Potret Karut Marut PPPK di Magetan, Sekolah Diregrouping Dapat Formasi

NUSADAILY.COM - MAGETAN - Puluhan guru yang lolos di seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Magetan mengaku kecewa setelah mengetahui formasi atau penempatan mereka tidak sesuai saat mengikuti seleksi di daerahnya masing-masing.

Diketahui dari dokumen dalam format excel pada pengumuman PPPK banyak terjadi tumpang tindih. Buktinya SD Negeri yang sudah diregrouping alias tidak ada proses belajar mengajar masih mendapatkan formasi. Bahkan ada satu SD yang mendapatkan empat, lima atau enam guru PPPK, padahal sekolah tersebut hanya butuh dua formasi.

Dikonfirmasi terpisah soal karut marut penempatan ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Magetan Masruri berdalih kewenangan ada pada pusat. 

"Betul, terkait  penempatan PPPK guru, yang menentukan Kemendikbud Ristek. Daerah tidak punya wewenang," kata Masruri, Kamis, (16/03/2023).

Dikonfirmasi terkait permasalahan di atas, tumpang tindihnya pengumuman Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Guru 2022, bupati Magetan Suprawoto mengaku yakin akan ada jalan keluar nantinya.

“Pasti ada jalan keluarnya nanti ya. Menurut saya, yang penting teman-teman guru honorer diangkat dulu sebagai guru PPPK. Karena, mereka itu ada yang lebih dari 15 tahun menunggu kabar baik ini,” kata Suprawoto.

Bupati mengaku sudah mengutus Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk berkonsultasi dengan Kemendikbud Ristek maupun Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Jakarta. 

“Minggu ini tim Dikpora dan BKD Magetan berangkat ke Jakarta ya,” pungkas bupati.

Ketua PGRI Magetan Sundarto juga turut menyoroti soal karut marut penempatan formasi ini. Dia mendukung langkah Bupati Suprawoto terkait penyelesaian tumpang tindih pada pengumuman PPPK tersebut.

"Kami mendukung langkah bupati untuk konfirmasi ke Kemendikbud Ristek, semoga mendapat kabar baik," papar Sundarto. (*/nto).