KPUHPD Pertanyakan Irjen Andi Rian Jadi Kapolda Kalsel

NUSADAILY.COM  - JAKARTA - Komite Pengacara untuk HAM dan Penguatan Demokrasi (KPUHPD), Abusaid Pelu, menyoroti pengangkatan Irjen Pol Andi Rian Djajadi sebagai Kapolda Kalimantan Selatan. Ia mempertanyakan kebijakan tersebut lantaran yang bersangkutan merupakan sosok yang kontroversi.

Dia juga menyinggung dugaan keterlibatan Andi Rian Djajadi dalam kasus pemerasan oknum polisi terhadap Tony Sutrisno, pelapor penipuan arloji Richard Mille yang mengaku diperas 19 ribu dolar Singapura.

"Kenapa sih orang-orang yang selama ini oleh publik penuh dengan kontroversi, kok dipromosikan lagi jadi Kapolda? Apa sih prestasinya dia (Andi Rian) dibanding yang lain, yang kerja dalam diam, yang tidak asal senang?" kata Abusaid kepada wartawan, Jumat (28/10/2022).

Menurut Abusaid, jika Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ingin melakukan bersih-bersih institusinya, harus dimulai dari Mabes Polri. Ini mengingat bahwa skandal Kepolisian yang terjadi akhir-akhir ini kerap melibatkan pejabat utama di tempat itu.

"Seharusnya di internal polisi kalau Pak Kapolri itu mau bersih-bersih kerja, mulai dari Mabes Polri," kata dia.

Dirinya menyarankan, agar Sigit membuat sistem kontrol baru di institusi Polri. Caranya adalah memasang kamera pengawas atau CCTV di ruangan-ruangan pejabat kepolisian mulai dari tingkat unit, direktorat, hingga pucuk pimpinan.

"Seharusnya Kapolri itu mulai pikirkan ada satu pusat kontrol di Mabes Polri yang CCTV itu diarahkan kepada seluruh unit-unit yang ada di Mabes Polri, khususnya di penegakan hukum," kata Abusaid.

Upaya ini dilakukan guna mencegah terjadinya praktik pemerasan yang biasa dilakukan di ruangan pribadi pejabat Polri. Selain itu, CCTV juga berguna agar korban pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi memiliki bukti kuat untuk melaporkannya ke Divisi Propam Polri.

Jika kontrol itu berlaku, kata Abusaid, Tony Sutrisno memiliki peluang besar untuk membuktikan keterlibatan Irjen Andi Rian Djajadi dalam kasus pemerasan tersebut.

"Jika terjadi penyerahan uang segalan macam, kamu datang ketemu Brigjen AR (Andi Rian) itu tanggal berapa, di mana? Sehingga kalau ada sistem seperti itu saya yakin gampang itu membuktikannya," jelas Abusaid.

Abusaid mengimbuhkan, praktik lancung oknum polisi biasa dilakukan di tempat-tempat aman seperti ruangan pejabat Kepolisian.

Untuk itu, kata dia, seorang Kapolri harus mengawasi secara langsung kinerja jajaran Kepolisian melalui sistem kamera tersembunyi. Semua kamera yang terpasang mesti terhubung ke satu ruang kontrol yang diawasi oleh Kapolri.

"Karena penegakan hukum itu kan institusi yang rawan suap. Mulai dari ruang Kabareskrim-nya sampai pada para direktorat, dirutnya, kasubditnya, sampai pada penyidiknya itu semuanya dipasangkan kamera dan kamera itu terpusat pada satu unit kontrol yang itu di bawah Kapolri," kata Abusaid.

Sementara itu,.Irjen Andi Rian Saat dimintai konfirmasi terkait tudingan terkait kabat miring tersebut, hingga berita ini ditulis belum juga memberikan jawabannya .

Sebelumnya, beredar pemberitaan berupa diagram di platform i media sosial adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oknum Polri terhadap korban penipuan jam tangan mewah Richard Mille. (sir)