Kabar Reshuffle Kabinet Mencuat dari Pernyataan Jokowi, Siapa Menteri Bakal Diganti
"Ini kan (reshuffle) menyangkut orang, tidak bagus kalau kita sampaikan secara terbuka. Jadi PDIP akan menjaga etika politik sehingga masukan sudah diberikan, sekarang Presiden yang ambil keputusan. Karena reshuffle hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Kabar perombakan Kabinet Indonesia Maju di awal tahun 2023 masih terus bergulir seiring gerak politik Tanah Air jelang Pilpres 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi kode tunggu untuk reshuffle kabinet, partai pendukungnya sudah memberi masukan.
Kabar reshuffle kabinet mencuat dari pernyataan Jokowi di akhir Desember 2022 lalu. Kala itu, Jokowi melempar kode mungkin melakukan reshuffle kabinet.
"Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi saat itu di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jumat (23/12/2022).
Beberapa hari kemudian, Jokowi kembali memberikan bahasa tubuh soal reshuffle kabinet. Jokowi bahkan mengangguk kepada wartawan ketika ditanya soal rencana melakukan perombakan kabinetnya.
BACA JUGA : Diplaporkan ke Dewas Terkait Formula E, Deputi Penindakan...
"Ya dengar," kata Jokowi ketika ditanya apakah mendengar pertanyaan wartawan soal reshuffle kabinet, Senin (26/12/2022).
Senyum Reshuffle
Awal tahun 2023, Jokowi kemudian kembali buka suara soal kabar reshuffle. Soal reshuffle ini ditanyakan kembali ke Jokowi dalam kegiatannya meninjau proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung di Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023).
"Tunggu," kata Jokowi sambil tersenyum. Jokowi lantas langsung pergi meninggalkan lokasi.
PDIP Beri Masukan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan partainya sudah memberi masukan kepada Jokowi terkait isu perombakan kabinet atau reshuffle. Keputusan akhir reshuffle berada di tangan Jokowi.
"(Terkait reshuffle) berbagai pertimbangan sudah disampaikan oleh PDIP (ke Presiden Jokowi) yang berdasarkan tentu saja terhadap kinerja dan bagaimana dengan reshuffle itu bagaimana efektivitas pemerintahan di dalam sisa masa jabatan dapat betul-betul ditingkatkan," kata Hasto di UMJ, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (25/1).
Hasto menuturkan keputusan reshuffle ada di tangan Presiden Jokowi. Ia juga enggan membeberkan siapa saja pihak yang akan terkena reshuffle.
"Ini kan (reshuffle) menyangkut orang, tidak bagus kalau kita sampaikan secara terbuka. Jadi PDIP akan menjaga etika politik sehingga masukan sudah diberikan, sekarang Presiden yang ambil keputusan. Karena reshuffle hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden," kata dia.
BACA JUGA : Belasan Rumah di Cipete Utara Dilalap Si Jago Mareh
Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut kapan Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle. Pihaknya akan menunggu keputusan Jokowi terkait kapan waktu reshuffle tersebut.
Partai pendukung Jokowi lainnya, PPP mengaku mendapat informasi soal indikasi reshuffle kabinet menguat belakangan. PPP mengungkap pertemuan ketua umum partai dengan Jokowi.
"Iya bakal ada reshuffle lagi. Itu informasinya memang indikasinya cukup kuat. Siapa saja (menteri yang di-reshuffle) itu kita nggak tahu," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1).
Awiek mengungkapkan dalam beberapa hari ini para ketua umum parpol juga bertemu dengan Jokowi. Menurutnya, bisa saja pembahasan soal reshuffle kabinet muncul dalam pertemuan tersebut.
"Kalau soal kabinet itu kan hak prerogatif presiden Jokowi. Tentu ketum partai itu diskusinya dengan presiden. Atau presiden mengajak diskusi masing-masing ketum partai. Dan beberapa kali dalam beberapa hari ketum-ketum partai bertemu presiden, toh. Ya bisa jadi dibahas juga di situ," kata dia.
Lebih lanjut, Awiek menilai bisa saja reshuffle terdekat yang nantinya dilakukan Jokowi juga bakal mengisi kursi wakil menteri (wamen) di sejumlah pos kementerian. Menurutnya, langkah ini tak jarang diambil Jokowi saat melakukan reshuffle kabinet.
"Ada beberapa kursi wamen memang lagi kosong. Tentu bisa saja nanti berbarengan dengan reshuffle itu. Kan biasanya kan begitu, ketika ada reshuffle menteri, sekaligus dengan perubahan komposisi di wakil menteri," (ris)
