Khofifah Berpesan Seluruh Kepala OPD Segera Mengintegrasikan Seluruh Layanan Publik di Pemprov Jatim

Khofifah mencontohkan, layanan terintegrasi yang saat ini tengah difinalkan di sektor kesehatan melalui reformasi sistem rujukan. Sistem rujukan yang dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan

Mar 25, 2023 - 16:48
Khofifah Berpesan Seluruh Kepala OPD Segera Mengintegrasikan Seluruh Layanan Publik di Pemprov Jatim
Gubernur Khofifah memberi wejangan para kepala OPD (Foto: Dokumen Humas Pemprov Jatim)

NUSADAILY.COM – SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta para dinas di lingkup Pemprov Jatim bekerja produktif selama bulan suci Ramadhan. Ia mengajak semua ASN Pemprov Jatim untuk makin meningkatkan produktivitas kinerja.
Hal itu disampaikan Khofifah saat menggelar rapat koordinasi percepatan realisasi anggaran Triwulan I serta laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bersama Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (24/3/2023)

BACA JUGA : Polisi Surabaya Tak Larang Sahur On The Road: Jangan Sampai...

Dalam rakor tersebut, Khofifah berpesan kepada seluruh kepala OPD untuk segera mengintegrasikan seluruh layanan publik di Pemprov Jatim. Integrasi layanan ini diyakini akan mempercepat seluruh indikator capaian kinerja yang dilakukan Pemprov Jatim dalam meningkatkan percepatan perizinan dan layanan publik.

Menurutnya, terdapat sejumlah indikator baru dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) yang sekarang telah terintegrasi antara Kemendagri, KPK, dan BPKP yang diluncurkan di Jakarta, Selasa (21/3). Platform terintegrasi ini akan terkoneksi dengan sistem informasi perencanaan daerah (SIPD) yang juga terintegrasi ke platform sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

"Tolong dipastikan layanan publik bisa terintegrasi dan menjadi bagian dari proses penguatan dari seluruh tim Pemprov Jatim bisa melayani masyarakat secara optimal," ungkapnya.dilansir dari detik.com

BACA JUGA : Polres Madiun Amankan 3 Pengedar Sabu, 2 Diantaranya Oknum...

Khofifah mencontohkan, layanan terintegrasi yang saat ini tengah difinalkan di sektor kesehatan melalui reformasi sistem rujukan. Sistem rujukan yang dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan Jatim ini akan menyiapkan layanan kesehatan yang terintegrasi untuk mempermudah, mempercepat, dan memperpendek sistem rujukan serta antrean layanan kepada seluruh masyarakat melalui sis-rute yaitu sistem rujukan terintegrasi.

"Format dan sinergitas seluruh layanan tolong dimaksimalkan dan di-breakdown secara implementatif ke jajaran OPD Pemprov Jatim. Intinya pastikan layanan lebih singkat, pendek, efektif-efisien," tegasnya.

Khofifah juga berpesan kepada Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim untuk terus melalukan cek secara detail terhadap seluruh program kerja yang ada dalam RKPD. Hal ini penting dilakukan agar antara program yang direncanakan sesuai dengan output yang dihasilkan.

"Jadi tolong selalu lakukan cek detail di semua program dan proyek di semua perangkat daerah. Kuncinya adalah cek detail, cek detail, pastikan antara perencanaan nyambung output dan outcome-nya," tukasnya.
Selain itu, Kepala OPD agar mempercepat realisasi belanja daerah dengan cara menyegerakan sekaligus melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Seperti paket pekerjaan belanja modal, pekerjaaan jasa, konstruksi dan jasa lainnya.

"Belanja modal yang dilakukan secara lelang agar segera diproses dan berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setdaprov Jatim. Termasuk belanja rutin harus disegerakan proses pelaksanaan dan pencairannya. Hal ini untuk mempercepat realisasi pendapatan dan penyerapan sehingga tidak selalu menumpuk di akhir tahun. Lebih penting lagi untuk menggerakkan sektor UMKM di Jawa Timur. Pastikan antara PBJ dengan BBI( Pengadaan Barang dan Jasa dengan Bangga Buatan Indonesia) ," ungkapnya.

Dalam laporannya, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menyatakan, bahwa LKPJ merupakan keterangan pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh jajaran eksekutif kepada DPRD Jatim. LKPJ dari Pemprov yang disampaikan DPRD Jatim memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah selama satu tahun anggaran berjalan.

Disampaikannya, secara makro kondisi Jatim untuk realisasi pendapatan dan belanja daerah di tahun 2022 realisasi belanja mencapai 93.76% dibanding tahun 2021 yang mencapai 92.44%. Jatim, masih menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 24.99% di bawah DKI Jakarta .

Realisasi Investasi Jatim tahun 2022 juga mengalami trend tertinggi pada sepuluh tahun terakhir. Bahkan, peningkatan signifikan terjadi di 2022 yang meningkat 38.8% dibanding tahun 2021. Target investasi 2022 dalam RPJMD adalah Rp 80 Trilliun dan berhasil mencapai Rp 110,3 Trilliun. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) meningkat sebesar 66.7%, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat menjadi 24.5%.(ris)