Kebijakan Ekonomi Inggris Ambil Langkah Tajam, Menteri Keuangan Sebut Pajak Harus Dinaikkan

Baru-baru ini, dalam menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang berkelanjutan. Rencana pemotongan pajak yang diusulkan oleh Perdana Menteri Inggris Truss telah “berbelok tajam” 180 derajat.

NUSADAILY.COM-LONDON- Baru-baru ini, dalam menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang berkelanjutan. Rencana pemotongan pajak yang diusulkan oleh Perdana Menteri Inggris Truss telah “berbelok tajam” 180 derajat.

Baca Juga: Korban Tewas Pneumonia di Taiwan Capai Rekor Tertinggi

Melansir new.qq.com, Menteri Keuangan baru, Jeremy Hunt yang diangkat pada 14 Oktober 2022 memperingatkan pada 15 Oktober bahwa beberapa pajak mungkin harus dinaikkan. Dia juga mengatakan bahwa untuk mengembalikan kredibilotas kebijakan ekonomi Inggris, beberapa keputusan sulit akan dibuat di masa depan.

Pada saat pembalikan langka dalam kebijakan ekonomi Inggris, pada 14 Oktober, Menteri Keuangan Kwarteng yang abru menjabat selama 38 hari serta mengusulkan rencana pemotongan pajak telah diberhentikan. Akhirnya, Hunter mantan sekretaris kesehatan mengambil alih.

Pada 23 September, pemerintah Inggris mengumumkan pemotongan pajak terbesar di negara itu dalam 50 tahun, tetapi itu dipertanyakan dan dikritik oleh dunia luar hingga menyebabkan gejolak pasar.

Beberapa analisis percaya bahwa tindakan tersebut akan memiliki efek pada pertumbuhan ekonomi, tetapi akan sangat meningkatkan utang pemerintah dan risiko inflasi. Dan memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Baca Juga: Boeing “Dreamlifter” Dari Italia Ke Carolina Selatan Mendarat Dengan Selamat Setelah Kehilangan Salah Satu Roda

Dalam menghadapi volatilitas pasar yang parah, mantan Menteri Keuangan Kwarteng mengeluarkan pernyataan pada 3 Oktober mengumumkan bahwa ia akan membatalkan rencana untuk membatalkan tarif pajak penghasilan tertinggi 45%. (mdr2/lna)