Ketua DPP PKB Daniel Johan Meyakini MK Independen dan Professional Menolak Usulan Proporsional Tertutup

Daniel Johan mengatakan PKB sampai saat ini juga masih pada sikap yang sama yakni pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Dia juga meyakini MK akan secara independen dan professional menolak usulan proporsional tertutup

Feb 14, 2023 - 23:10
Ketua DPP PKB Daniel Johan Meyakini MK Independen dan Professional Menolak Usulan Proporsional Tertutup
Foto: Daniel Johan. (dok. detikcom)

NUSADAILY.COM – JAKARTA - bakal menjadi coblos partai politik (parpol) alias proporsional tertutup saat rapat di DPR. Ketua DPP PKB Daniel Johan membantah kabar tersebut.
"Sejauh ini DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk tetap terbuka ya," kata Daniel Johan saat dihubungi, Selasa (14/2/2023).

Daniel Johan mengatakan PKB sampai saat ini juga masih pada sikap yang sama yakni pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Dia juga meyakini MK akan secara independen dan professional menolak usulan proporsional tertutup.

BACA JUGA : Pintu Air Pasar Ikan Alami Kenaikan Muka Air, Kini Berstatus...

"PKB tetap menolak sistem proporsional tertutup bersama 8 partai lainnya, saya rasa MK akan teguh menjaga marwah, independensi dan profesionalismenya dengan menolak usulan terbuka yang ada karena tidak memilikinya legal standing," ucapnya.dilansir dari detik.com

Selain itu, Daniel Johan juga berharap sistem proporsional terbuka tidak tiba-tiba berubah di tengah sudah dimulainya tahapan pemilu. Dia menyebut perubahan mendadak ini bisa menimbulkan kegaduhan.

"Harapannya pemilu tetap dengan sistem proporsional terbuka agar proses dan tahapan pemilu yang sudah ditetapkan bisa berjalan dengan baik dan tepat waktu, serta tidak menimbulkan kericuhan di tingkat rakyat bawah," ujar dia.

"Seperti dalam olimpiade, jangan mengubah aturan saat pertandingan akan dimulai karena akan menimbulkan ketidakadilan dan kericuhan bagi atlet, selama ini seluruh partai mempersiapkan seluruh tahapan pemilu dengan sistem terbuka, kalau tiba-tiba diubah menjadi tertutup akan menimbulkan persoalan besar bagi kesiapan partai," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi III DPR menggelar rapat kerja atau raker bersama PPATK hari ini. Di tengah rapat, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Benny K Harman tiba-tiba membicarakan isu dana penundaan pemilu dan sistem pemilu bakal menjadi coblos partai politik (parpol) alias proporsional tertutup.

BACA JUGA : DKI Bakal Bangun 10 Jalan Tembusan untuk Atasi Macet, Target...

Hal ini disampaikan Benny dalam rapat yang digelar di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Benny mulanya mencolek anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani terkait isu ada dana yang dihimpun untuk menunda Pemilu 2024.

"Korupsi bagaimana ini, perjudian di mana, siapa judi ini, bagaimana Bapak tahu, judi. Nggak ada gambaran kita. Saya nggak tahu lagi, apalagi menjelang politik nggak tahu dana-dana ini, Pak Arsul ya, saya dengar dananya banyak sekali untuk penundaan pemilu ini. Pakai dana untuk menunda pemilu banyak sekali dana-dana ini, nggak nampung lewat bank ya bisa langsung," kata Benny menanggapi.(ris)