Ketua MPR RI Ingatkan Panglima TNI Yudo Margono Banyak Tantangan
Politisi yang kerap disapa Bamsoet itu mengingatkan banyak pekerja rumah yang harus dikerjakan oleh Panglima TNI yang baru.Lantaran yang bersangkutan hanya punya waktu satu tahun masa jabatannya sebagai Panglima yang memasuki usia pensiun di November 2023 nanti .
NUSADAILY.COM - JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang baru saja dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo .Selain itu ia juga menyakini dibawah Pimpinan Yudo Margono TNI akan kuat dan solid bersama rakyat dalam menjaga keutuhan NKRI.
Politisi yang kerap disapa Bamsoet itu mengingatkan banyak pekerja rumah yang harus dikerjakan oleh Panglima TNI yang baru.Lantaran yang bersangkutan hanya punya waktu satu tahun masa jabatannya sebagai Panglima yang memasuki usia pensiun di November 2023 nanti .
"Memasuki tahun politik 2023, kondusifitas bangsa akan kembali menghangat. TNI harus tetap menjaga netralitas, jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan dengan menarik TNI dalam politik praktis," ucap Bamsoet dalam keterangannya kepada Wartawan di Jakarta Senin (19/12/2022).
Dikatakan, faktor eksternal, TNI juga harus senantiasa mewaspadai sekaligus siap sedia mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi di kawasan Laut Natuna Utara.Karena menurutnya wilayah itu masih berpotensi berbagai konflik, prinsipnya, tidak boleh ada sejengkal pun tanah, air, dan udara Indonesia yang diambil oleh pihak asing.
"Faktor eksternal lain yang juga perlu diwaspadai adalah meningkatnya eskalasi ketegangan di Taiwan dan semenanjung Korea, hingga konflik bersenjata di beberapa negara, seperti Yaman, Ethiopia, Afghanistan, Myanmar, serta khususnya Rusia-Ukraina," kata Bamsoet.
Selain itu, seiring laju perkembangan zaman, bangsa Indonesia dan TNI pada khususnya, juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang lebih kompleks, lebih canggih, dan lebih rumit. Termasuk ancaman dan rongrongan dari dengan Kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
"Kedaulatan bangsa dan negara tidak boleh hanya bertumpu pada kekuatan fisik militer, karena potensi ancaman akan hadir dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial-budaya, politik-ideologi, dan berbagai ancaman lainnya yang bersifat soft power. Karena itu, TNI juga perlu semakin mewaspadai ancaman nirmiliter yang merusak ideologi negara," jelasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menyebut , tantangan lain yang dihadapi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono adalah mendukung maju, tumbuh, dan berkembangnya industri pertahanan nasional yang dilakukan pelaku usaha swasta dalam negeri. Sebagaimana sudah ditegaskan Presiden Joko Widodo, pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) harus diprioritaskan dari dalam negeri, baik melalui BUMN maupun dari pelaku usaha swasta nasional.
Oleh karena itu ia menilai masuknya peran swasta dalam industri pertahanan nasional itu telah memiliki landasan hukum. Semenjak diundangkannya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Secara spesifik diatur dalam pasal 74 UU Cipta Kerja sebagai revisi dari regulasi terdahulu, yaitu pasal 11 ayat (1) huruf a UU No 16/2012 tentang Industri Pertahanan.
"Tentunya hal itu, untuk memperkuat kedaulatan industri pertahanan dalam negeri, keterlibatan swasta dalam industri pertahanan juga bisa menjadi penopang perekonomian nasional. Sekaligus mengurangi beban pengeluaran negara dalam membangun jaringan pasokan komponen industri pertahanan," pungkas Bamsoet. (sir)
