Komisi E DPRD Jatim Bakal Turun Tangan Kalau Kepsek SMAN 1 Turen Malang Tetap Bebal
Polemik yang terjadi di SMAN 1 Turen, Kabupaten Malang pada Senin lalu (17/10), sampai ke telinga Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih. Ratusan pelajar di sekolah itu melakukan protes menuntut Eny Retno Diwati selaku kepala sekolah mundur karena dinilai arogan.
NUSADAILY.COM – MALANG – Polemik yang terjadi di SMAN 1 Turen, Kabupaten Malang pada Senin lalu (17/10), sampai ke telinga Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih. Ratusan pelajar di sekolah itu melakukan protes menuntut Eny Retno Diwati selaku kepala sekolah mundur karena dinilai arogan.
Anggota legislatif dapil Malang Raya itu menilai ada indikasi yang kurang tepat berkaitan gaya kepemimpinan Eny. Hal itu terlihat tatkala ratusan pelajar melontarkan protes. Pihaknya pun menyayangkan, jika sampai muncul arogansi dan anti kritik di lembaga pendidikan.
"Dari laporan yang saya dapat, indikasinya gaya komunikasi kepala sekolah itu tidak mencerminkan teladan sebagai pemimpin. Kalau anak-anak sampai turun berarti memang parah. Tidak pantas lah arogan di manapun, apalagi di lembaga pendidikan dengan semboyannya Tut Wuri Handayani," papar politisi PKB itu.
Tidak menutup kemungkinan, kata Hikmah, Komisi E akan melakukan intervensinya melalui fungsi kontrol legislatif. Yakni memanggil Dindik Pemprov Jatim supaya melakukan pengawasan terhadap Kepala SMAN 1 Turen. Opsi lainnya, meminta usulan pendapat dari civitas akademi di sekolah tersebut.
Berdasar informasi yang didapat dari pihak sekolah, Hikmah menyampaikan, Kacab Dindik Wilayah Kabupaten Malang telah datang berdialog bersama sejumlah guru. Para guru diajak berdialog secara terpisah tanpa melibatkan kepala sekolah.
"Kalau saya memilih memberi kesempatan kepada yang bersangkutan. Apa bisa berubah lebih baik. Kalau tetap, Komisi E akan melakukan intervensi. Lewat fungsi kontrol melalui dinas pendidikan. Karena, kami tidak punya kewenangan langsung menegur apalagi memecat," ujar dia.
Di sisi lain, Hikmah menyampaikan banyak pihak wali murid maupun alumni sekolah itu yang menghubungi dirinya. Mereka menyesalkan tindakan arogan kepala sekolah dan meminta agar segera diganti.
"Secara pribadi, wali murid dan alumni menelepon saya. Untuk mengganti tidak serta merta. Karena ada beberapa prosedur mekanisme yang harus dipatuhi. Kewenangan kami, legislatif hanya fungsi kontrol," pungkasnya.(oer)
