Kamhar Menyarankan Agar Bawaslu Menyoroti Figur-figur yang Namanya Masuk Bursa Capres
Kamhar menyebut idealnya, masa kampanye capres dan cawapres dapat dilakukan dengan jangka waktu yang panjang. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengenal kandidat yang bakal memimpin Indonesia pada 2024 nanti
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan sejatinya saat ini belum ada sosok yang maju secara resmi sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.
"Kami memiliki pandangan berbeda, hingga saat ini secara definitif belum ada yang bisa dikatakan sebagai capres karena pendaftaran pasangan capres dan cawapres di KPU baru akan dibuka pada Oktober 2023 dan penetapan pasangan capres dan cawapres sebagai peserta Pemilu pada November mendatang," kata Kamhar kepada wartawan, Senin (20/2/2023).
BACA JUGA : KRL Rute Rangkasbitung-Tanah Abang Anjlok Tadi Pagi, Stasiun...
Kamhar menyebut idealnya, masa kampanye capres dan cawapres dapat dilakukan dengan jangka waktu yang panjang. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengenal kandidat yang bakal memimpin Indonesia pada 2024 nanti.
"Agar rakyat lebih mengenal calon pemimpinnya, tak lagi beli kucing dalam karung yang hanya mengandalkan pencitraan. Namun, karena sempitnya masa kampanye Pemilu 2024 yang hanya 2 bulanan, maka partai politik dituntut untuk kreatif mensosialisasikan bacapresnya," tutur Kamhar.dilansir dari detik.com
Kamhar menilai tak masalah bila partai politik melakukan safari dengan mengajak bakal calon presidennya. Kamhar menyebut yang jadi masalah adalah bila bacapres yang merupakan pejabat negara, memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye.
"Jadi tak masalah jika partai politik membuat kegiatan yang mengajak dan memperkenalkan bacapresnya kepada kader, konstituen maupun ke publik secara umum," ungkap Kamhar.
"Akan berpotensi terjadi masalah jika bacapresnya adalah pejabat negara yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan fasilitas jabatan. Apalagi hampir bisa dipastikan tugas dan fungsinya sebagai aparatur negara akan terganggu," imbuhnya.
Kamhar menyarankan agar Bawaslu menyoroti figur-figur yang namanya masuk bursa capres dan cawapres yang saat ini aktif menjabat. Dia berharap tak ada kampanye terselebung dari sana.
"Jadi sebaiknya Bawaslu lebih mempertajam pandangannya pada figur-figur yang nama-namanya masuk dalam bursa Capres dan Cawapres yang tengah menduduki jabatan publik yang memanfaatkan fasilitas di Kementerian atau instansi yang dipimpinnya untuk kampanye terselubung," imbuhnya.
Sebelumnya diketahui, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menekankan aturan sosialisasi atau kampanye terkait Pilpres 2024. Dia lantas menyinggung adanya capres yang kerap keliling saat ini.
BACA JUGA : Batik Air Turunkan Ratusan Penumpang Secara Mendadak, Ada...
"Kemudian safari politik, kemudian ada mohon maaf nih, keliling terus, lama-lama kan ono opo iki? Capres itu doang yang keliling terus he-he-he," kata Bagja dalam diskusi OTW 2024 'Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu' di Erian Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (19/2).
Bagja mengatakan sosialisasi sebelum masa kampanye memiliki aturan. Terkait pemasangan baliho, Bagja mengatakan tidak masalah karena sekaligus menjadi bukti kalau tidak ada penundaan pemilu.
"Kalau pasang itu teman-teman harus lihat masang itu di mana. Satu. Itu harus dijaga juga. Kalau nggak dirobek orang atau yang lain," sambungnya.
Menurut Bagja, sosialisasi sebelum masa kampanye saat ini hanya boleh dilakukan di internal partai saja. Dia mengimbau parpol untuk tidak melibatkan masyarakat dalam sosialisasi tersebut.
Bagja juga mengingatkan tidak boleh ada ajakan publik. Dia menilai ajakan itu sudah termasuk bagian dari kampanye.
"Oh sekarang saatnya. Silakan sosialisasi. Tapi mohon jangan ada ajakan, kalau ajakan sudah kampanye. Kenalkan saja, nggak usah diajak. Nanti kalau diajak, 28 November ke atas. Pilih lah saya, silahkan. Kami mengingat itu kepada partai politik," tutur Bagja.(ris)
