Ketika Persepi Bongkar Hasil Pemeriksaan Dewan Etik pada Poltracking dan LSI
Philips menjelaskan dewan etik Persepsi tak menemukan keanehan dan pelanggaran prosedur terhadap metode survei yang dilakukan LSI.
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) membongkar hasil pemeriksaan dewan etik terhadap dua lembaga survei Poltracking dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) usai menghasilkan data survei berbeda soal Pilgub Jakarta 2024.
Ketua Persepi Philips J Vermonte mengatakan anggota dewan etik Persepi adalah Asep Saefuddin selaku ketua, lalu Hamdi Muluk dan Saiful Mujani selaku anggota.
Kedua lembaga survei itu dianggap mengungkap hasil survei yang berbeda tentang elektabilitas para kandidat di Pilgub Jakarta 2024.
Survei Poltracking melaporkan pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono unggul, sedangkan LSI mencatat Pramono Anung-Rano Karno meraih elektabilitas tertinggi.
Philips menjelaskan dewan etik Persepsi tak menemukan keanehan dan pelanggaran prosedur terhadap metode survei yang dilakukan LSI.
"Nah, yang kita temukan untuk teman-teman survei yang dilakukan oleh LSI, tidak ada keanehan dan pelanggaran prosedur," kata dia di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11).
Ia menjelaskan data mentah dari 1.200 responden yang diambil LSI berbentuk kuisioner cetak telah diperiksa oleh dewan etik serta dinilai bisa diverifikasi.
"Dari data random yang kita minta, waktu itu 10 persen dari 1200 (responden), nah dataset rapi, raw data rapi, tidak ada kejanggalan-kejanggalan," kata Philip.
Lalu bagaimana dengan hasil pemeriksaan dewan etik Persepi terhadap Poltracking?
Philip menjelaskan hasil pemeriksaan dewan etik terhadap survei yang diambil oleh Poltracking ditemukan sejumlah kejanggalan.
Bahkan, Poltracking memberikan dua dataset yang berbeda kepada dewan etik, yakni pada 29 Oktober dan 3 November. Kedua dataset itu sama-sama berjumlah 2.000 responden, namun banyak hal anomali.
Ia menjelaskan Poltracking mengambil data survei dari masyarakat dengan metode acak di sejumlah wilayah Jakarta, kemudian diinput ke server lewat gawai yang dibekali kepada para petugas pengambil data atau eunomerator.
Berdasarkan data yang diminta dewan etik Persepi dari pada 29 Oktober 2024, setelah dicek hanya ada 1.618 responden yang bisa diverifikasi.
Padahal, Philip menyebut kalau Poltracking mengungkap ke publik kalau hasil survei diambil dari 2.000 responden.
"Dari data responden yang 2.000 disampaikan ke publik, sebetulnya dari data yang teman-teman Polracking kirim sendiri ke kita, itu yang valid adalah 1.618 data," ujarnya.
Kemudian, kata Philip, dari 2.000 data yang sudah diverifikasi oleh dewan etik, ditemukan sejumlah aspek dan pertanyaan yang tak terisi pada kolom pertanyaan.
Dewan etik Persepi juga menemukan adanya duplikasi data yang dihimpun oleh Poltracking dari masyarakat di Jakarta.
"Kuisioner tadi saya sampaikan, kalau respondennya mau ditarget 2.000, kuisioner 2.000 dikasih nomor, nomor 1, nomor 2, nomor 3, sehingga waktu di-entri kelihatan. Nah, ini ada banyak duplikasi kuisioner," tuturnya.
Ia merinci, duplikasi data Poltracking itu antara lain meliputi nomor urut kuisioner hingga nama responden.
Lebih lanjut Philip menyebut pada 3 November 2024 Poltracking kembali memberikan data mentah dari 2.000 responden. Kemudian, hasil verifikasi yang dilakukan dewan etik Persepi dinyatakan tidak ada duplikasi data, tetapi dataset kedua tersebut tak disertai data diri responden seperti RT, RW, status dan bobot.
Dengan demikian Philip menyebut kalau hasil survei yang dilakukan Poltracking terhadap tentang Pilgub Jakarta 2024 tak terverifikasi.
"Akibatnya dewan etik merasa bahwa keputusannya itu sebetulnya data tidak bisa diverifikasi. Dewan etik tidak pernah bilang ini data salah. Kita bilang 'kita tidak bisa memverifikasi datanya, validitasnya susah untuk dipastikan'" kata Philip.
Sebelumnya, Persepi melarang Poltracking Indonesia mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik.
Hal itu lantaran hasil survei Poltracking mencatat keunggulan RK-Suswono, sedangkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat keunggulan Pramono-Rano.
Hasil survei LSI yang diumumkan Rabu (23/10) memotret elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno tertinggi di Pilkada Jakarta 2024.
Pramono-Rano meraih elektabilitas 41,6 persen. Disusul Ridwan Kamil-Suswono di posisi kedua dengan 37,4 persen dan Dharma-Kun di posisi paling buncit dengan 6,6 persen.
Sehari setelahnya, Poltracking Indonesia mencatat keunggulan pasangan nomor urut satu Ridwan Kamil-Suswono dengan keunggulan elektabilitas mencapai 51,6 persen.
RK-Suswono unggul dari paslon nomor urut tiga, Pramono Anung-Rano Karno di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen. Lalu di urutan ketiga ada paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana dengan 3,9 persen.(han)