Kratom Oh Kratom, Masa Depanmu Ada di Ruang Kerja Para Petinggi Istana

Moeldoko adalah orang Istana yang paling getol merespons dan menindaklanjuti perkembangan soal kratom. Rapat lintas kementerian di Istana itu merupakan lanjutan dari rangkaian pertemuan dan pembahasan internal yang sudah dijalankan oleh Moeldoko di KSP.

Jul 10, 2024 - 07:39
Kratom Oh Kratom, Masa Depanmu Ada di Ruang Kerja Para Petinggi Istana

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Polemik kratom sudah sampai ke pembahasan di Istana lantaran tanaman itu bukan hanya jadi perdebatan urusan medis, tapi juga telah terbukti memberikan dampak perekonomian hingga menjadi komoditas ekspor dengan nilai yang menggiurkan.

Presiden Joko Widodo pun menginstruksikan Kementerian Kesehatan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meneliti lebih lanjut manfaat tanaman kratom.

"Presiden menekankan yang perlu dioptimalisasi adalah asas manfaat kratom itu," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi tentang legalisasi kratom di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Moeldoko adalah orang Istana yang paling getol merespons dan menindaklanjuti perkembangan soal kratom. Rapat lintas kementerian di Istana itu merupakan lanjutan dari rangkaian pertemuan dan pembahasan internal yang sudah dijalankan oleh Moeldoko di KSP.

Moeldoko sudah melakukan rapat setidaknya lima kali untuk membahas persoalan tanaman kratom. Di antaranya bersama perwakilan Amerika Serikat, kementerian/lembaga terkait, petani dan pengusaha kratom, serta beberapa asosiasi kratom di Indonesia. Ia juga sudah menerima laporan hasil penelitian dari BRIN.

Moeldoko pun menyatakan bahwa Presiden Jokowi mendukung penuh pemanfaatan kratom apabila dinyatakan aman secara kesehatan dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Moeldoko mengaku sudah melaporkan masalah kratom ini sejak 2019 lalu.

"Saya laporkan, respons beliau, 'dalami, Pak Moeldoko, dan kalau itu memang sesuatu yang bisa dikelola dengan positif, kenapa enggak begitu'. Itulah mulai dari situ saya intens menangani persoalan kratom ini," kata Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko getol merespons dan menindaklanjuti perkembangan soal kratom.

Moeldoko berpandangan pemanfaatan kratom sebagai obat akan menghasilkan nilai ekonomi tinggi, sebab kratom tak banyak tumbuh di negara lain. Sementara di Kalimantan Barat misalnya, terhitung sekurangnya ada sekitar 44 juta pohon kratom yang tumbuh subur.

"Bayangkan itu, dan itu bertumbuh di sekitaran sungai. Sehingga kalau saya melihat kratom itu ada fungsi, banyak fungsinya," kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan pada 2021, nilai ekspor kratom Indonesia mencapai US$15,2 juta. Sepanjang 2023, nilai ekspornya juga mencapai US$15,2 juta dengan total volume 6.887,9 ton.

Meski demikian aktivitas ekspor tersebut belakangan diwarnai laporan kendala dalam ekspor seperti peringatan impor dari FDA AS. Moledoko mendapat keluhan dari eksportir soal pembayaran yang macet hingga barang kiriman dicap tidak memenuhi standar karena diduga tercemar kandungan bakteri.

Persoalan ini jadi perhatian serius. Penataan regulasi kratom, kata Moeldoko, menjadi hal mutlak yang harus dibahas untuk membenahi tata niaga komoditas barang sekaligus menguji manfaat tanaman dari segi medis.

Mantan Panglima TNI itu juga mengingatkan pohon kratom memiliki fungsi ekologis karena tumbuh di bantaran sungai. Pohon kratom tetap hidup sekalipun terendam air. Tanaman ini juga bisa mencegah erosi.

"Jadi tidak bisa kita berpandangan seperti ganja yang ada di Aceh, sudah dibabat saja, ngawur itu. Ini kan urusannya pohon kratom, pohon yang punya nilai ekologis, tidak bisa main dibabat gitu," katanya.

Rapat lintas kementerian dan lembaga, kata Moeldoko, menjadi jalan pembuka untuk membahas masalah kratom, mulai dari status tanaman tersebut hingga tata niaga ekspor. Ia ingin ada aturan jelas terkait pengolahan, penjualan, hingga konsumsi kratom. Oleh sebab itu, semua pihak harus bersepakat terkait tanaman endemik ini.

Hasil rapat Istana menyepakati Kemenkes, BRIN, dan BPOM melanjutkan riset tentang keamanan kratom. Harapannya, riset rampung pada Agustus 2024, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan status tanaman dan pematangan regulasi tata kelola niaga komoditas kratom.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah menggolongkan kratom masuk dalam tumbuhan obat. Ketetapan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 33 Tahun 2022. Tanaman ini bisa dimanfaatkan dari olahan daun kering atau remahan dan ekstrak.
Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson mengatakan tanaman kratom tumbuh subur di Kapuas Hulu. Menurutnya, masyarakat telah lama memanfaatkan kayunya untuk mebel dan bahan bangunan rumah. Sementara daunnya dikonsumsi karena bisa untuk menyembuhkan luka dan menghilangkan rasa sakit.

Harisson mengatakan belum ada kasus fatal akibat konsumsi kratom, khususnya masyarakat di daerah Kapuas Hulu. Ia menyebut masyarakat umumnya meminum kratom untuk menjaga kebugaran tubuh serta menambah stamina. Harisson sekitar 20 tahun lebih bertugas di Kapuas Hulu sebagai dokter.

"Saya kan dulu dokter di sana dan saya juga sebagai direktur rumah sakit. Terakhir saya kepala dinas kesehatan (Kapuas Hulu dan Kalimantan Barat). Saya tidak pernah menerima laporan dari petugas-petugas kesehatan adanya keracunan atau adiksi (ketergantungan) dari kratom ini," kata Harisson, awal Desember 2023.

Harrison mengatakan saat ini banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada budidaya dan penjualan kratom. Menurutnya, butuh keseriusan pemerintah pusat jika ingin benar-benar ingin memanfaatkan kratom sebagai tanam obat.

Ia menyadari penelitian tentang bahan baku obat akan menghabiskan anggaran besar, namun itu sepadan apabila pemerintah bisa membuat kratom untuk kepentingan medis.

"Jangan sampai kita hanya dimanfaatkan orang, kita menjual dengan harga bubuk kratom atau daun kratom ini dengan harga murah. Padahal sebenarnya harganya sangat mahal untuk di luar negeri. Jadi perlu keseriusan dari pemerintah untuk melakukan penelitian-penelitian sebenarnya bagaimana manfaat dari daun kratom ini," ujarnya.

Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson mengatakan belum ada kasus fatal akibat konsumsi kratom, khususnya masyarakat di daerah Kapuas Hulu
Ekspor kratom sampai saat ini belum masuk ke dalam pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, hal ini terjadi karena bubuk kratom yang diekspor belum memiliki kode HS alias tak tercatat dengan nama tanaman tersebut. Selain itu, pengiriman kratom keluar negeri mayoritas dilakukan dari luar wilayahnya, seperti Jakarta dan Surabaya.

"Baru dari sana diekspor. Jadi Kalimantan Barat sebagai tempat diproduksinya kratom ini malah tidak dapat apa-apa," kata Harrison.

Harisson menilai aturan tata kelola dan tata niaga tanaman kratom sangat penting. Keberadaan payung hukum tentang kratom tentu akan melindungi, bahkan meningkatkan harga dari produk tanaman tersebut. Dengan demikian, kata Harisson, produk kratom bisa membawa manfaat bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.

Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat mengatakan pihaknya bakal menerbitkan peraturan daerah terkait tata niaga kratom, mengingat hingga saat ini belum ada regulasi pemerintah pusat soal itu.

Wahyudi menyebut ada sekitar 18 ribu petani kratom yang menggantungkan hidup pada tanaman endemik tersebut. Sehingga butuh sebuah aturan untuk memudahkan dan membantu para petani menjual dan menetapkan harga jual yang stabil dan sesuai.

"Nanti pemerintah bisa mengatur bagaimana harganya bisa stabil, di mana harga yang dibeli ini betul-betul angka yang masuk bagi para petani dan pembeli," ujar Wahyudi di rumah dinasnya beberapa waktu lalu.

Perda Tata Niaga Kratom itu telah disahkan oleh DPRD Kapuas Hulu sejak Desember 2023 lalu. Namun, dari informasi Pemkab Kapuas Hulu perda tersebut masih dalam proses penomoran.

Wahyudi menyebut kratom selama ini tumbuh dengan sangat mudah di wilayah Kapuas Hulu. Tanpa perawatan pun kratom mampu hidup di lahan yang berada sekitara pinggiran Sungai Kapuas.

Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat menyebut ada sekitar 18 ribu petani kratom yang menggantungkan hidup pada tanaman kratom.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada 2022, sebaran kratom yang paling banyak berada di Kecamatan Bunut Hilir, Bunut Hulu, Embaloh Hilir, dan Jongkong.

Bunut Hilir tercatat menjadi kecamatan dengan jumlah petani kratom terbanyak yakni mencapai 2.517 orang. Total luas lahan 3.200,04 hektare dengan jumlah pohon mencapai 14,2 juta pohon. Secara keseluruhan ada sekitar 49 juta pohon di seluruh wilayah Kapuas Hulu.

"Bayangkan kalau ini menjadi ilegal, mungkin kabupaten Kapuas Hulu ini bisa mengalami karhutla," ujarnya.

Wahyudi menyebut aktivitas ekspor kratom yang sudah berjalan sejak 20 tahun terakhir belum memberikan pemasukan ke kas daerah. Ia tak masalah dengan hal itu selama masyarakat bisa menikmati penghasilan dari budidaya dan penjualan daun kratom.

"Satu rupiah pun belum ada masuk, menjadi pendapatan asli daerah. Karena kami menilai, kami lebih memikirkan masyarakat, yang penting petani kratom ini kratomnya bisa dibeli oleh beberapa pembeli dan bisa diekspor ke Amerika sana. Ini yang terpenting," katanya, dilansir dari CNNIndonesia.com.(han)