Korwil VII PP GMKI Berharap Isu Perdagangan Orang dan Ketahanan Pangan Dibahas di KTT ASEAN
Korwil VII PP GMKI Berharap Isu Perdagangan Orang dan Ketahanan Pangan Dibahas di KTT ASEAN
NUSADAILY.COM - KOTA KUPANG - Koordinator wilayah VII (NTT) Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Saudara Arnol Nggadas, berharap agar sekiranya isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau human trafficking dan isu ketahanan pangan dibahas dalam KTT ASEAN ke-42 yang akan diselenggarakan di Labuan Bajo-NTT.
Korwil VII Pengurus Pusat (PP) GMKI tersebut menyampaikan bahwa dengan dijadikannya NTT sebagai tuan rumah pelaksanaan KTT ASEAN maka setidaknya isu-isu yang ada di provinsi NTT dan juga menjadi isu nasional agar dibahas dan mendapatkan perhatian dalam kegiatan KTT ASEAN dimaksud.
“KTT ASEAN adalah kegiatan strategis yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendiskusikan serta mengambil langkah dan solusi konkrit terhadap berbagai isu atau masalah yang ada dan berkembang di antara negara anggota, khususnya Indonesia sebagai tuan rumah,” tutur Arnold dalam keterangannya kepada media, Senin (08/05/2023).
Lebih lanjut, korwil VII PP GMKI tersebut menambahkan bahwa Indonesia tentunya mempunyai sejumlah isu penting, yang berhubungan dengan tujuan dan keberadaan ASEAN, yang perlu dibahas dalam KTT ASEAN. Sebagai Koordinator Wilayah VII (NTT) PP GMKI, Arnol Nggadas juga berharap agar isu-isu yang ada di Provinsi NTT dan sudah menjadi isu nasional agar dibahas juga dalam KTT ASEAN.
Menurut Korwil VII PP GMKI tersebut, setidaknya dua isu yang sekiranya dapat dibahas pada KTT ASEAN. Pertama, adalah isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menurut Arnol, isu TPPO atau human trafficking adalah isu yang selama ini masih menghantui NTT. Isu aktual ini dipandang belum terselesaikan dengan baik dikarenakan sampai dengan saat ini masih banyak korban TPPO yang merupakan masyarakat NTT. Faktor ekonomi dan sosial dipandang sebagai penyebab utama terjadinya TPPO ditambah dengan faktor-faktor lainnya yang berhubungan satu sama lain.
“Isu human trafficking adalah isu yang harus mendapatkan perhatian serius karena isu ini cukup banyak memakan korban di provinsi NTT. Pemerintah sekiranya membahas isu TPPO atau human trafficking ini pada KTT ASEAN sehingga menghasilkan komitmen bersama di antara negara anggota ASEAN terkait solusi pencegahan dan penanganan, apalagi solusi dan kebijakan yang selama ini dilaksanakan belum optimal”, tegas korwil VII PP GMKI tersebut.
Isu kedua yang sekiranya dibahas menurut korwil VII PP GMKI tersebut adalah Ketahanan Pangan. Dalam penjelasannya, Arnol menjelaskan bahwa NTT tentunya adalah salah satu provinsi yang mempunyai ketahanan pangan yang rawan dikarenakan berbagai faktor di antaranya adalah kondisi geografis, perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi dan faktor-faktor lainnya. Arnold berharap bahwa isu ketahanan pangan yang juga adalah isu aktual dapat juga dibahas pada pelaksanaan KTT ASEAN tersebut agar mendapatkan resolusi yang berdampak positif bagi Indonesia, khusunya NTT.
Terakhir, korwil VII PP GMKI tersebut berharap agar pelaksanaan KTT ASEAN dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga menghasilkan sejumlah rekomendasi dan komitmen bersama di antara negara anggota ASEAN. “Semoga KTT ASEAN berjalan dengan lancar sehingga dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis, juga menjadi ajang mempromosikan keindahan alam NTT”, tutup Arnol. (bai)
