Ketika Parpol Pengusung Prabowo-Ganjar Berebut di Endorse Jokowi

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Willy Aditya, Ketua DPP Partai NasDem, menyindir partai politik yang mengasosiasikan capres masing-masing dengan kriteria kehendak Presiden Joko Widodo.

Menurut Willy, partai politik seharusnya tidak sekadar mengejar kriteria pemberani yang disebut Jokowi mengenai presiden Indonesia berikutnya.

"Jangan tunggu endorse presiden. Calon presiden pemberani apalah itu preketek," kata Willy di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rabu (17/5).

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut calon presiden berikutnya harus seseorang yang pemberani.

Setelah itu, PDIP dan Gerindra sama-sama menyebut Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto didukung adalah sosok yang pemberani.

Menurut Willy, visi dan misi memberantas kemiskinan yang seharusnya lebih diutamakan untuk dibahas di ruang publik. Bukan sekadar pemberani.

"Anda harus menghadirkan Prabowo, Ganjar, Anies Baswedan bicara tentang problem kemiskinan, lapangan kerja, dan harga-harga bagaimana?" ujar Willy.

"Tidak ada sekarang orang berbicara tentang kemiskinan. Survei-survei yang beredar sekarang itu 78 persen problem kemiskinan di negara ini enggak ada yang berteriak," ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Willy juga menyoroti politik uang dan politik identitas dalam pemilu di Indonesia selama ini.

Dia mengatakan saat ini ada dua pandangan yang mengemuka yakni quantitative approach dan qualitative approach. quantitative approach adalah politik uang, sementara qualitative approach adalah politik identitas.

"Kuantitatif approach itu semua counting by number, nomor piro wani piro. Banalitas politik uang itu hari ini enggak ada para peneliti menyelesaikannya. Politik identitas adalah reaksi respon terhadap Banalitas politik uang" tuturnya.

PDIP Pastikan Jokowi Tak 'Endorse' Capres

Sebelumnya, Politikus PDIP sekaligus Wakil Koordinator Relawan Ganjar, Adian Napitupulu meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan mempromosikan atau memberi arahan memilih calon presiden (capres) tertentu kepada para relawannya.

Menurut Adian, Jokowi tetap harus menempatkan diri yang saat ini masih menjadi presiden meski dirinya juga merupakan anggota partai PDIP.

"Sampai kapan pun Jokowi tidak akan memberikan arahan apapun. Sampai kapan pun," kata Adian dalam acara 'Political Show' yang disiarkan melalui CNNIndonesia TV, Senin (15/5) malam.

"Saya yakin. Kenapa? Karena dia harus menempatkan diri sebagai presiden. Tidak bisa berpihak," lanjutnya.

Adian mengatakan sebagai warga negara dan anggota partai, Jokowi pasti mempunyai pilihan capres tersendiri.

Namun, Jokowi hanya bisa mengekspresikan pilihannya itu di tempat pemungutan suara (TPS) ketika hari pemilu berlangsung.

Adian pun berpendapat seharusnya relawan Jokowi tidak menarik-narik mantan walikota Solo itu untuk urusan capres karena tidak etis.

Adian mengatakan para relawan tak bisa memaksa Jokowi untuk memberi arahan. Jika tetap memaksa, kata Adian, maka para relawan itu sedang menjerumuskan Jokowi yang kini masih memiliki tanggung jawab sebagai presiden.

"Pernyataan-pernyataan mereka ini menjebak. Jokowi tidak boleh ditarik-tarik ke situ," ucap Adian.

"Jadi engga ada lagi tunggu arahan jokowi. Tidak bisa. Ketika itu disampaikan, kalian bukan relawan yang baik. Kalian menjerumuskan presiden," imbuhnya.

Adian meyakini meski Jokowi tak akan memberikan arahan, 95 persen dari 300 relawan yang aktif akan mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo.

"Kalau komposisi ditanya sekarang berapa persen relawan Jokowi yang masih aktif, masih beraktivitas, mungkin 95 persen ikut Ganjar. Ini bukan menurut PDIP, tapi menurut data kita," kata Adian.

Adian menilai sekitar 3 persen relawan belum menentukan sikap, sebab mereka terpecah ada yang pro Ganjar, pro Musra, dan pro Jokowi tiga periode.

"Itu juga harus kita pahami, tapi tidak apa-apa, itu dinamika mereka," ujar Adian.

Sebelumnya, Jokowi mengaku akan memberi kesempatan kepada partai-partai menyelesaikan proses koalisi Pilpres 2024 sebelum ia mengumumkan satu nama capres hasil relawan Musra.

Jokowi menerima tiga nama dengan suara tertinggi hasil pilihan relawannya dalam acara puncak Musra di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5).

Mereka yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Airlangga Hartarto. Namun, pada kesempatan itu Jokowi belum mau mengungkap satu nama pilihannya.

"Jadi saya terus terang ini harus kita berikan waktu kepada partai atau gabungan partai untuk menyelesaikan urusan capres dan cawapres seperti apa," kata Jokowi.

PKS-Demokrat Respons Adian

PKS meminta politisi PDIP Adian Napitupulu konsisten atas pernyataannya yang meminta presiden tak condong ke salah satu pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024 nanti.

Adian menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak boleh berpihak mengarahkan relawannya untuk mendukung salah satu capres di Pilpres 2024.

"Bung Adian harus konsisten. Jika nantinya Presiden Joko Widodo juga tidak endorse capresnya," kata Juru bicara PKS M. Kholid, Rabu (17/5).

Kholid pun menekankan agar Adian menyatakan demikian bukan semata-mata karena takut capresnya tak di-endorse Jokowi. Di sisi lain, ia bersepakat terhadap pernyataan Adian itu.

"Levelnya beliau adalah negarawan, bukan sekedar endorse kandidat apalagi ketua timses," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Partai Demokrat juga menyetujui pernyataan Adian. Menurutnya, sudah sepatutnya memang presiden tidak berpihak.

"Mesti netral adalah sesuatu yang semestinya," tegas Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani.

Kamhar menyebut bagi yang paham akan demokrasi, sudah tentu akan menyadari sikap Jokowi yang terkesan mempromosikan calon tertentu itu salah.

"Menjadi promotor dan memberi karpet merah untuk terselenggaranya Musra oleh kelompok relawan menjadi tanda yang kuat bahwa Pak Jokowi tak netral dan berpotensi besar mencederai demokrasi," ujarnya.(han)