Ketika Besaran Investasi Masuk Dinilai Tak Sebanding dengan Peluang Kerja Masyarakat

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan tak sebandingnya nilai investasi dan jumlah penyerapan tenaga kerja menjadi pertanda bahwa kualitas investasi di dalam negeri menurun.

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan realisasi investasi asing yang masuk ke Indonesia pada kuartal III 2022 mencapai Rp307,8 triliun.

Dari besaran investasi itu, jumlah tenaga kerja yang terserap pada periode yang sama sebesar 325.570 orang.

"Investasi kuartal III sebesar Rp307,8 triliun. Dibandingkan tahun lalu tumbuh 42,1 persen dengan total penyerapan tenaga kerja 325.570 orang," ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Senin (24/10).

Menurut Bahlil, penyerapan tenaga kerja itu meningkat dari awal tahun sejalan dengan investasi yang bertambah besar.

Data BKPM mencatat realisasi investasi pada kuartal I 2022 senilai Rp219,7 triliun, menyerap tenaga kerja sebanyak 319.013 orang.

Kemudian, pada kuartal II 2022 investasi terkumpul Rp223 triliun dan menyerap 320.534 tenaga kerja.

Sedangkan, realisasi investasi kuartal III 2021 sebesar Rp216,7 triliun berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 288.687 orang.

Sementara, secara kumulatif Januari-September 2022, realisasi investasi yang sebesar Rp892,4 triliun berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 965.122 orang.

Meski menurut Bahlil penyerapan tenaga kerja cukup besar, sejumlah pengamat menilai jumlah tersebut terlalu rendah bagi nilai investasi tersebut.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan tak sebandingnya nilai investasi dan jumlah penyerapan tenaga kerja menjadi pertanda bahwa kualitas investasi di dalam negeri menurun.

"Kualitas dari investasi langsung dalam 10 tahun terakhir menurun. Investasi banyak masuk ke sektor jasa dan sektor berbasis komoditas," ujarnya mengutip CNNIndonesia.com, Senin (24/10).

Bhima memaparkan hal ini tercermin dari serapan tenaga kerja kumulatif. Ia membandingkan pada Januari-September 2014 misalnya, serapan tenaga kerja dari investasi Rp343 triliun mencapai 960.336 orang. Sedangkan tahun ini hanya 965.122 orang dari investasi Rp892,4 triliun.

"Itu bisa dengan jelas menunjukkan 2014 dibutuhkan investasi lebih kecil untuk menyerap tenaga kerja lebih besar. Di 2022 kelihatan investasi besar tapi serapan tenaga kerja nya loyo," jelasnya.

Begitu juga dengan kondisi sebelum pandemi. Pada periode Januari-Desember 2019 investasi mencapai Rp809,6 triliun, serapan kerja nya mencapai 1.033.835 orang.

Dengan kondisi ini bisa terlihat bahwa nilai investasi yang lebih kecil sepanjang 2019 bisa menyerap jumlah tenaga kerja jauh lebih besar lagi dibandingkan tahun ini.

Bhima mengatakan pada 2014 lalu penyerapan tenaga kerja tinggi karena investasi yang masuk banyak ke sektor pengolahan, konstruksi, manufaktur dan sebagainya yang jelas memberikan multiplier effect lebih tinggi pula ke penyerapan tenaga kerja.

Sedangkan tahun ini, investasi tinggi namun serapan tenaga kerja kecil disebabkan oleh kualitas investasi yang menurun atau lebih ke sektor teknologi, gudang dan jasa setelah pandemi covid-19 berlangsung. Di mana sektor tersebut minim dalam penyerapan tenaga kerja.

"Penyebabnya investasi banyak masuk ke sektor jasa dan sektor berbasis komoditas. Contohnya investasi langsung FDI mulai tahun lalu sudah terindikasi berkorelasi dengan boom harga komoditas. Kemudian pra pandemi banyak investasi padat modal di sektor teknologi. Memang tidak bisa disalahkan masuk ke teknologi atau perusahaan startup, namun harus di imbangi dengan investasi di sektor manufaktur juga," jelasnya.

Menurutnya, investasi ke sektor manufaktur berkurang dikarenakan aturan pemerintah yang memberikan lebih banyak 'pemanis' bagi sektor jasa dan teknologi. Padahal itu hanya memberikan nilai tinggi saja tanpa efek ganda ke penyerapan tenaga kerja dan perekonomian.

"Investasi di manufaktur dengan imbal hasil lebih rendah dan aturan yang rumit membuat lebih banyak daya tarik ke jasa. Contohnya importir, tidak perlu produksi barang hanya perlu jadi distributor tapi untungnya besar dibanding buat barang di Indonesia," jelasnya.

Oleh karenanya, ia menyarankan pemerintah lebih meningkatkan investasi di bidang manufaktur dan pengolahan. Dengan demikian, kualitas investasi bisa kembali meningkat dan diikuti dengan serapan tenaga kerja yang lebih tinggi.

"Industri kan bukan cuma butuh obral insentif pajak, butuh kemudahan izin, perlindungan terhadap impor barang jadi, akses ke bahan baku, hingga penurunan biaya logistik dan pemberantasan pungli. Nggak perlu kejar investasi baru dan lain lain yang muluk-muluk, cukup follow up Tesla buat pabrik mobil listrik di Indonesia saja sudah bisa berkorelasi dengan naiknya serapan kerja," imbuh Bhima.

Senada, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede yang melihat pemerintah perlu lebih memperbanyak investasi di bidang manufaktur atau padat karya dan pengolahan.

"Saya belum ada hitungan ideal penyerapan tenaga kerja dari investasi yang masuk. Hanya saja memang perlu ditingkatkan sektor yang bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Contohnya, sektor perdagangan, padat karya dan pertanian," tutur Josua.

Selain memperbaiki kualitas investasi, Josua juga menyarankan agar pemerintah memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) atau pekerjanya. Peningkatan skill sangat dibutuhkan yang bisa dilakukan oleh Kementerian Perindustrian melalui pendidikan vokasi.

Sebab, sektor manufaktur juga saat ini banyak yang sudah menggunakan mesin berteknologi, sehingga SDM nya harus bisa menyesuaikan.

"Situasi dengan era digital saat ini, industri semua memang melakukan pengurangan tenaga kerja, karena banyak yang menggunakan mesin dan pekerjanya tidak menguasai, jadi memilih pekerja asing. Jadi intinya peningkatan SDM harus dilakukan karena perlu ada link and match," jelasnya.(han)