun, dengan memperhitungkan usia rata-rata dari manusia, ada kemungkinan terdapat satu generasi lagi antara Tjokrodipo dan Kyai Ghozali, yang masih belum diketahui namanya (untuk sementara sebut “Tjokrodipo II”).

Terlepas adanya dua pendapat tersebut, apabila mencermati penggunaan unsur nama “Tjokrodipo” pada nama diri Aris Dadi (kakek Prananda), Muhammad Ridwan dan Surindro Supjarso (ayah Prananda), tergambar adanya garis keturunan dari Tumenggung Tjokrodipo hingga ke Prananda.

Atau dengan perkataan lain, Prananda bukan saja memiliki leluhur di daerah Purworejo, namun sekaligus adalah keturunan para tokoh terkemuka atau para pejuang Purworejo.

Sayang sekali hingga sejauh ini tidak banyak didapat informasi tentang diri Tumenggung Tjokrodipo. Pemberitaan tentangnya seakan “senyap” atau malah “disenyapkan”. Alih-alih, yang banyak didapati beritanya adalah Raden Adipati Aryo (RAA) Tjokronegoro I, yang tiada lain adalah Bupati I di Kabupaten Purworejo, yang memangku pemerintahan cukup lama (25 tahun), antara tahun 1831 -1856.

Menilik garis keturunannya, tidak tergambar adanya hubungan “ayah-anak” antara Tjokrodipo dan Tjokronegoro, walau keduanya sama-sama memiliki unsur nama “Tjokro”. Latar keluarga dari Tjokronegoro, yang nama dirinya adalah “Raden Reksodiwiryo”, sebagaimana dipapar berikut.

Raden Reksodiwiryo adalah putra dari Raden Ngabehi Singowijoyo, lahir di Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi — yang kala itu masuk kekuasaan Kasunanan Surakarta, bagian dari Urut Sewu-Bagelen — pada Rabu Pahing bulan Ramadhan tahun Ehe 1708 Tahun Jawa (17 Mei 1776).

Ayahnya seorang tokoh kesohor di Kasunanan Surakarta dan sekitar Bagelen, yang diberi jabatan sebagai “Mantri Gladhag”, yakni pengawas para nara pidana yang akan disidang di pengadilan, atau mungkin adalah pimpinan kantor pengurusan pajak keraton.

Adapun dirinya, pernah mendapat pangkat “Panewu Gladhag”, yang membawahi sekitar seribu orang pekerja di tahun 1815, Pangkat itu dipeoleh dari Kasunan Surakarta, lantaran berdasar “Perjanjian Giyanti (tahun 1755)”, sebagian wilayah Bagelen masuk ke dalam wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta.

Cukup lama berada di Surakarta, pada tahun 1825 Reksodiwiryo memperoleh kepercayaan Sinuwun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono VI. Untuk menyertai Kanjeng Kolonel Pangeran Kusumoyudo sebagai Senopati Pengamping untuk menumpas Perlawanan Diponegoro di tanah Urut Sewu. Yang kala itu menjadi bagian dari wilayah Bagelen.

Atas jasa-jasanya tersebut pada tahun 1828 Reso Diwiryo diangkat oleh Susuhunan Paku Buwono VI sebagai “Tumenggung” di daerah Brengkelan, dengan gelar “Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Cokrojoyo”.

Memperoleh hak siti lenggah (tanah bengkok) seluas 500 bau (350 hektar) di bumi Tanggung di timur Sungai Jali, Lesung dan Bogowonto serta di sebelah selatan Lereng. Usai “Perang Jawa” pada tanggal 28 Maret 1830, wilayah Bagelen diminta paksa oleh Belanda dari Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta.

Wilayah Bagelen di sebelah timur dijadikan Kadipaten Brengkelan, Tjokrojoyo kembali didaulat sebagai Bupati. Beliau mengganti namanya menjadi Kanjeng RAA Tjokronagoro I.

Dalam masa pemerintahan Tjokronegoro I, tepatnya pada tanggal 26/27 Februari 1831 Kabupaten Brengkelan digabungkan dengan sejumlah kabupaten lain untuk membentuk Kabupaten Purworejo hingga kini.

Setelah memangku jabatan selama 25 tahun, tahun 1856 Tjokronegoro I turun tahta. Kemudian digantikan oleh putranya dengan nama gelar “KRAA Tjokronagoro II.

Katumenggungan merupakan suatu sistem pemerintahan “transisi” pada tingkat daerah pada Tanah Jawa, pasca Kadipaten namun sebelum era Kabupaten. Ketika Tjokrodipo menjadi pemimpin daerah, dengan jabatan “Tumenggung”.

Daerah yang terletak di Kedua Selatan ini berstatus “Katumenggungan” yang bernama “Bagelen.” Dengan demikian, kala itu Tjokrodipo adalah Tumenggung di Bagelen. Yakni sebelum era Pemerintahan Kabupaten Purworejo.

Pendopo Kabupaten Purworejo masa lampau.

Kurang dapat dipastikan apakah Tjokrodipo merupakan Tumenggung Bagelen terakhir. Ataukah masih terdapat seorang lagi Tumenggung di bawahnya sebelum akhirnya berubah menjadi Kabupaten Purworejo.

Bila merunut garis keturunan tersebut, tergambar bahwa Prananda merupakan keturunan ke- 4. Atau boleh jadi yang ke-5 dari Tumenggung Bagelan “Tjokrodipo”.

Apabila benar demikian, berarti semasa pemerintahan Tumenggung Tjokrodipo (dan mungkin penggantinya. Yakni Tjokrodipo II), terjadi “Perang Jawa (Perang Diponegoro)” pada tahun 1825-1830.

Kawasan Bagelen menjadi ajang pertempuran dari faksi yang pro dan yang kontra Perlawanan Diponegoro. Pertanyaannya, Tumenggung Tjokrodipo dan sanak keturunannya berpihak kemana?

Pada sebagian wilayah Bagelen yang berada dalam wilayah Kasunanan Surakarta, afiliasi warganya diarahkan kepada “pihak kontra”.

Sebaliknya, tidak sedikit warga Bagelen yang menjadi “pendukung setia”, jumlahnya hingga sekitar 3.000 orang.

Tumenggung Nilosrobo berpihak pada Diponegoro, sehingga terjadilah perang besar di daerah Bagelen. Terbitlah berita (baca tulisan “Angko Setiyarso Widodo, Terlahir dari Anak Pejuang”.

Sabtu tanggal 29 Mei 2010″) bahwa Tumenggung Tjokrodipo (boleh jadi Tjokrodipo II, kerabat “Nilosobo”) menjadi “pendukung setia” pihak Perlawanan Diponegoro.

Oleh karena sanak keturunan dari Tjokrodipo berada di pihak Perlawanan Diponegoro, maka pasca Perang Jawa itu.

Sanak keturunan Tjokrodipo tidak diberikan “panggung” Dalam birokrasi pemerintahan di Kabupaten Purworejo dalam waktu yang lama hingga Masa Kemerdekaan RI.

Apabila benar demikian, berarti Prananda yang mempunyai trah Tjokrodipo itu merupakan keturunan dari pejuang.

Di dalam “Perang Diponegoro”, yang berlangsung heroik di “bumi juang” Bagelen atau Kabupaten Purworejo.(Tim nusadaily.com)